Banyak Pungutan LKS, Ketua Komisi IV Geram

0
70

Muad Khalim, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor

Cileungsi, BogorUpdate.com
Banyaknya keluhan wali murid yang diwajibkan membeli buku lembar kerja siswa (LKS) seperti yang terjadi di SDN 06 Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, membuat Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Muad Khalim geram. Menurutnya, Pemerintah sudah menyediakan semua pendukung untuk sekolah. Tapi kenapa masih banyak pungutan seperti LKS di tingkat Sekolah.

“Kenapa masih ada saja pungutan seperti itu (LKS, red). Padahal Pemerintah sudah mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk Pendidikan. Hal semacam ini yang kita sayangkan. Itu yang kemudian dianggap oleh masyarakat kalau pemerintah tidak peduli terhadap masyarakat,” ujar Muad Khalim, kepada Bogorupdate.com, Jum’at (24/7/20).

Pria yang berangkat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menambahkan, saat ini masyarakat masih terasa terbebani dengan adanya wabah Covid-19, apalagi ditambah dengan kewajiban yang seharusnya sudah disediakan oleh pihak Sekolah. Karena, untuk buku LKS dan fasilitas pendukung lainnya sudah disediakan oleh Pemerintah melalui dana bantuan operasional sekolah (BOS).

“Itu kan LKS sudah disediakan atau sarana sudah disediakan. Tapi kenapa masyarakat harus mengeluarkan lagi biaya yang lain di sekolah. Terus dana juga sudah diberikan ke setiap sekolah kenapa lagi harus mungut ke wali murid itu yang bikin geram,” kesalnya.

Lebih lanjut, Khalim mengatakan Sejauh ini dirinya masih mengumpulkan bukti pungutannya. Kalau nanti data resmi pungutan itu terkumpul, dirinya akan melaporkan hal tersebut ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, yang tujuannya untuk menyelesaikan permasalahannya karena itu perilaku yang kurang baik.

“Kalau intinya pemerintah sudah memberikan fasilitas minimal sudah membantu pendidikan untuk berlangsungnya pendidikan di tingkat SD, SMP dan SMA. Tapi disaat banyak pungutan seperti itu ya saya berharap jangan terjadi lagi kedepannya. Kalau ada datanya, nanti kita sampaikan di Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Dinas Pendidikan. Atau rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan akan saya sampaikan terkait data yang ada,” pungkasnya.

 

 

 

 

(Jis/bing)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here