ASB Sayangkan Ada Pasal Karet, Dihasil Revisi Perwali 16 dan 17

0
44

Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi PPP, Akhmad Saeful Bakhri (ASB)

Kota Bogor, BogorUpdate.com
Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi PPP, Akhmad Saeful Bakhri (ASB) menilai, dalam perubahan atas Peraturan Walikota (Perwali) nomor 16 dan 17 yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) terdapat pasal karet.

Politisi PPP itu menegaskan, memang dapat dimengerti karena memberikan kesempatan 1 tahun untuk lulus sertifikat PBJ, seperti tertuang dalam angka 2 huruf b surat edaran.

“Tetapi tak memberikan kepastian bagi yang lulus sertifikasi PBJ untuk duduk dalam jabatan ini merupakan pasal karet. Ini menandakan ketidakmatangan kajian dasar perwali maupun perubahannya,” tegas dia, Minggu (28/6/20).

Tetapi meski begitu, dirinya mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bogor yang merevisi dua perwali yang mengikat sebagai landasan hukum dalam karier ASN di Lingkungan Pemkot Bogor.

Kedua perwali itu yakni Perwali Nomor 16 Tahun 2019 tentang Wajib Sertifikasi Keahlian Barang /Jasa Pemerintah bagi Pejabat Administrasi Tertentu di Lingkungan Pemkot Bogor dan Perwali Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemkot Bogor.

Diakuinya, dari awal dia mengaku mendukung semangat profesionalisme dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi jabatan struktural di Kota Bogor.

“Namun, yang dipertanyakan adalah kesiapan perencanaan pendukung pelaksanannya serta konsistensi pelaksanaan aturan tersebut,” ujar ASB kemarin

Menurutnya, perubahan perwali hanya menegaskan penyesuaian batas waktu tentang wajib sertifikasi bagi pejabat administrasi. “Perubahan ini ditetapkan dan diundangkan pada 18 Juni 2020, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala BKPSDM,” ungkapnya.

Kendati demikian lanjut pria yang juga mantan Wartawan itu, ada beberapa catatan penting terlepas dari isi kedua perwali itu. Pertama, perubahan perwali tidak serta merta menghilangkan evaluasi kepatuhan pelaksanaan Perwal 16/ 2020 dan 17 /2020.

“Evaluasi tetap harus dilakukan oleh Inspektorat Kota Bogor, mengingat polemik ini sudah menjadi perhatian publik,” tegas dia.

Selain itu, sambung ASB, untuk memberikan informasi keterbukaan dalam pengembangan karier ASN Kota Bogor. Dari evaluasi tersebut bisa dirumuskan rekomendasi Inspektorat untuk merumuskan peraturan yang lebih kuat.

“Ya, itu bisa dilihat dari pertimbangan sisi konstruksi hukum dan pertimbangan manajemen kepegawaian lainnya. Mengingat Inspektorat memiliki kewenangan audit di bidang kepegawaian dan P2UPD,” paparnya.

Masih kata dia, hal itu sangat perlu dilakukan lantaran apabila disimak dasar pemikiran yang disampaikan oleh Kepala BKPSDM, regulasi itu mengacu kepada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 ASN sebagai pelaku Pengadaan Barang /Jasa harus bersertifikat (Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan), bahkan ke depan harus bersertifikat kompetensi PBJ.

Dia juga mengatakan, bahwa ada yang menarik dan perlu dicermati. Mengapa Pemerintah Kota Bogor tidak memilih jalan Optimalisasi Jabatan Fungsional Pengadaan Barang /Jasa sebagaimana diatur dalam Permenpan RB Nomor 77 /2012 ttg Jabatan Fungsional Pengadaan Barang /Jasa dan Angka Kreditnya.

“Ini perlu mengingat jabatan karier ASN itu ada 2 yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional, jadi tidak dicampuradukkan atau mana yang wajib dan sunah dari masing-masing jabatan menjadi terbalik,” jelasnya.

Sebab, sambung dia, apabila ditinjau dari definisi Jabatan Fungsional PBJ adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dab wewenang untuk melakukan kegiatan pengadaan barang /jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Bahkan model penugasannya dapat meliputi membantu PA/ KPA untuk perencanaan pengadaan, sebagai pokja pemilihan, sebagai pejabat pengadaan di OPD yang diperbantukan sebagai pejabat pengadaan serta membantu PPK untuk manajemen kontrak,” jelasnya.

Pria yang banyak mengoleksi kendaraan antik itu menilai bahwa apabila hal itu dijalankan, otomatis akan lebih meningkatkan profesionalisme pengadaan barang /jasa di lingkungan Pemkot Bogor.

Selain yang paling utama adalah kepastian pengembangan karier jabatan struktural dan fungsional dengan batasan yang jelas. Belum lagi apabila kita cermati isi Surat Edaran Nomor 027 /2111-BKPSDM tgl 22 Juni 2020 sebagai tindak lanjut perubahan Perwali itu.

“Disitu terdapat inkonsistensi substansi dimana pada angka 2 huruf a berbunyi, PNS yang akan diangkat dalam jabatan pengawas setara eselon 4a wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pengadaan barang /jasa,” tutur dia.

“Sedangkan pada angka 2 huruf h berbunyi, salah satu persyaratan untuk menduduki jabatan pengawas setara dengan jabatan struktural Eselon 4a tidak diwajibkan memiliki sertifikat PBJ,” tandasnya. (As)

 

 

 

Editor : Endi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here