Oleh : Saiful Kurniana, S.E
Wapimred BogorUpdate.com
Forum Rakyat, BogorUpdate.com
Cara pandang masyarakat di Kabupaten Bogor masih relatif simpel dan praktis. Ini kalau dikaitkan dengan apa yang dikerjakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk semua sektor.
Khususnya bagi mereka yang ada di bawah, sangat kontras kalau membandingkan reaksi masyarakat terkait kinerja Pemerintah Daerah dengan lonjakan harga Sembako. Sebagian besar akan sensitif kalau harga minyak goreng naik meski hanya Rp 4 ribu atau Rp 5 ribu Rupiah. Begitu juga kalau harga sembako jenis lain terkerek naik.
Sementara, masyarakat pada umumnya lebih terlihat santai saat mereka kerepotan diatas jalan yang bermasalah. Asal mobil atau motor tidak ngadat, pengendara akan tetap melaju meski bagian body atau mesin kendaraan membentur jalan karena retak, terbelah atau lubang tertutup air keruh mirip kubangan kerbau mandi.
Spesifikasinya masih pemaaf meski setiap benturan kendaraan adalah inventasi kecil untuk kerugian besar. Kalau ditambah yang lain, kerusakan adalah salah satu biang kroditnya jalan dan macet. Disitu ada selisih waktu dan BBM yang harus keluar lebih banyak.
Pernah salah satu pejabat di Pemkab Bogor mengatakan, masalah infrastruktur Kabupaten Bogor akan selesai dengan nama anggaran Rp 30 triliun. Penyelesain dengan angka fantastis ini akan meliputi jalan di 40 kecamatan dan ratusan desa.
Geografisnya Kabupaten Bogor memang memiliki bentang jalan yang sangat panjang. Lekat dengan nama kabupaten terbesar se Indonesia, Kabupaten Bogor juga memiliki tingkat kesulitan tersendiri dalam hal pembangunan infrastrukturnya. Disisi lain APBD Kabupaten Bogor mangcover sekitar Rp 900 miliar dari jatah pusat atau provinsi sebesar Rp 7 triliun pada tahun2021. Dana untuk infrastruktur ini mungkin tidak akan jauh berbeda untuk tahun 2022.
Akumulasi Rp 30 triliun untuk infrastruktur tidak akan pernah terjadi, sementara dengan sistem penganggaran setiap tahun, maka Pemerintah Kabupaten Bogor mau tidak mau harus membangun atau meningkatkan jalan secara parsial berdasar skala prioritas.
Namun yang terjadi ada jalan yang setiap tahun di tambal sulam layaknya baju robek. Menjadi ironis karena jalan seperti ini masih banyak di kawasan Cibinong yang notabene menjadi pusat pemerintahan.
Proyek jalan Bojonggede Kemang (Bomang) telah berjalan sekitar 5 tahun namun tidak pernah tuntas. Jalan ini harusnya strategis untuk mengurai kemacetan di jalur kereta yang menumpuk setiap saat. Yang kita dengar jalan Bomang akan menggunakan jalan layang untuk mobilisasi masyarakat yang ada di Bogor utara menuju Cibinong atau sebaliknya.
Wakil Bupati Iwan Setiawan bahkan mengaku kaget sebab tanah di antara dua jalur jalan Bomang telah dikeruk hingga berlubang dengan kedalaman beberapa meter kebawah. Hilangnya tanah tersebut telah terjadi jauh sebelum wakil Bupati memberi keterangan dan itu di kutip media massa. Laporan sangat lambat layaknya jarak proyek dengan kantor wakil Bupati sangat jauh. Sementara untuk perataan lahan yang ilang di keruk, belum juga jelas apa akan di tanggung oleh Pemkab Bogor atau pelaksana proyek yang sebelumnya mengerjakan proyek jalan Bomang.
Selalu ada spekulasi negatif soal pembangunan infrastruktur. Antara kebijakan dan realisasinya masih dianggap tidak clear sebab kasat mata selalu tidak tuntas atau bermasalah.
Kondisi ini harus dihentikan, apalagi kalau ada permainan di atas jalan. sebab dengan konsep skala prioritas mestinya Pemkab Bogor mampu menjadikan satu wilayah clear dengan infrastrukturnya. Selanjutnya membuat perencanaan matang agar wilayah lain juga tersentuh infrastruktur yang layak. Bukan mengulang ulang perbaikan infrastruktur apalagi untuk memberi keuntungan segelintir orang. Salam…
