Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Beben Suhendar
Cariu, BogorUpdate.com
Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Beben Suhendar, minta Aparat yang berwenang segera bertindak jika ada penyimpangan pembangunan Sanitasi Desa (Sandes) lantaran memakai dana APBD/APBN.
Hal ini lantaran, program Sandes di Desa Cariu, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, yang memakai anggaran Aspirasi DPR-RI, Mulyadi dari Fraksi Gerindra sebesar Rp 500 Juta diduga kurang maksimal pengerjaannya.
Menurutnya, Anggota Dewan sudah memperjuangkan bantuan dari dana Aspirasi untuk memenuhi harapan masyarakat yang sangat membutuhkan. Dengan adanya bantuan ini semoga masyarakat dapat menikmatinya. Namun jangan disalahgunakan demi kepentingan pribadi dengan mengurangi spek yang sudah ada.
“Setiap anggota Dewan pasti akan berikhtiar untuk bekerja memenuhi harapan masyarakat termasuk memperjuangkan aspirasi warga,” ucap Beben Suhendar kepada BogorUdate.com, Senin (23/01/22).
Lebih lanjut, Anggota Legislatif (Aleg) yang berangkat dari dapil 2 Partai Gerindra ini menambahkan, dengan adanya dana aspirasi yang di turunkan oleh Anggota Dewan harus benar-benar tepat sasaran. Apalagi yang menggunakan anggaran dari APBD maupun APBN harus ada pengawasan.
“Apabila sinyalemen adanya bentuk penyimpangan dalam pelaksanaannya itu benar pasti akan ada rasa kecewa. Kegiatan apapun yang didanai APBD/APBN sudah menjadi kewajiban semua pihak terlebih aparat untuk berperan serta mengawasi bentuk-bentuk penyimpangan agar hasilnya bisa maksimal di rasakan manfaatnya oleh masyarakat,” paparnya.
Sebelumnya, Terkait Pembangunan Program Sanitasi Desa (Sandes) di Desa Cariu, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, senilai Rp 500 juta untuk 38 penerima yang disinyalir kurang maksimal, ditanggapi oleh Anggota Komisi 5 DPR RI, Mulyadi.
Menurutnya, jika program Sandes itu merupakan program aspirasi yang diajukannya untuk wilayah Daerah Pemilihan (Dapil). Mendengar adanya dugaan penyimpangan pembangunan, dirinya sangat miris sekali jika ada temuan – temuan yang seharusnya itu tidak terjadi, apalagi ini merupakan program untuk warga yang memang sangat membutuhkan.
“Saya berterima kasih untuk informasinya terkait adanya temuan seperti ini, pastinya ini akan menjadi kajian – kajian saya kedepannya, apalagi jika sampai ada pemotongan berbentuk persentase,” cetusnya, Kamis (20/1/22).
Anggota Legislatif (Aleg) Partai Gerindra itu menjelaskan, jika dirinya hanya memberikan surat pengantar untuk desa yang ingin mengajukan bantuan melalui program aspirasinya, kemudian selanjutnya desa berkomunikasi langsung dengan Balai yang di tunjuk oleh Kementrian PUPR untuk mengkroscek sebelum melakukan realisasi.
“Dari program yang sudah – sudah, saya hanya mendapatkan amplop surat ucapan terimakasih dari instansi dan pihak yang saya ajukan melalui program aspirasi saya, dan dengan adanya informasi ini maka akan jadi kajian saya kedepannya dalam menyalurkan anggaran aspirasi,” papar Anggota Badan Anggaran DPR RI itu kepada BogorUpdate.com.
Dirinya menghimbau, kepada siapapun yang mendapatkan bantuan melalui aspirasinya, maka jangan diberikan apapun kepada siapapun yang mengatasnamakan dirinya. Apalagi sampai ada nominal persentase yang nantinya berakibat buruk pada kualitas program dan dirinya sebagai Anggota DPR RI.
“Jangan sampai program yang saya beri untuk masyarakat justru merugikan diri saya sendiri, dan saya pun berpesan, hati – hati dalam penggunaan anggaran ini, karena ini merupakan anggaran dari APBN yang sudah pasti bersinggungan langsung dengan KPK, jangan sampai ada temuan jika tidak ingin diaudit. palagi sampai ada penyimpangan – penyimpangan,” pungkas H. Mulyadi.
