Bogor RayaHomeHukum & KriminalNews

APH dan Inspektorat Garap Kasus Samisade Tonjong yang Mangkrak

APH bersama Inspektorat Kabupaten Bogor melakukan penyelidikan lapangan proyek Samisade yang mangkrak di desa Tonjong, Kecamatan Tajurhalang, Senin (19/6/23).

Tajurhalang, BogorUpdate.com – Kasus tidak selesainya (mangkrak) proyek pembangunan infrastruktur jalan yang dibiayai dari program pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yaitu Satu Miliar Satu Desa (Samisade) tepatnya di wilayah RT 1, 2 dan 3 RW 6 Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, mulai masuk tahap penyelidikan oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

Masalah ini bermula dari laporan warga Desa Tonjong kepada Polres Metro Depok dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor karena keresahan warga yang merasa di rugikan jalan di wilayahnya tidak kunjung selesai dibangun, dan diduga Kades Tonjong tidak merealisasikan anggaran yang sudah dikucurkan Pemkab Bogor sejak tanggal 26 Desember 2022.

Terlihat dilokasi penyelidikan lapangan, Irban V Inspektorat Kabupaten Bogor, Camat Tajurhalang Fikri Ihsani dan juga penyidik dari Reskrim Polres Metro Depok Ronald didampingi ketua BPD Tajurhalang Asman, Ketua TPK Nurdin serta beberapa Ketua RT dan RW di wilayah jalan tersebut.

“Kami menghargai proses yang sedang berjalan. Intinya kami dari Pemerintah Kecamatan Tajurhalang akan selalu kooperatif dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung,” kata Camat Tajurhalang Fikri Ikhsani, kepada wartawan, Senin (19/6/23).

Dalam kegiatan dilokasi titik awal pembangunan jalan samisade tersebut, Irban V Inspektorat Kabupaten Bogor membuat beberapa berita acara pemeriksaan yang disaksikan dan di tandatangani oleh pihak dan saksi terkait.

“Pada hari ini senin 19 Juni 2023 saya sebagai perwakilan dari Inspektorat Kabupaten Bogor sesuai dengan berita acara pemeriksaan hasil pembangunan jalan desa yang dibiayai oleh samisade dan sesuai dengan hasil pengukuran teknis kami terdahulu, maka kami tuangkan ke dalam berita acara yang di saksikan oleh penyidik polres Metro Depok, silahkan di tandatangani,” tegas Irban V Inspektorat Kabupaten Bogor.

Sementara itu, Kepala Desa Tonjong Nur Hakim tidak terlihat dilokasi pemeriksaan sehingga aparat berwenang akan melakukan penjemputan untuk meminta tanda tangan berita acara pemeriksaan hari ini.

Warga yang diwawancarai di lokasi menyatakan bersyukur dan meminta agar aparat penegak hukum bergerak cepat dalam menuntaskan kasus ini agar pembangunan di wilayah Desa Tonjong terus berjalan.

“Alhamdulillah hari ini sudah turun aparat terkait, mudah-mudahan mereka bisa bergerak cepat dalam menuntaskan kasus ini karena warga yang rugi pembangunan di desa kami terhambat,” ungkap Sabar, salah satu warga Desa Tonjong.

Menurut rumor yang beredar di warga, hari ini kepala Desa Tonjong akan dipanggil oleh Penyidik Polda Metro Jaya.

Diberitakan Sebelumnya oleh BogorUpdate.com, Puluhan Warga Desa Tonjong, Kecamatan Tajurhalang, akhirnya melaporkan kepala Desa (Kades) Tonjong, Nur Hakim ke Aparat Penegak Hukum (APH), yakni Polres Depok dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor akibat mandeknya pembangunan jalan Samisade.

Pasalnya, warga menduga uang program Samisade yang dibiayai dari APBD Kabupaten Bogor tahap kedua yang sudah dikucurkan sejak tanggal 26 Desember 2022 hingga hari ini tidak direalisasikan oleh Kepala Desa.

“Kita udah sabar nunggu jalan ini dibangun, tapi ternyata sampe sekarang belum juga dibangun jalannya. Wajar kalau warga menduga uang sudah turun dari Desember kok sampe sekarang belum juga di bangun,” kata Sabar salah satu perwakilan warga yang melaporkan dugaan tindak pidana Korupsi Kades Tonjong, kepada Wartawan, Senin (27/2/23).

Usai menyerahkan laporan dugaan penyelewengan anggaran samisade ke Kejari Kabupaten Bogor, Polres Depok dan surat audiensi ke DPRD Kabupaten Bogor, Sabar menekankan kepada Aparat untuk segera mengambil tindakan.

“Kami warga Tonjong berharap aparat penegak hukum untuk segera mengambil tindakan tegas atas dugaan tindak pidana korupsi kades Tonjong ini. Seluruh elemen warga Tonjong bersatu sudah tidak mau dipimpin lagi sama kades yang sekarang karena banyak masalah dan akhirnya masyarakat yang rugi gara-gara anggaran turun jalan tetep saja rusak,” tegasnya.

Exit mobile version