Cibinong, BogorUpdate.com – Pada momen hari ulang tahunnya masyarakat Kabupaten Bogor atau Hari Jadi Bogor (HJB) ke-542, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa barat (Jabar) memberikan kado hasil pemeriksaannya di tahun 2023.
Dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) tersbeut, BPK menyatakan bahwa pejabat di lingkup Kabupaten Bogor banyak yang melakukan pungutan liar (Pungli) di lingkaran pemerintahan.
Hal itu menjadi sorotan dari berbagai kalangan, salahsatunya Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP).
Lembaga yang diketuai oleh Rahmatullah itu mengaku sangat malu dengan kelakuan oknum pejabat yang sudah dibiayai oleh masyarakat, namun masih melakukan pungli. Bahkan dengan adanya kabar tersebut, sangat menyakiti hati masyarakat Bumi Tegar Beriman.
“Kabar ini (laporan BPK) bagi kami sebagai warga kabupaten Bogor sangat memalukan dan sangat menyakiti hati kami sebagai masyarakat,” kata Rahmatullah kepada Bogorupdate.com, Selasa (4/6/24).
Seharusnya, tegas Along sapaan akrabnya, dengan bertambahnya usia, pejabat Kabupaten Bogor lebih bisa memajukan pelayanan dan pembangunan.
“Seharusnya semakin bertambahnya usia semakin lebih baik dan semakin maju dari semua pelayanan dan pembangunan. Tapi faktanya LHP BPK Jabar malah menyuguhkan semakin menurunnya rasa kesadaran dan integritasnya” tegas Along.
Dengan begitu, lanjut dia, Kabupaten ini sedang dalam keadaan sakit yang kronis. Apalagi, dengan banyaknya oknum pejabat yang melakukan pungli, menandakan bahwa mental pemangku kebijakan yang tidak bermoral.
“Artinya Bogor ini di ibaratkan sedang sakit yang kronis. Hal ini menunjukan oknum-oknum pejabat kabupaten Bogor tidak punya moral dan bermental miskin,” bebernya.
Meski Kabupaten Bogor ini sudah di kenal dengan pemimpinnya yang selalu berhadapan dengan Hukum baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya, tapi tetap saja tidak memberikan efek jera terhadap pejabat-pejabatnya yang saat ini sedang menjalan kan roda pemerintahan.
“Hal itu dibuktikan, kata Along, sampai saat ini pejabatnya terus melakukan pungli. Apalagi PJ Bupati Bogor Asmawa Tosepu akan memutasi, menurut kami ini bukan solusi yang efektif dan tidak akan signifikan perubahan dan perbaikannya,” jelasnya.
Untuk itu, dia meminta kepada KPK agar segera turun tangan atas hasil temuan BPK Jabar tersebut. Jika ada pejabat yang terbukti melanggar hukum, maka harus diproses agar Kabupaten Bogor ini kembali sehat.
“Kami meminta APH terutama KPK karena ini sudah sangat jelas pernyataan hasil pemeriksaan BPK Jabar, harus turun tangan. Kami kira untuk segera bertindak bagi siapapun oknum pejabat kab bogor yang melanggar hukum. Jadi KPK harus ikut memeriahkan juga di HJB ke 542 ini untuk turun ke Bogor agar Bogor menjadi pemerintahan yang kembali sehat,” tandasnya.
Dia berharap, di momen HJB ke-542 ini, menjadi daerah good govermance, free from corruption and civilized atau tata kelola yang baik, bebas dari pungli/korupsi dan beradab.
