Kemang, BogorUpdate.com – Beberapa kepala desa (Kades) di wilayah Bogor Utara, Kabupaten Bogor meminta agar penerapan sistem transaski non tunai dilakukan secara bertahap. Hal itu dikatakan oleh Kades Kemang, Kecamatan Kemang, Entang Suanadi.
“Untuk kegiatan program non tunai yang memang sudah diterapkan pada saat ini, ya sebetulnya itu bagus namun cara penerapannya ini harusnya ada tahapan-tahapan,” kata Entang Suandi kepada Bogorupdate.com, Selasa (21/5/24).
Menurut Entang, penerapan sistem transaksi non tunai di desa ini sangat bagus, karena dapat mencegah terjadinya transaksi ilegal, karena semua pengeluaran dan pemasukan tercatat secara elektronik.
Selain itu, sistem ini dapat mendorong dan mempercepat terwujudnya tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan desa.
Namun dia meminta agar penerapannya dilakukan bertahap karena tidak semua Desa yang siap menerapkan sistem tersebut.
“Jangan langsung ketika yang belum siap masih bisa dengan tunai, yang sudah siap bertahap 50 persenya tunai dan 50 persenya non tunai,” jelasnya.
Entang yang juga Ketua Paguyuban Kades se Bogor Utara itu menuturkan, jika ada kebijakan yang bisa tunai Rp300 ribu ke bawah insentifnya akhirnya. Contoh guru ngaji semisal di desa ada 50, berarti Kades harus mentada tangani 50 pencairan. Jika diakumulasikan 2 bulan berarti 100 tandatangan.
“Maksudnya kalau bisa angka dinaikkan lah Rp1 juta untuk tunainya begitu, sambil bertahap jadi tahun 2024 ini kita selesaikan dulu yang tunai dan non tunai. Tapi Non tunainya agar naik biayanya agak besar bisa Rp1 juta, setelah itu nanti siap semua, bisa melaksanakan 50 persen tunai dan 50 non tunai,” paparnya.
Meski begitu, lanjut Entang, kebijakan yang sudah berjalan dari awal tahun 2024 anggaran cair itu sudah dijalankan oleh semua kades.
“Namun walau bagaimanapun kita ikuti walaupun, pada akhirnya berjalan tapi lambat karena ketidak siapan karena belum siap seperti itu,” tutup Entang. (Dyn)
