Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto (kiri), Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi (tengah) dan tokoh Golkar Kabupaten Bogor, Jaro Ade (kanan).
Cibinong, BogorUpdate.com – Yayasan Visi Nusantara Maju menggelar diskusi santai bareng tokoh politik di Kabupaten Bogor, guna menggali gagasan untuk menata kembali Bumi Tegar Beriman yang saat ini seakan kehilangan Nahkoda.
Diskusi yang digelar di Kantor Yayasan Visi Nusantara Maju, Cibinong, Kabupaten Bogor pada Kamis (6/4/23) kemarin itu, menghadirkan tokoh-tokoh politik yang sangat berpengaruh di Kabupaten Bogor. Baik itu pengaruh dalam perspektif kekuatan Partai Politik, maupun dalam perspektif basis pengaruh dalam masyarakat.
Tokoh politik yang hadir pada kesempatan tersebut ialah Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, Tokoh Golkar Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi atau Jaro Ade dan Ketua DPC PDIP Kabupaten Bogor, Bayu Syahjohan.
Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi menyampaikan, bahwa diskusi santai ini diadakan dalam rangka menyambut kontestasi politik baik pada momentum Pemilu maupun momentum Pilkada yang akan digelar pada 2024 mendatang.
Menurutnya ada beberapa isu yang menjadi permasalahan di Kabupaten Bogor seperti tata kelola pemerintahan, tata kelola lingkungan, tata kelola pemerintahan dan masyarakat desa dan pemetaan aset negara serta tata kelola relasi corporate.
“Dalam konteks tata kelola pemerintahan, dua Bupati Bogor terkena kasus tindak pidana korupsi. Kondisi ini tentu saja menjadikan pemerintah Kabupaten Bogor diterpa berbagai masalah sampai hari ini,” katanya kepada Wartawan, Jum’at (7/4/23).
Kang Yus sapaan akrabnya itu menambahkan, salah satu indikasinya Plt Bupati hari ini tidak tampil prima dalam mengatasi permasalahan yang ada di internal pemerintahan tersebut. Salah satu bukti konkritnya masih banyak ratusan jabatan kosong sampai hari ini belum terisi.
“Tentu saja kondisi ini membuat pincang jalannya roda pemerintahan dan masih banyak permasalahan lainnya. Hal ini semakin diperparah ketika dihadapkan pada tahun politik. Sehingga ketika leadership tidak hadir di pemerintahan Kabupaten Bogor, maka arah Kabupaten Bogor saat ini pun tidak menemukan bentuknya,” tegasnya.
“Oleh karena itu, diskursus tentang gagasan untuk menata kembali pemerintah Kabupaten Bogor yang kuat dan berwibawa harus terus dikembangkan,” tambahnya.
Sementara itu, Jaro Ade juga menyampaikan bagaimana rumitnya menata pemerintahan Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor merupakan Kabupaten terpadat penduduknya di Indonesia dengan berbagai macam potensi yang dimilikinya. Tentu saja, dalam menatanya pun harus memiliki sebuah gagasan yang komprehensif.
“Sehingga sudah hampir bisa dipastikan kompleksitas permasalahannya pun tidak bisa dihindari, maka perlu adanya kerja sama yang produktif antara pemerintahan baik itu eksekutif, legislatif, terlebih dengan masyarakat,” beber Jaro Ade.
“Pemerintah Kabupaten Bogor harus menghadirkan kepemimpinan yang mempunyai visi integratif dalam menata pemerintahan yang baik dan bersih,” sambungnya.
Senada, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto menuturkan, betapa beratnya tantangan dalam memimpin kelembagaan legislatif di Kabupaten Bogor. Namun begitu, dirinya akan terus berusaha membangun dan mengembangkan Kabupaten Bogor sesuai dengan kapasitasnya.
“Ketika saya mengawali memimpin lembaga legislatif di Kabupaten Bogor, sudah terasa berat dan kompleksnya akan permasalahan di Kabupaten Bogor baik permasalahan membangun kohesivitas kolektif di dalam internal kelembagaan legislatif maupun relasi terhadap lembaga eksekutif,” jelasnya.
Tentu saja, lanjut Rudy sapaan akrabnya itu, ketika kohesivitas kolektif dan relasi tidak terbangun dengan baik, maka pemerintah akan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Sehingga dalam kondisi seperti ini, maka pihaknya harus berani mengurai akar masalahnya.
“Terlebih pasca Kabupaten Bogor diterpa bencana berkali-kali yang mengakibatkan secara definitif tidak mempunyai kepala daerah (Bupati) karena tersangkut masalah hukum. Kondisi ini semakin menambah permasalahan yang cukup serius dalam konteks penataan pemerintahan Kabupaten Bogor,” ungkapnya.
Namun dalam kondisi apapun, tegas Rudy, ia harus berupaya keras menciptakan pemerintahan yang kuat demi masyarakat Kabupaten Bogor. Oleh karena itu hanya dengan dukungan seluruh stakeholder dan masyarakat, pemerintahan bisa berjalan dengan kuat sesuai harapan masyarakat.
“Bagi saya terlalu jauh ketika harus berbicara kontestasi pada pilkada 2024, karena permasalahan yang dihadapi tahun 2023 sampai tahun 2024 sangat membutuhkan konsentrasi yang ekstra,” tegasnya.
Dilokasi yang sama, Ketua DPC PDIP Kabupaten Bogor Bayu Syahjohan mengatakan bahwa harus ada sebuah media di mana duduk bersama antara pimpinan legislatif, pimpinan eksekutif dan Forkopimda Kabupaten Bogor dalam membicarakan secara serius permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bogor.
Setelah terpetakan berbagai masalah di Kabupaten Bogor secara bersama-sama mengambil solusi atas permasalahan tersebut.
“Selama kondisi eksekutif, legislatif dan elemen masyarakat lain tidak duduk satu meja secara intensif maka rasanya permasalahan di Kabupaten Bogor akan mewarnai perjalanan pemerintahan Kabupaten Bogor,” pungkasnya.
