Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto
Cibinong, BogorUpdate.com – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengatakan, Tata Kelola Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor saat ini dalam kondisi yang baik-baik saja. Bahkan untuk seluruh pelayanan masyarakat berjalan seperti biasanya.
Hal itu diungkapkan Rudy Susmanto saat menghadiri diskusi Publik yang digelar oleh LS Visi Nusantara di Kantor Yayasan Visi Nusantara Maju, Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (29/6/22) kemarin.
“Ini adalah momentum yang sangat bagus dan lebih bagus lagi antara eksekutif dan legislatif hadir saat ini, jadi kita bisa memberikan informasi kepada publik bahwa hari ini kondisi Kabupaten Bogor dalam keadaan baik-baik saja,” katanya kepada BogorUpdate.com, Kamis (30/6/22).
Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, kalau bicara UUD Nomor 23 dalam hal ini, DPRD adalah bagian dari pengelola Pemerintahan. Terkait kasus OTT yang terjadi, ia melihat sosok Ade Yasin sebagai saudara dan kakak diluar pemerintahan.
“Walaupun di lembaga yang berbeda, beliau (Ade Yasin) di eksekutif saya legislatif, tapi kalau diluar pemerintahan beliau sudah saya anggap saudara dan juga sebagai kakak saya sendiri. Nah itu mungkin pandangan yang sedikit negatif segala hal dilihat di ending atau diakhirnya saja. Harus kita ketahui bersama, Ade Yasin telah mengabdikan, mendesikasikan diri di Kabupaten bogor itu bukan hanya kurun waktu 3 tahun kebelakang di Eksekutif. Namun beliau pernah di legislatif selama 2 periode di Kabupaten Bogor,” beber Rudy Susmanto.
Rudy Susmanto mengibaratkan, Kabupaten Bogor ialah sebuah lahan pertanian yang cukup luas 40 kecamatan 416 Desa, Ade Yasin sempat nyiram menggunakan air yang baik, sempat menanam bibit di Kabupaten Bogor, dan akhirnya bibit itu tumbuh jadi kebaikan.
“Pada saat terjadi sebuah permasalahan, terjadi insiden di Kabupaten Bogor, akhirnya orang lupa hal positif yang pernah dibuat oleh Ade Yasin untuk membangun infrarastruktur dan membangun sumber daya manusia di Kabupaten Bogor,” ungkapnya.
Jadi terkait proses hukum yang saat ini terjadi, sambung Wasekjen DPP Gerindra itu menambahkan, diserahkan sepenuhnya supaya proses hukum tetap berjalan dan kitapun tidak boleh melupakan bahwa dibalik hal negatif, banyak hal positif yang beliau telah perbuat dan mendedikasikan hidupnya untuk masyarakat kabupaten Bogor.
“Terkait tata kelola pemerintah pasca OTT di Kabupaten Bogor, kita pun melihat pada saat kejadian awal, mungkin ada keragu raguan dan di internal pemerintah pun bertanya tanya ini arahnya mau kemana karena tidak terinformasi secara langsung,” ujarnya.
Lalu pada saat proses sedang berjalan, hari ini tahapan tahapan hukum pun sudah berjalan, ia melihat, bahwa kondisi Kabupaten Bogor hari ini kita melihat beberapa SKPD bukan tidak mu menyampaikan informasi kepada publik.
“Justru hari ini kita melihat banyak pihak lebih berhati hati, bukan takut sebetulnya. Contoh Dinas PUPR, di kondisi pasca OTT Bupati, kita liat beberapa program, bukan mereka tidak mau melaksanakan program, malah justru hampir semua program tahun ini dalam proses lelang,” jawabnya soal pelayanan publik tidak berjalan.
“Kita juga tanyakan terkait penyerapan anggaran dalam menjalankan program seperri apa, ternyata sudah berjalan hampir 50 persen. Hanya saja beberapa SKPD tadi tidak berani mempublikasikan, karena yang dikhawatirkan mau ngomong A takut jadi B,” tukasnya.
