Kota Bogor, BogorUpdate.com
Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Bogor Geruduk Gedung Istana Kepresidenan Bogor, guna sampaikan tuntutan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 20224 mendatang.
Juru bicara dalam aksi ini, Ruben Bentiyan mengatakan, dalam struktur masyarakat yang di dalamnya terdapat iklim demokrasi, kekuasaan tertinggi seharusnya selalu dipegang oleh rakyat.
“Dan oleh sebab itu, di tengah banyaknya wacana yang tak berpihak kepada rakyat kecil dari mahalnya bahan pokok berupa minyak goreng, kenaikan harga BBM non-subsidi yang berimbas pada langkanya BBM bersubsidi di daerah-daerah,” tuturnya, Jum’at (8/4/22).
Ruben mengatakan, hal ini terjadi lantaran ketidakmampuan pemerintah menjaga iklim demokrasi, menurut Ruben fenomena ini bertambah buruk dengan adanya rencana perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu dan amandemen UUD sehingga memuluskan niat jahat oligarki agar berkuasa kembali di periode selanjutnya.
“Ditambah lagi dengan keugal-ugalan rencana pemindahan Ibu Kota baru, yang di mana seharusnya pemerintah lebih fokus kepada penanganan pemulihan ekonomi pasca dihantam pandemi,” papar mahasiswa asal Universitas Juanda (Unida) Bogor ini.
Maka dari itu, lanjut Ruben, berlandaskan gerakan Bogor menggugat istana, mahasiswa bersatu bersama-sama membuat simpul perjuangan demi kepentingan rakyat banyak.
Gerakan mahasiswa yang menyatukan lebih dari 20 kampus berbeda di Bogor Raya ini menolak keras wacana perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu dan wacana tiga periode.
“Menuntut Presiden Jokowi untuk mengeluarkan pernyataan resmi terkait penolakannya terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu dan wacana tiga periode,” ujarnya.
Lebih lanjut, para mahasiswa ini juga menuntut dan mendesak Presiden Jokowi untuk segera mencopot Menteri Perdagangan dan segera mengambil langkah preventif untuk memastikan ketersediaan bahan pokok murah bagi masyarakat Indonesia.
“Kami menuntut dan mendesak Presiden Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU-IKN dengan mempertimbangkan dampak kerusakan ekologis dan kemungkinan konflik agraria lainnya,” lanjutnya.
Tak sampai disitu, Ruben pun menyampaikan, para mahasiswa ini mendesak Pemerintah Pusat untuk menurunkan harga BBM non-subsidi dan memastikan ketersediaan BBM bersubsidi bagi masyarakat Indonesia.
“Dan Kami mendesak Pemerintah Pusat untuk membatalkan kenaikan PPN dikarenakan kenaikan PPN akan menyebabkan kenaikan harga bahan pokok kebutuhan masyarakat berikut kami sampaikan enam tuntutan rakyat dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” ucap juru bicara dalam aksi ini.
Dengan tuntutan tersebut, Ruben mengatakan, para mahasiswa memberikan waktu kepada Presiden Jokowi untuk mengeluarkan pernyataan resmi dalam waktu 3×24 jam.
“Dan jika sampai pada waktu yang sudah kami tuntutkan sedari awal, kami siap berlipat ganda dan kembali turun menggeruduk Istana Bogor,” pungkasnya.
