Cibinong | BogorUpdate
Badan Informasi Geospasial (BIG) kembali mengadakan Rapat Koordinasi Teknis Informasi Geospasi Tematik (Rakortek IGT) tahap II dengan pembahasan terkait Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) bertempat di Aula Utama Kantor BIG di kelurahan Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (11/9/17).
Mengacu pada Perpres No. 9 tahun 2016 yaitu instrumen pemanfaatan Informasi Geospasial (IG) dalam mendukung kebijakan Pembangunan Nasional. Tujuan utamanya, menyelesaikan permasalahan terkait konflik pemanfaatan ruang sehingga mendorong kepastian investasi.
Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Zainal Abidin Mengatakan Pada jaman era kepemimpinan SBY dikeluarkan Instruksi bahwa semua peta yang ada di Indonesia harus mengacu pada peta dasar Badan Informasi Geospasial (BIG), dan era kepemimpinan Jokowi sekarang dilanjutkan.
Masih lanjutnya, Program ini dimulai dari Pulau Kalimantan yang akhirnya BIG bergabung dengan kantor percepatan bidang Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP). Pada tahun 2016 PSKP telah menghasilkan 63 IGT terintegrasi dari seluruh K/L yang terlibat dalam pelaksanaan Perpres No. 9 tahun 2016 yaitu instrumen pemanfaatan Informasi Geospasial (IG) dalam mendukung kebijakan Pembangunan Nasional.
Ia menambahkan, pada tahun 2017 difokuskan pada upaya percepatan perwujudan satu peta di Pulau Sumatera, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara serta memulai tahapan Sinkronisasi di Pulau Kalimantan.
“Berdasarkan hasil kegiatan Kompilasi yang dilakukan pada Semester I Tahun 2017 di Sumatera dan Sulawesi, tentunya masih diperlukan perbaikan data geospasial yang membutuhkan komitmen dari para pemangku kepentingan tingkat pusat dan daerah,” ungkapnya.
Hasanuddin optimis tahun 2018 ini dapat diselesaikan sperti Papua, Maluku, dan Jawa dan tahun 2019 nanti tinggal pembenahan, imbuhnya. (Rie)
Editor: Tobing
