Cibinong, BogorUpdate.com – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Muhammad Irvan Maulana mengapresiasi atas pencapaian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Menurut Irvan Maulana, capaian yang berhasil diraih Pemkab Bogor untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, menjadi kado Istimewa di 100 hari kerja Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi (Jaro Ade).
“Saya sangat mengapresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah bekerja keras hingga berhasil meraih predikat Opini WTP dari BPK. Ini menjadi kado istimewa di 100 hari kerja,” kata Irvan Maulana.
Politisi Gerindra itu menyampaikan bahwa opini WTP ini merupakan wujud nyata Pemkab Bogor dalam membangun komitmen tatakelola keuangan yang baik dan bersih.
“Transparansi dan akuntabel ini menjadi salah satu bentuk kongkrit yang mampu menjaga tatakelola keuangan yang baik dan bersih. Sehingga Pemkab Bogor berhasil merah predikat tersebut,” ujarnya.
Pria yang karib disapa Ipeck ini berharap, capaian yang sudah ditunggu sejak tiga tahun lalu, tetap dipertahankan hingga 5 tahun mendatang.
Selain itu, dia juga meminta agar dengan WTP ini bisa menjadi motivasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di Kabupaten Bogor lebih baik lagi.
“Semoga pencapaian ini bisa terus dipertahankan di kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bogor periode saat ini. Sehingga kualitas pelayanan dan pembangunan Kabupaten Bogor lebih baik lagi,” harapnya.
Sebelumnya, Di bawah kepemimpinan Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Bogor Jaro Ade, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Predikat WTP yang sudah absen selama 3 tahun itu belakang itu, baru bisa diraih di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, kepada Bupati Bogor, Rudy Susmanto dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat, Bandung, Senin (26/5/25).
Perlu diketahui, Opini WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Predikat ini menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
Pemkab Bogor terakhir meraih opini WTP pada LKPD Tahun 2020. Dalam tiga tahun berturut-turut (2021–2023), Pemkab hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Namun, di bawah kepemimpinan Bupati Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Jaro Ade, Pemkab Bogor kembali berhasil meraih opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2024.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ASN, rekan-rekan DPRD Kabupaten Bogor, serta seluruh elemen masyarakat yang telah menunjukkan dedikasi dan kerja keras yang luar biasa.
“Setelah terakhir tahun 2020 kita memperoleh opini WTP, kemudian sempat mendapatkan WDP secara berturut-turut, alhamdulillah hari ini kita kembali meraih WTP. Ini membuktikan semangat dan keseriusan kita dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme,” ujar Bupati Bogor.
Ia menegaskan bahwa capaian ini merupakan momentum kebangkitan seluruh unsur Pemerintah Kabupaten Bogor. Dengan kembali diraihnya opini WTP, Rudy mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk lebih ikhlas dan sepenuh hati dalam melayani masyarakat.
“Hari ini kita mulai bekerja dengan hati. Laksanakan setiap program dan kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita yakin Kabupaten Bogor ke depan akan menjadi daerah yang lebih istimewa dan membanggakan,” tegasnya.
Meskipun demikian, Bupati Bogor juga menyoroti bahwa masih ada rekomendasi-rekomendasi dari BPK yang harus segera ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari ke depan. Ia memastikan Pemerintah Kabupaten Bogor akan serius menyelesaikannya.
Menjawab pertanyaan mengenai strategi untuk mempertahankan opini WTP ke depan, Rudy Susmanto menyampaikan pentingnya kolaborasi, sinergi, dan konsistensi dalam melaksanakan program-program pembangunan.
“Langkah ke depan adalah menyelesaikan persoalan yang ada, memperkuat kerja sama lintas sektor, dan terus memperbaiki sistem. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Di balik pencapaian ini ada banyak sosok tak terlihat dari tukang kopi, petugas kebersihan, satpam, dan semua yang telah melayani dengan penuh dedikasi. Maka layanilah masyarakat Kabupaten Bogor ke depan dengan lebih baik lagi,” bebernya.
