Scroll untuk baca artikel
EkobisHomeNasionalNews

759 Pengusaha Perempuan Indonesia Selesaikan Pelatihan Literasi Digital dan Keuangan

×

759 Pengusaha Perempuan Indonesia Selesaikan Pelatihan Literasi Digital dan Keuangan

Sebarkan artikel ini

Nasional, BogorUpdate.com
Sebanyak 759 pengusaha mikro perempuan di enam lokasi terpinggirkan di Indonesia berhasil menyelesaikan pelatihan keamanan internet, literasi digital dan keuangan.

Para pengusaha perempuan mikro termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas ini telah menunjukkan peningkatan dalam pendapatan, literasi keuangan, akses ke lembaga keuangan formal, literasi digital, dan praktik keamanan siber – baik untuk penggunaan pribadi maupun bisnis.

Studi dari Bank Dunia (Female Entrepreneurship Resource Point) menemukan bahwa rata-rata perempuan di seluruh dunia merasa sulit mendapatkan modal dan mengoperasikan serta mengembangkan bisnis mereka. Ini adalah kesempatan yang terlewatkan bagi perempuan itu sendiri, dan masyarakat secara keseluruhan. Pemberdayaan perempuan sering ditunjukkan sebagai salah satu cara paling efektif untuk memerangi kemiskinan dan meningkatkan pendidikan anak-anak.

Tantangan khusus ini semakin diperburuk dalam konteks pandemi COVID -19, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, Program Penguatan Pengusaha Mikro Perempuan dalam Keamanan Digital dan Inklusi Keuangan (SERUNI) dibuat untuk mengatasi hambatan bagi perempuan dalam memulai dan mengembangkan bisnis yang sukses. Program SERUNI merupakan bagian dari implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif Indonesia (SNKI), dan diselenggarakan oleh Mercy Corps Indonesia (MCI), dengan dukungan finansial dan teknis dari UK-Indonesia Tech Hub Kedutaan Besar Inggris di Jakarta.

Sejak April hingga Desember 2021, Program SERUNI telah menjangkau 759 pengusaha mikro perempuan di Kabupaten Lampung Tengah, Cirebon, Sukabumi, Garut, dan Lombok Tengah. Program ini memberikan serangkaian pelatihan, pendampingan, dan seminar yang dilakukan secara luring dan daring untuk meningkatkan inklusi keuangan, meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro perempuan dan meningkatkan pemahaman tentang keamanan digital dan praktik yang dapat dilakukan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Materi pelatihan dan pendampingan antara lain Tabungan Cerdas, Manajemen Keuangan, Memahami Pasar secara daring dan Meningkatkan Keamanan Digital.

Pada November 2021, MCI melakukan survei akhir untuk mengukur kemajuan dari peserta program. Hasilnya menunjukkan bahwa 73 persen peserta program kini sudah bisa mengakses layanan keuangan digital, 90 persen meningkatkan pengetahuan keuangan mereka, 89 persen meningkatkan pengetahuan digital mereka, 76 persen mempelajari praktik keamanan siber yang lebih baik, 70 persen meningkatkan pendapatan mereka sebagai hasil dari apa yang mereka pelajari, 75 persen mengadopsi kebiasaan menabung yang baik dan 86 persen mengadopsi praktik bisnis yang baik (seperti pencatatan keuangan). Selain itu, persentase wanita yang memiliki rekening tabungan meningkat 70 persen, dari hanya 14 persen menjadi 84 persen.

Ini adalah hasil yang luar biasa. Untuk menunjukkan poin pembelajaran utama dari proyek, dan mendiskusikan bagaimana pekerjaan tersebut dapat diperluas/ditingkatkan di tempat lain, Kedutaan Besar Inggris Jakarta bersama MCI dan Sekretariat Dewan Nasional untuk Keuangan Inklusi (DNKI) akan mengadakan sesi pembelajaran terakhir dengan mengangkat tema “Strategi Peningkatan Inklusi Keuangan dan Keamanan Digital Bagi Wanita Pemilik Usaha Mikro” pada Kamis, (3/2/22).

Acara ini bertujuan berbagi pembelajaran proyek dengan para pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Kabupaten Lampung Tengah, Sukabumi, Garut, Cirebon, dan Lombok Tengah. Sesi ini akan membahas strategi dan praktik intervensi inklusif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan keamanan digital, membangun kemajuan yang telah dicapai untuk memajukan kesejahteraan perempuan pemilik usaha mikro, terutama di daerah pedesaan, dan mendorong kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, asosiasi/komunitas, masyarakat). Acara ini akan dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah pusat dan daerah, pelaksana program, sektor swasta dan publik.

Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Rob Fenn mengatakan, Pandemi COVID-19 telah memperburuk tantangan pembangunan di seluruh dunia, menjadikan proyek seperti saat ini semakin penting, menurutnya pengembangan keterampilan digital dan keamanan digital semakin penting, jika usaha mikro dan kecil ingin berkembang.

“Kami senang bekerja sama dengan Mercy Corps Indonesia dalam mendukung sektor teknologi dan pengusaha mikro Indonesia. Saya senang dengan dampak positif dari program ini yang telah dirasakan manfaatnya di wilayah-wilayah yang menjadi target kami di Indonesia. Kami berharap dapat bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil untuk membangun fondasi ini,” katanya.

Direktur Eksekutif MCI Ade Soekadis mengatakan, keberhasilan program tidak lepas dari kerja sama MCI dengan berbagai mitra dari pemerintah pusat dan daerah termasuk DNKI dan TPAKD dari lima kabupaten, sektor swasta dan publik dan organisasi berbasis masyarakat lainnya.

“Selain memfasilitasi akses peningkatan kapasitas dan pencapaian tujuan utama program, Program SERUNI juga memfasilitasi akses Nomor Induk Usaha (NIB) kepada 278 peserta program dan akses platform pendampingan bisnis digital melalui MicroMentor Indonesia untuk 537 peserta program,” katanya.

“Tim mengidentifikasi bahwa ini merupakan bagian integral untuk memungkinkan akses dan peluang pengembangan bisnis yang berkelanjutan bagi para peserta program. Dengan memfasilitasi akses yang berkelanjutan, kami yakin program ini akan memiliki efek yang mendalam dan berkelanjutan bagi para peserta dan komunitas sekitarnya,” ucapnya.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusi Dr. Iskandar Simorangkir mengatakan, sebagai segmen penting dalam strategi nasional keuangan inklusif (SNKI), kelompok perempuan berada pada posisi strategis dalam mewujudkan target inklusi keuangan 90 persen pada tahun 2024.

“Keberpihakan atau intervensi program pemerintah maupun pemangku kepentingan yang memiliki ketertarikan terhadap kelompok perempuan sangat diperlukan termasuk Program SERUNI ini, yang berfokus pada upaya peningkatan inklusi keuangan serta keamanan digital bagi perempuan pemilik usaha mikro,” ucapnya.

Berdasarkan Survei Nasional Keuangan Inklusif pada tahun 2020, kelompok perempuan masih tertinggal dari akses teknologi digital sebagai prasayarat kesiapan untuk mengakses layanan keuangan digital.

Walaupun sekitar 60 persen UMKM dikelola oleh perempuan, namun mereka masih menghadapi berbagai hambatan, seperti terbatasnya akses pelatihan kewirausahaan, pemahaman yang minim dalam penggunaan teknologi digital, kesulitan dalam mengakses permodalan dari lembaga formal, kurangnya independensi dalam pengambilan keputusan, serta kondisi kultural di mana perempuan secara umum masih lebih dibebani urusan rumah tangga ketimbang laki-laki.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *