Day: September 28, 2018

Home Lifestyle 

Sah! Buwas Terpilih Sebagai Ketua Kwarnas Pramuka

redaksi 0

 

BogorUpdate.com – Deputi Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Asrorun Niam Sholeh mengucapkan selamat atas terpilihnya Budi Waseso (Buwas) sebagai Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka masa bakti 2018-2023 dalam sesi pemilihan pada Musyawarah Nasional.

 

“Kemenpora mengucapkan selamat kepada Pramuka yang sudah berhasil melaksanakan Munas untuk mengoptimalkan peran pramuka dalam pembangunan karakter bangsa. Selamat atas terpilihnya Kak Buwas sebagai Ketua Kwarnas yang baru,” kata Niam dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (28/9/18).

 

Niam mengatakan Kemenpora berharap akan ada sinergi antara pemerintah dengan Kwarnas Pramuka dalam membangun karakter bangsa melalui Pramuka.

 

Menurut Niam, Pramuka merupakan salah satu instrumen strategis dalam pembangunan sumber daya manusia unggul, beriman, bertakwa, dan berkarakter.

 

Budi Waseso terpilih sebagai Ketua Kwarnas Pramuka melalui pemungutan suara pada sesi Pleno Munas, setelah sebelumnya diupayakan melalui jalan musyawarah, tetapi gagal.

 

Budi Waseso mendapat suara terbanyak yaitu 19 perolehan suara dalam pemilihan Ketua Kwarnas masa bakti 2018-2023.

 

Sementara pesaing Budi Waseso, Adhyaksa Dault yang sebelumnya sebagai ketua Kwarnas Pramuka meraih 14 suara, dan terakhir Prof. Yana Cahyana hanya dua suara. Perolehan suara sah sebanyak 35 suara.

 

 

 

 

 

Editor : Endi | Antara

Bogor Raya Home Pemerintahan 

Di Kota Bogor 1.500 Karyawan Kena PHK Masal

redaksi 0

 

BogorUpdate.com – Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKST) mengadukan nasib 1.500 karyawan yang terancam kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ke Walikota Bogor Bima Arya, Jumat (28/09/18).

 

Ribuan karyawan itu terancam PHK karena dua industri garmen tempat mereka kerja akan pindah ke Daerah Jawa Tengah. Dan pindahnya dua pabrik tersebut menimbulkan permasalahan ketenagakerjaan baru di Kota Bogor.

 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Bogor, Samson Purba mengatakan
pindahnya dua pabrik itu akan menambah jumlah angka pengangguran di kota hujan.

 

“Pindah pabrik karena tidak mungkin menurunkan upah namun dengan konsekuensinya terjadi PHK dan ini membuat angka pengangguran tinggi yang dikhawatirkan berpengaruh pada angka kriminalitas,” ujarnya

 

Untuk mengatasi kesenjangan sosial karena dampak PHK masal, LKST mengusulkan agar di Kota Bogor ada kawasan industri, meski tidak luas tetapi dapat mengembangkan pabrik.

 

Selain itu, pengusaha industri ingin adanya jaminan perlindungan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terkait keberadaan industri di Kota Bogor agar bisa dipertahankan ditengah misi Kota Bogor yang sedang mengarah menjadi kota jasa.

 

“Perusahaan industri jangan sampai stagnan dan ditinggalkan, sebaliknya harus bisa dipertahankan dan dikembangkan mengingat jumlah tenaga kerja setiap tahunnya akan semakin banyak,” jelasnya.

 

Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, terkait hal ini memang harus dilihat dengan cara yang lebih besar, bukan hanya melihat faktor produksi dan upah tetapi juga pangsa pasar dan permintaan pasar di masa depan.

 

Pemkot Bogor juga harus melihat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sekarang sedang tahap revisi. Sebab, untuk menyediakan kawasan industri kemungkinan akan terkendala dari sisi ruang yang tersedia di Kota Bogor.

 

“Hal ini akan saya bicarakan terlebih dahulu bersama dengan Bappeda Kota Bogor. Yang penting saya minta Disnaker bisa memberikan data jumlah industri eksistensi beserta jumlah karyawan, omset selama satu tahun, kontribusi terhadap pemerintah, PAD yang masuk, analisis prospek bisnis 10-15 tahun kedepannya,” katanya. (As)

 

 

 

 

Editor : Tobing

Bogor Raya Home Hukum & Kriminal 

Kasus Korupsi Angkahong di SP3

redaksi 0

 

BogorUpdate.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan SP3 atas kasus mega korupsi pembebasan Lahan Jambu Dua yang dikenal Angkahong per tanggal 9 Juni 2017.

 

Hal itu diketahui, setelah Kepala Humas Kajati Jabar Raymond Ali menyampaikan pada Yayasan Satu Keadilan (YSK) bahwa Kejati telah menerbitkan Surat Keputusan Penghentian Penyidikan (SK-SP3) atas perkara tersebut.

 

“Hari ini 27 September 2018 saya mendapat informasi dari Humas Kajati Jabar bahwa perkara dugaan korupsi mark up pengadaan lahan Pasar Jambu Dua Kota Bogor Tahun Anggaran 2014,  berdasarkan sprindik 31 Januari 2017 No 059/0.2.Fd.1/2017 tertanggal 31 Januari 2017 telah dihentikan,” kata Ketua YSK Sugeng Teguh Santoso (STS) dalam siaran persnya, kemarin.

 

SP3 perkara tersebut berdasarkan surat keputusan penghentian penyidikan No. 280/ 0.2/RD.1/06/2017 tertanggal 9 juni 2017.

 

Menurut STS, sebelumnya Kejati mengeluarkan sprindik tertanggal 31 Januari, menindak lanjuti putusan PN Tipikor Bandung September 2016 atas para terpidana yakni Hidayat Yudha Priyatna, Irwan Gumelar dan Ronny Nasrun Adnan.

 

Dalam putusannya, bahwa Bima Arya Sugiarto dan Ade Syarif Hidayat dinyatakan terbukti bersama sama melakukan tindak pidana korupsi dengan para terdakwa/ terpidana.

 

“Sejak awal Penuntut Umum mendakwa Bima Arya Sugiarto, Usmar Hariman dan Ade Syarif Hidayat dinyatakan bersama sama melalukan tipikor bersama tiga terdakwa,” jelasnya.

 

Namun dalam Putusan Pengadilan Tipikor Bandung September 2016 dalam pertimbanganya menyatakan Bima Arya Sugiarto dan Ade Syarif Hidayat terbukti bersama sama melakukan tipikor, namun Usmar Hariman dinyatakan tidak bersalah.

 

Atas pertimbangan putusan tersebut Kajati Jabar menindak lanjuti dengan menerbitkan Sprindik No. 059/0.2.Fd. 1/2017 tanggal 31 Januari 2018.

 

Setelah itu, tidak terdengar kabar kelanjutan penyidikan tersebut hampir 1 tahun 8 bulan, padahal beberapa elemen anti korupsi Bogor, seperti LSM Gerak, KNPI mempertanyakan perkembangan penyidikan pada Kajati Jabar.

 

Pada 13 Agustus 2018, Yayasan Satu Keadilan dengan suratnya No. 72/YSK/ VIII/ 2018 tertanggal 13 Agustus 2018 mempertanyakan lanjutan perkara Korupsi Angkahong yang telah memberi putusan Bima Arya Sugiarto dan Ade Syarif Hidayat sebagai pleger.

 

Berdasarkan keputusan Kejati Jabar yang mengeluarkan SP3 atas perkara Korupsi Lahan Jambua Dua, YSK menyampaikan beberapa catatan diantaranya.

 

1. Kejaksaan Tinggi Jabar tidak konsisten dengan hasil penyidikan awal sampai dengan didakwanya 3 terdakwa RNA, HYP dan IG yang dalam dakwaannya Bima Arya dan Ade Syarif dinyatakan bersama sama melakukan

 

2. Putusan PN Tipikor memperkuat hasil penyidikan Kajati dengan menyatakan terbukti Bima Arya dan Ade Syarif Hidayat bersama-sama melakukan Tipikor bahkan telah ditindak lanjuti dengan diterbitkannya sprindik tertangal 31 januari 2018.

 

3. Penerbitan sprindik menegaskan telah ada Tipikor yang dapat diminta pertanggung jawaban pada Bima Arya dan Ade Syarif Hidayat.

 

4. Menjadi pertanyaan ketika Kajati Jabar menerbitkan SP3 atas penyidikannya sendiri.

 

5. Kejati Jabar telah memberikan kekebalan hukum pada Bima Arya dan Ade Syatif Hidayat melalui kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan , karena itu diduga ada penyalah gunaan kewenangan dalam hal ini.

 

6. Issue telah terbit SP3 di Kota ternyata adalah benar adanya, tetapi sampai saat ini YSK belum mendapatkan jawaban tertulis dari Kajati Jabar atas surat SP3 tersebut diatas. (As)

 

 

 

 

Editor : Tobing

Home Hukum & Kriminal 

Kapolri Bakal Sikat Calo PNS

redaksi 0

 

BogorUpdate.com – Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan jajarannya siap memberantas calo dan joki yang bermain curang dalam proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Tahun 2018.

 

“Kami akan berusaha semaksimal mungkin yang ada di kemampuan Polri, untuk menjaga agar rekrutmen ini betul-betul dapat dilaksanakan bersih, transparan. Calo-calo kami sikat nanti,” kata Tito di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta, Jumat (28/9/18).

 

Keterlibatan polisi selama proses penerimaan CPNS Tahun 2018 tersebut telah disepakati bersama antara Kementerian PANRB dan Polri yang ditandatangani di Jakarta, Jumat (28/9/18), dengan disaksikan Menteri PANRB Syafruddin.

 

Untuk menindaklanjuti nota kesepahaman tersebut, Tito mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi melalui konferensi video dengan seluruh kapolda yang daerahnya membuka penerimaan CPNS tahun ini.

 

“Nanti semua daerah saya perintahkan semua kapoldanya melalui video conference instruksi yang sama, (kemudian) seluruh kapolres juga instruksi yang sama,” tegas Tito.

 

Tito mengatakan jajaran kepolisian di daerah dan pusat tidak akan segan untuk menangkap calo CPNS dan mengumumkan kepada publik apabila ada dugaan keterlibatan calo tersebut dalam proses penerimaan CPNS.

 

“Untuk membantu itu tadi, jangan sampai ada calo, penunggang di atas kuda tahu ya? Yang mencari-cari ‘eh bisa masuk lho harga segini’, itu kita harus sikat. Kalau ada yang ketangkap saya, nanti akan kami umumkan, untuk memberikan efek deterrence kepada yang lain,” ujarnya.

 

Pembukaan pendaftaran penerimaan CPNS tahun 2018 telah dibuka sejak Rabu (26/9/18) melalui laman resmi BKN di sscn.bkn.go.id. Menteri PANRB Syafruddin mengatakan keterlibatan Polri tersebut untuk menjamin proses seleksi berjalan transparan tanpa ada campur tangan dari calo atau joki.

 

“Ini dikandung maksud untuk memberikan kepastian kepada CPNS dalam melaksanakan seleksi, bahwa apa yang diupayakan dan dihasilkan adalah betul-betul murni dan tidak ada satu hal pun yang mengganggu atau direkayasa oleh pihak-pihak lain,” kata Syafruddin.

 

 

 

 

Editor : Endi | Antara

Bogor Raya Home Pendidikan 

Peringati 10 Muharram, SMAN 6 Kota Bogor Santunin 66 Anak Yatim Piatu

redaksi 0

 

BogorUpdate.com – Memperingati 10 Muharram 1440 H, SMAN 6 kota Bogor menyantunin 66 anak yatim piatu, di SMAN 6 Kota Bogor, Jumat (28/9/18).

 

Wakil Kepala (Waka) humas Dra. Tati Mulyati menyatakan, santunan murni dari uang yang terkumpul dari infak dan sedekah para siswanya dari kotak amal atau keropak Siswa selama 5 hari.

 

“Kegiatan ini terlaksana murni dari hasil infak para siswa namun tidak ada paksaan,” ujarnya.

 

Dia menambahkan, pada acara itu selain santunan juga diisi Tausiah oleh Ustad Hikman Fauzy Nugraha.

 

“Materi tausiah cukup disimak antusias siswa dan diharapkan dapat memotivasi mereka dalam membentuk kepribadian soleh dan solehah serta beramal baik, sebanyak 35 anak yatim dari m Darul Aitam sebanyak 31 orang,” terangnya.

 

Lanjutnya, alhamdulillah pemahaman anak-anak SMAN 6 Kota Bogor telah baik pada ajaran agama dan ini terbukti kita dapat menyantuni 66 orang anak Yatim.

 

“Bertujuan untuk siswa yg lebih baik lagi. Sesuai dengan Visi SMAN 6 yakni terwujudnya Sekolah yg Berkarakter Litesmart dan Berbudaya Lingkungan.Ini pun pesan dalam slogan SMAN kami, Litesmart: Literat, Iman, Taqwa, Empati, Sportif, Mandiri, Aktif, Responsif dan Teladan,” pungkas Tati. (Rie)

 

 

 

 

Editor : Tobing

Bogor Raya Home Pemerintahan 

Doelsamson: Satpol PP Harus Segel Bangunan Tanpa IMB

redaksi 0

 

BogorUpdate.com – Pembangunan gedung baru Rumah seluas 1400 M2 di jalan kelurahan Puspanegara, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, diduga tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

 

Salah satu warga yang tidak ingin disebutkan namanya menerangkan, bahwa pembangunan dua tingkat rumah baru untuk kost-an memang belum memiliki izin, namun sudah memiliki Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)

 

“IMB pembangunan rumah tersebut belum ada, tapi IPPT nya terbit,” terangnya kepada Bogorupdate.com.

 

Sementara itu, Ketua Umum (Ketum) Benteng Padjajaran (BP) Doelsamson Sambernyawa, mengatakan, tidak boleh ada pembangunan apalagi aktifitas sebelum izinnya keluar.

 

“Jadi pemilik harus sabar dulu, itu aturan yang harus ditaati, masa izinnya belum keluar namun pembangunan sudah berdiri bahkan sempat pihak pemilik menyewakan untuk kost-an. Jadi saya minta pihak Satpol PP sebagai penegak perda, harus menyegel pembangunan rumah itu,” pungkas nya. (Rie)

 

 

 

Editor : Tobing

Ekobis Home 

51 Persen Saham Freeport Sah Milik RI, Sri Mulyani: Ini Proses Luar Biasa

redaksi 0

 

BogorUpdate.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, pengambil alihan 51 persen saham PT Freeport Indonesia (FI) dari Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, yang diresmikan dalam penandatangan perjanjian divestasi, Kamis (27/9/18) sore, bukan proses yang mudah.

 

“Saya ingin sampaikan bahwa seluruh proses ini adalah proses yang luar biasa bagi RI di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo yang meminta kami para menteri untuk menegosiasikan atas nama pemerintah Indonesia,” kata Sri Mulyani melalui akun facebook miliknya yang diunggah pada Kamis (27/9/18) malam.

 

Dengan kepala tegak dan sangat tahu persis apa yang diperjuangkan dan dilakukan secara transparan, lanjut Sri Mulyani, maka dapat dihasilkan PT Freeport Indonesia yang dapat beroperasi dengan baik untuk kepentingan seluruh bangsa Indonesia.

 

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno menyaksikan Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, melakukan penandatanganan sejumlah perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia (PTFI) ke INALUM, di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (27/9/18) sore.

 

Sejumlah perjanjian tersebut meliputi Perjanjian Divestasi PTFI, Perjanjian Jual Beli Saham PT Rio Tinto Indonesia (PTRTI), dan Perjanjian Pemegang Saham PTFI. Sedangkan penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama INALUM Budi G. Sadikin, dan CEO FCX Richard Adkerson.

 

Dengan ditandatangani perjanjian tersebut, jumlah saham PTFI yang dimiliki INALUM akan meningkat dari 9,36% menjadi 51,23%. Pemda Papua akan memperoleh 10% dari 100% saham PTFI.

 

“Pemerintah Indonesia, lewat INALUM akan memiliki saham mayoritas PT Freeport Indonesia sejumlah 51% setelah selama ini hanya memiliki PTFI sebesar 9%,” tulis Menkeu.

 

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, dengan ditandatanganinya perjanjian divestasi tersebut, maka penyelesaian divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia tinggal menyelesaikan hal-hal administratif yang diperkirakan akan selesai pada bulan November 2018 mendatang.

 

“Perubahan kepemilikan saham ini akan resmi terjadi setelah transaksi pembayaran sebesar 3,85 miliar dollar AS atau setara dengan Rp56 triliun kepada FCX, dan akan diselesaikan sebelum akhir tahun 2018,” kata Jonan.

 

Sementara Direktur Utama PT INALUM (Persero), Budi Gunadi Sadikin mengatakan, transfer pembayaran divestasi saham Freeport itu berasal dari sindikasi perbankan.

 

“Paling lambat bulan November dana-dana itu sudah akan tersedia, dan kita juga mengharapkan pada bulan November seluruh dokumen-dokumen yang dibutuhkan, izin-izin yang dibutuhkan terkait dengan regulasi bisa kita kita selesaikan sehingga kita bisa close ini,” tutup Budi.

 

 

 

 

Editor : Endi | Setkab.go.id

Bogor Raya Home Pendidikan 

Mahasiswa IPB Sabet Penghargaan Wira Usaha Muda di Kompetisi WMM 2018

redaksi 0

 

BogorUpdate.com – Sentanah Limmase (22), Mahasiswa Institut Pertanian Bogor, Departemen Teknologi Industri Pertanian, (FATETA) meraih penghargaan dalam kompetisi Wirausaha Muda Mandiri (WMM) 2018 Kategori Mahasiswa Usaha Boga. Kompetisi ini diselenggarakan oleh Bank Mandiri di Malang pada tanggal 15 September 2018.

 

Wirausaha Muda Mandiri adalah bentuk apresiasi kepada para wirausahawan terbaik di Indonesia yang sinergi dengan program pemerintah yaitu “Gerakan Kewirausahaan Nasional”.

 

Sentanah Limmase yang akrab dipanggil Asen ini mengungkapkan perasaannya, “Hepi banget hahaha, it was like everything you did paid off. Cukup kaget, karena dari rangkaian acara 11 hari di Malang, peserta yang lain bisnis dan usahanya bagus-bagus. Di acara ini saya belajar banyak dan bertemu sama peserta peserta yang bahkan masih muda tapi omsetnya ada yang sudah miliaran,” terangnya.

 

Kegiatan WMM Award ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Workshop Kewirausahaan yang bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan terkini seputar dunia usaha. Melalui kegiatan Workshop Kewirausahaan, Bank Mandiri berupaya untuk menyebarluaskan “virus kewirausahaan” kepada peserta yang hadir. Untuk itu berbagai narasumber dari pengusaha sukses dari dalam negeri dihadirkan untuk berbagi pengalaman, trik dan strategi bisnis.

 

Dalam kompetisi tersebut, Asen menjelaskan bahwa Ia membawa produk Hakko Kombucha. Hakko merupakan brand, dan kombucha merupakan produk teh fermentasi yang difermentasi selama 7hari menggunakan bakteri SCOBY (symbiosis colony of bacteria and yeast). “Kombucha mempunyai bakteri probiotik yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan,”tambahnya.

 

Awalnya Asen terinspirasi dari tugas kuliah yang membahas mengenai produk kombucha yang sudah populer di US dan Australia namun di Indonesia masih tergolong produk baru. “berawal dari tugas kuliah itu, kami pun semakin penasaran dan akhirnya mendalaminya lebih lanjut sembari melihat respon baik masyarakat sehingga kami memutuskan untuk melanjutkan bisnis ini. Untuk jumlah anggota, sampai saat ini kami satu tim ada 4 orang” Terang Sentanah Limmase.

 

Bisnis kombucha yang telah dirintis oleh Asen dan timnya telah berjalan selama 2 tahun. Pada awalnya, Asen mamproduksi di Incubie, namun sekarang dengan kondisi yang berbeda kita akhirnya pindah produksi ke Bandung.

 

“Kami berharap agar ke depannya bisnis ini bisa semakin berkembang,” tutupnya.

 

 

 

 

Editor : Endi | Humas IPB

Home Pemerintahan Pendidikan 

DPR Minta Pemerintah Beri Kepastian Nasib Guru Honorer

redaksi 0

Nihayatul Wafiroh, Wakil Ketua Komisi II DPR

 

BogorUpdate.com – Wakil Ketua Komisi II DPR Nihayatul Wafiroh meminta pemerintah segera memberi kepastian kepada guru honorer yang telah lama mengabdikan diri mengajar murid-murid di sekolah.

 

“Sudah waktunya kita memikirkan bahwa pendidikan dan kesehatan itu penting. Beri kepastian kepada para pendidik kita,” kata Ninik, panggilan akrabnya, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (28/9/18).

 

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengaku banyak menerima keluhan dari para guru honorer kategori K2 dan yang sudah berusia di atas 35 tahun.

 

Karena itu, Ninik mengatakan pemerintah harus bisa memberi kepastian sejauh mana bisa mengakomodasi guru honorer kategori K2 dan berusia di atas 35 tahun.

 

“Kalau pun mereka akan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana disampaikan pemerintah, sejauh mana mereka mendapat jaminan dalam perjanjian kerja tersebut,” katanya.

 

Ninik berharap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin yang baru menjabat bisa mengeluarkan kebijakan yang lebih populis yang menguntungkan bagi guru honorer K2.

 

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin menyatakan tenaga honorer kategori K2 yang tidak bisa mengikuti Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil 2018 akan dialihkan ke jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

 

“Tenaga honorer dipersilakan untuk ikut bagi yang memenuhi syarat. Bila tidak memenuhi syarat akan ada jalannya melalui jalur PPPK. Sedang digodok Peraturan Pemerintah terkait itu,” katanya.

 

 

 

 

 

Editor : Endi | Antara