Sukamakmur – Bogor Update
Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai program untuk menuntaskan kemiskinan, namun nyatanya masih banyak warga miskin yang masih belum tersentuh. Seperti yang dialami pasangan lansia Hasan Towi (99) dan Mak Iyom (70) warga RT02/ RW05, Desa Cibadak, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Tohawi mengaku, sejak puluhan tahun dirinya belum pernah menerima bantuan yang sifatnya sosial dari pemerintah, baik Raskin ataupun perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sehingga harus bertahan hidup mengandalkan belas kasihan ditengah serba kekurangan dengan rumah yang terbuat dari bilik bambu dan tidur hanya beralaskan tikar pandan.
“Saya belum pernah mendapatkan bantuan apapun, bahkan beras raskin pun tidak pernah saya terima. Untungya ada cucu-cucu saya yang setiap saat memberikan bantuan, sehingga saya dan istri bisa bertahan hidup,”ungkapnya saat ditemui wartawan, Selasa (7/11/17).
Selain itu, Abah Hasan sapaannya, dirinya bersama istri sudah tidak bisa lagi mencari nafkah (bekerja) karena sudah tua. Yang dirinya punya saat ini hanya istri yang selalu setia menemani. “Walaupun kami hidup serba kekurangan dan hanya mengandalkan belas kasihan sesama, tapi kami tetap bersyukur,” ujarnya.
Saat ditemui wartawan, salah seorang cucu Abah Hasan mengatakan, anak-anak dari abah Hasan sudah memiliki Kartu Keluarga masing-masing.
“Jadi data domisili abah Hasan memang hanya berdua dengan istrinya, dia memiliki enam anak, namun yang dua sudah meninggal kini tinggal empat anak berikut cucu dan cicitnya,” terang salah satu cucunya.
Untuk itu, Ia dan keluarga saat ini hanya bisa berharap kepada pemerintah untuk memberikan bantuan demi keberlangsungan hidupnya.
Terpisah, menanggapi hal itu, salah seorang pengamat sosial Iwan Meicin mengatakan, Kabupaten Bogor harus memiliki DPMKT (Dinas Penanggulangan Masalah Kemiskinan Terpadu), bahkan di Pemerintah Pusat harus ada Menteri Koordinator PMKT.
“Karena persoalan kemiskinan di Negeri ini sangat rancu, baik jumlah penyandangnya maupun langkah oenanggulangannya. Bahkan data valid mengenai jumlah warga miskin tidak ada yang bisa dipercaya secara riil, termasuk standarisasi ketegori keniskinan tersebut seperti apa,” ujar Iwan yang juga salah seorang aktivis di Kabupaten Bogor. (IB/Yud)
Editor: Tobing
