Fahrudin, Kepala dinas pendidikan Kota Bogor
Pendidikan, BogorUpdate.com
Kepala dinas pendidikan Kota Bogor memberikan keterangannya terkait Jalur Prestasi (Japres) Non akademik bidang keolahragaan yang dinilai diskriminatif. Menurut Fahrudin, Kepala dinas pendidikan Kota Bogor, untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Bogor tidak ada pembatasan soal Japres.
“Tidak ada pembatasan cabang prestasi pada Japres PPDB SMP, semua bakat dan prestasi diapresiasi sama,” terang Fahrudin dengan singkat kepada Bogorupdate.com, Kamis (4/6/20).
Pada pemberitaan sebelumnya, Jalur prestasi (Japres) non akademik bidang keolahragaan tingkat SD, SMP SMA atau SMK pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020-2021 dinilai oleh Komisi IV DPRD diskriminatif.
Hal itu bukan tanpa alasan, tetapi japres tidak menampung semua cabang olahraga (cabor). Karena Kantor Cabang Dinas Pendidikan (KCD Disdik) Jawa Barat Wilayah II dan Disdik Kota Bogor memberikan kebebasan bagi satuan pendidikan untuk menentukan cabor yang diterima di sekolah.
Anggota Komisi IV DPRD, Akhmad Saeful Bakhri (ASB) mengatakan, dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2020 tentang pedoman penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa.
“Disitu tidak mengatur satuan pendidikan untuk menentukan cabor pada japres,” kata ASB kemarin.
Masih kata pria yang juga mantan wartawan itu, hal tersebut juga jelas tertuang pada Petunjuk Teknis PPDB pada SMA, SMK dan sekolah luar biasa (SLB) tahun 2020 di provinsi Jawa Barat.
“Ini harus menjadi perhatian DPRD dan KONI. Jadi tidak benar kalau setiap sekolah hanya menerima japres dari cabor tertentu,” ungkapnya.
Politisi PPP itu berpendapat, apabila satuan pendidikan masih melakukan hal serupa, artinya hal itu bertengangan dengan pergub, dan akan berdampak terhadap lost potensi atlet di Kota Bogor.
“Harus ada perbaikan soal hal itu agar aset atlet kita terdistribusi dengan baik. Kasihan anak-anak yang sudah berjuang untuk Kota Bogor. Tetapi akhirnya tidak mendapatkan ruang pendidikan dari japres karena ego satuan pendidikan,” jelasnya. (End)
Editor : Endi
