Soal Covid-19, Mulyadi Minta Penyelenggara Negara Lakukan Fungsinya Secara Maksimal

0
88

Drs. H. Mulyadi, MMA, Anggota DPR RI dan Anggota Badan Anggaran dari Fraksi Gerindra

Nasional, BogorUpdate.com
Anggota DPR RI dan Anggota Badan Anggaran dari Fraksi Gerindra, Mulyadi mengungkapkan, bahwa bencana Nasional Covid-19 memberikan pelajaran sangat berharga kepada kita semua untuk mengedepankan pentingnya penerapan nilai-nilai bernegara sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal Pancasila, terutama pada implementasi rasa kemanusian yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Covid-19 adalah ujian bagi seluruh komponen bangsa, bukan saja dalam perspektif pentingnya gaya hidup sehat, tapi juga bagaimana perspektif budaya gotong royong dan tanggung jawab ekonomi sosial sebagai dampak bencana tersebut harus mampu kita implementasikan,” jelasnya.

Mulyadi melanjutkan, terkait hal tersebut, khususnya bagi penyelenggara bernegara, sudah merupakan kewajiban untuk melaksanakan fungsinya secara maksimal dalam menjalankan amanah sebagai pelayan masyarakat disemua jenjang kewenangan, baik pusat maupun daerah, tertutama eksekutif dan legislatif.

“Pemerintah sebagai kuasa pengguna anggaran harus bekerja sesuai koridor hukum perundang-undangan, kebijakan yang diambil harus tetap mengedepankan prinsip yang memiliki akuntabilitas dan secara aturan bernegara bisa di pertanggung jawabkan,” ujarnya.

Mulyadi mengatakan, saat ini terutama pemerintah daerah yang menjadi garda terdepan, dalam menghadapi bencana nasional Covid-19 dan dampak sosial ekonominya harus lebih meningkatkan kerja keras dan memiliki roadmap yang tepat, serta bersinergi positif dengan seluruh stakeholder, sehingga anggaran dan kebijakkan yang diambil tepat sasaran dan bisa di pertanggungjawabkan.

“Jaga dan perkuat seluruh sumber daya yang dimiliki daerah, sehingga menjadi benteng ketahanan sosial ekonomi yang tangguh, dimana pada akhirnya mampu menjaga masyarakat melewati musibah ini dengan selamat,” ujarnya.

Mulyadi pun menjelaskan, penggunaan anggaran oleh pemerintah pusat dan daerah sudah seharusnya melalui mekanisme perundang-undangan, terutama dengan di dahului pembahasan, persetujuan dan pengawasan oleh DPR dan DPRD untuk memastikan anggaran milik rakyat tersebut tepat sasaran, dewan harus menjalankan juga mekanisme pengawasan, jika perlu menggunakan instrumen yang melekat di fungsi dewan seperti pembentukkan pansus sembako misalnya.

“Khusus pemimpin daerah provinsi dan DPRD nya, harus mengawasi secara ketat sumber daya yang dimiliki terutama atas saham di Bank Milik Daerah, pastikan bisa menjalankan fungsinya secara maksimal, bentuk Business Plan yang berpihak pada kemajuan daerah dan kawal, jangan melakukan corporate action yang ujung nya akan merugikan bahkan membahayakan kondisi Bank Daerah tersebut, seperti mengambil alih saham perusahaan lain yang kondisi keuangan nya sakit,” tutupnya. (Wd)

 

 

 

 

Editor : Endi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here