Drs H. Mulyadi, MMA, Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat V dan juga Anggota Badan Anggaran dari Fraksi Gerindra (foto/Net)
Politik, BogorUpdate.com
Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Selasa (23/6/20). Agenda rapat membahas pembicaraan pendahuluan RKA K/L dan RKP TA. 2021 Kementerian Perhubungan.
Salah satu Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat V dan juga Anggota Badan Anggaran dari Fraksi Gerindra, Drs. H. Mulyadi, MMA menjelaskan pada saat Raker agar Jalur Puncak 2 bisa terwujud.
“Pada hari Minggu (21/06/20) pada saat gugus tugas melakukan rapid tes terhadap 455 wisatawan di taman matahari, reaktif terhadap Virus Corona (Covid-19) sejumlah 47 orang, lebih dari 10 persen, sementara destinasi wisata di puncak begitu banyak dan kemacetan lebih dari 8 jam,” ujarnya.
Mulyadi menjelaskan, Pada waktu mengikuti Raker kemarin dengan Bapak Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dirinya berharap negara harus segera hadir di Puncak.
“Kalau misalnya teman-teman Dewan menyuarakan wilayahnya masing-masing, Puncak itu seperti wajah Jakarta juga, karena destinasi wisatanya banyak dikunjungi warga Jakarta.
Sementara Pemda sudah teriak-teriak dan saya sudah fasilitasiin menyampaikan proposal terhadap Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan serta saya juga sudah menyampaikan dalam rapat Banggar, Negara harus segera hadir di Puncak, Di saat rileksasi saja, macet nya sudah 8 jam,” jelas Mulyadi melalui pesan WhatsApp kepada Bogorupdate.com.
Masih kata Mulyadi, dirinya berharap jika berkenan agar Menteri Perhubungan mendorong kepada Kementerian PUPR tolong hadir di Puncak Bogor.
“Saya menyampaikan ini penting. Kenapa, karena ini cerminan Jakarta. Dan Puncak di atur oleh Kepres tapi Negara seperti tidak hadir di puncak.
Terus menerus saya di akses seolah-olah saya tidak pernah memperjuangkan itu dan ini bukan untuk kepentingan kami di Dapil, tapi betul-betul sudah puluhan tahun masyarakat di puncak itu tersiksa, apalagi pemerintah daerah sudah mengusulkan puncak 2, tapi terus saja tidak menjadi prioritas padahal penduduk Bogor lebih 6juta dibtambah wisatawan domestik dan nasional masuk ke puncak itu menjadi daerah yang sulit untuk berkembang,” bebernya.
“Saya berharap Puncak bukan hanya destinasi wisata tapi lintasannya bisa diberikan opsi kedua yaitu jalur puncak 2 yang sudah di siapkan oleh Pemda bahkan masyarakat menghibahkan tanah-tanah mereka untuk membuka jalur puncak 2 sebagai daerah lintasan dan destinasi wisata,” pungkasnya. (Wd)
Editor : Endi
