Elly Rachmat Yasin Kritik Lambatnya Pemulihan Ekonomi Sebabkan UMKM Terabaikan

0
52

Politik, BogorUpdate.com
Pada masa reses Anggota DPR RI fraksi PPP Davil V Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Elly Rachmat Yasin melakukan kunjungan kerja ke beberapa BUMN, kawasan industri dan pabrik-pabrik serta melakukan kunjungan ke beberapa UMKM.

Elly Rachmat Yasin mengatakan, para pelaku UMKM masih mengeluhkan dampak pandemi Covid-19.

“Stimulus dari pemerintah belum dirasakan signifikan. Justru terdapat kritikan mengenai lambatnya program pemulihan ekonomi. Di samping masih minimnya permintaan, naiknya harga bahan baku dan mobilitas tenaga kerja yang terbatasi, serta kesulitan memperoleh kredit bank,” ucap Elly Rachmat Yasin melalui pesan WhatsApp kepada Bogorupdate.com, Rabu (29/07/20).

Elly Rachmat Yasin menjelaskan, memang ekonomi nasional masih terpuruk. Kontraksi partumbuhan ekonomi dalam negeri kembali mengalami koreksi, minus 4 – 4,3%. Lebih dalam dari perkiraan pemerintah, minus 3,8% pada kuartal kedua tahun ini. Di antaranya karena dampak kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang mengurangi aktivitas ekonomi tidak kunjung membaik oleh karena minimnya penyerapan anggaran pemulihan ekonomi pemerintah.

“Di masa pemberlakuan PSBB dengan segala keterbatasannya mestinya perekonomian tetap bisa bergairah jika disertai percepatan pemulihan ekonomi. Karena memang program pemulihan ekonomi nasional salah satunya untuk percepatan pemulihan dunia usaha. Namun faktanya, penyerapan anggaran pemulihan ekonomi sebesar Rp. 695 triliun baru terealisasi 19% atau Rp. 135 triliun,” jelasnya.

Elly Rachmat Yasin melanjutkan, kami di Komisi VI DPR, sejak badan nasional penanggulangan bencana (BNPB) menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional, selalu mengingatkan kepada Pemerintah agar pemberian stimulus dan pemulihan ekonomi bergerak cepat. Jika lambat, dampak kerusakan dunia usaha akan lebih parah. Lebih sulit mengatasinya dan cost untuk recovery akan lebih besar.

“Hantaman tersebesar Covid-19 pada sektor UMKM yang hingga kini masih dalam kesulitan. Pemerintah mencatat UMKM terdampak hampir 50%, tetapi menurut asosiasi bisa lebih dari 70% jika hingga akhir tahun belum ada kepastian berakhirnya pandemi. Perekonomian nasional pun terancam kolaps jika sektor UMKM terabaikan,” ungkapnya.

Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor ini pun menerangkan, krisis ekonomi tahun 1998, UMKM menjadi penopang perekonomian nasional. Namun, daya rusak Covid-19 justru menembus pertahanan UMKM. Yang tersisa yaitu semangat kerjasama dan gotong-royong sektor riil UMKM. Maka, sangat disayangkan jika realisasi dukungan pemerintah kepada sektor UMKM masih minim dan sulitnya akses pembiayaan.

“Harus diingat bahwa UMKM telah menyumbang 99,7% produk domestik bruto (PDB) tahun 2019. Juga berkontribusi terhadap penyerapan 97% tenaga kerja. Sejak pandemi, omzet mereka turun hingga 90%, terang saja mereka kesulitan menutupi beban usahanya. Pemerintah diharapkan bergerak cepat untuk menahan ancaman gelombang PHK berikutnya,” bebernya.

“Bergerak cepat dan disiplin mematuhi protokol kesehatan merupakan kunci bangkitnya perekonomian nasional,” pungkasnya.

 

 

 

 

(Wd/bing)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here