Ciawi, BogorUpdate.com – Pemerintah menegaskan bahwa stok gas LPG 3 Kg bersubsidi dalam kondisi aman bahkan lebih.
Hal itu ditegaskan Wakil Menteri ESDM RI, Yuliot Tanjung saat melakukan peninjauan langsung ketersediaan gas LPG 3 Kg bersubsidi di beberapa lokasi yang berada di wilayah Kecamatan Babakan Madang dan Kecamatan Ciawi.
Kegiatan itu juga diikuti oleh Pj. Bupati Bogor, Bachril Bakri, Dandim 0621, Danrem 061/SK, Pangdam III Siliwangi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, dan lainnya pada Selasa (4/2/25).
Perlu diketahui, saat ini Pemerintah Pusat tengah melakukan penataan terkait dengan mekanisme eceran gas LPG 3 Kg bersubsidi, artinya ada perubahan yang tadinya masyarakat dapat membeli di warung, sekarang dilakukan di pangkalan.
Hal itu bertujuan untuk menjadikan pedagang eceran menjadi pelaku sub pangkalan. Untuk mengalihkan pedagang eceran menjadi pelaku sub pangkalan, mereka harus melalui proses pendaftaran melalui sistem atau aplikasi MAP (Merchant Application Pangkalan) yang disediakan Pertamina.
“Warung-warung eceran tetap bisa berjualan kita jadikan mereka sebagai sub pangkalan, saat ini masa transisi jadi mereka kita daftarkan dulu melalui aplikasi untuk jadi sub pangkalan,” tegas Wamen ESDM RI, Yuliot Tanjung.
Sehingga, kata Yuliot Tanjung, bisa merinci kebutuhan hariannya sesuai kebutuhan masyarakat agar tepat sasaran, juga untuk menjaga agar harga tetap stabil sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Untuk stok sangat aman bahkan lebih, jadi tidak perlu khawatir ini hanya masa transisi penataan, target kami satu minggu bisa selesai dan normal kembali,” jelasnya.
Yuliot Tanjung juga mengungkapkan bahwa mekanisme pendaftaran sub-pangkalan akan dilakukan melalui aplikasi MAP (Merchant Application Pangkalan) Pertamina, yang memudahkan pengecer untuk mendaftar dan mendapatkan pasokan LPG sesuai kebutuhan.
“Kami berharap penyesuaian ini hanya sementara, dan ke depan, distribusi akan semakin lancar,” tambahnya.
Dalam kesempatan ini, dia juga memastikan bahwa pembatasan untuk masyarakat yang mampu belum diberlakukan. Namun, pengawasan akan terus dilakukan agar subsidi tepat sasaran.
“Kami akan memantau agar hanya masyarakat yang berhak yang dapat mengakses LPG bersubsidi ini,” kata Wakil Menteri.
Pemerintah juga menyampaikan bahwa selama masa transisi ini, meskipun ada beberapa keluhan terkait antrian panjang di pangkalan, namun langkah-langkah perbaikan terus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.
“Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan distribusi LPG 3 kg bersubsidi akan lebih efektif, terkontrol, dan tepat sasaran, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” bebernya.
Selanjutnya, Pj. Bupati Bogor, Bachril Bakri, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor mendukung penuh penataan distribusi LPG bersubsidi ini.
“Kami telah melakukan pengecekan dan peninjauan ketersediaan di agen-agen dan memberikan sosialisasi mengenai kebijakan baru ini kepada seluruh UMKM dan masyarakat. Selain itu, kami juga akan mempermudah proses izin bagi UMKM yang ingin menjadi sub-pangkalan,” tegasnya. (**)
