Atty Somaddikarya, anggota komisi D DPRD kota Bogor
Kota Bogor – Bogor Update
Dalam rancangan Perwali tentang penjabaran APBD 2018 masalah hibah dan bansos, Pemkot lebih memprioritaskan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) yang statusnta sudah di kelola Provinsi di banding para pelaku UKM.
Hal itu terbukti dalam buku rancangan perwali APBD tersebut, ada alokasi dana hibah atau bantuan untuk sejumlah SMA swasta dengan besaran 24 hingga 70 juta rupiah per sekolah.
Tapi alokasi anggaran hibah atau bantuan modal untuk para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hanya Rp 100 ribu per orang.
Dikonfirmasi terkait hal itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Bogor Atty Somaddikarya mengaku kecewa dan sangat tidak paham, jika memang rancangan itu benar-benar di sahkan.
“Kalau benar seperti itu, pemkot sangat tidak manusiawi. Coba bayangkan kalau warga diberi bantuan Rp100 ribu, untuk buka rekening saja sudah Rp50 ribu, belum ongkos kesana kesini. Bagai mana bisa untuk modal usaha, pemkot kacida,” kata Atty di Gedung DPRD, Selasa (05/12/17).
Ia berpendapat, bantuan modal sebesar Rp 100 ribu, kalaupun di cairkan bagai mana bisa meningkatkan usaha. Menurut dia bantuan modal itu minimal satu juta rupiah perorang.
“Kalau begitu coba saja Pemkot jadi pelaku usaha, kalau di beri bantuan segitu bisa tidak meningkatkan usaha, jadi warga juga lebih baik tidak mencairkan,” jelasnya.
Politisi PDI P itu menambahkan, dana APBD itu dari rakyat, dan sejatinya kembali lagi ke rakyat. Dalam hal ini lanjut Atty, Kaur Kemas Kelurahan yang memverifikasi pengajuan tersebut juga sangat tidak manusiawi.
Masih kata Atty, harus di garis bawahi bahwa 80 % pengajuan modal usaha bagi perempuan pelaku UKM di Kota Bogor harus bisa menerima bantuan modal adalah pondasi ekonomi kerakyatan yang perlu di perhatikan.
Selanin itu lanjut dia, demi meningkatkan pendapatan, dimana suami mereka (pelaku UMKM-red) tidak memiliki pendapatan tetap alias pekerja lepas harian.
Jika benar informasi tersebut, kata wanita yang sukses mendirikan Koperasi dan sudah memiliki belasan ribu anggota itu, maka kacida pisan seorang pelaku UKM hanya bisa diberikan modal usaha hanya Rp100 ribu, sedangkan proses pengajuannya sudah dua tahun.
“Cukup dari mana, apalagi prosedurnya harus membuat surat permohonan pencairan, buka rekening dan LPJ di kemudian hari.
Memang buat surat terus harus photo copy dan wara wiri untuk ongkos pake daun,” cetus Atty.
Disinggung soal SMA swasta, menurut dia sah-sah saja di bantu dengan APBD, tapi harus jelas dan bisa bekerja sama dengan Pemkot. Artinya jangan ada lagi penahanan ijazah bagi masyaratat Kota Bogor yang tidak membayar dan menunggak SPP.
“Tapi ngapain juga Pemkot lebih memprioritaskan SMA-SMA swasta, bantuanya juga sangat besar hingga puluhan juta per sekolah, itu kan statusnya sudah di kelola Provinsi,” tegasnya. (As)
Editor: Endi
