Soal Gagal Lelang, Atty: Wali Kota Harus Segera Evaluasi ULP

Atty Somaddikarya, anggota DPRD kota Bogor

Kota Bogor – Bogor Update

DPRD Kota Bogor soroti tajam soal gagal lelang Masjid Agung dan penambahan 300 kamar ruang rawat inap RSUD Kota Bogor.

Kritikan itu dilontarkan Politisi PDI Perjuangan yang duduk di komisi DPRD Kota Bogor Atty Somaddikarya.

Ia berpendapat terjadinya gagal leleng menandakan, bahwa pemerintah tak serius dalam memperjuangkan hak rakyat.

Dirinya menduga, kedua pembangunan yang menggunakan dana bantuan provinsi dan APBD itu tidak terealisasi dan berjalan maksimal lantaran ada oknum yang menghambat.

“Untuk pembangunan tempat ibadah saja masih ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Kacida,” kata Atty kepada wartawan, Sabtu (18/11/17).

Ia menambahkan, untuk gagal lelangnya pembangunan 300 ruang rawat inap RSUD sebesar Rp72 miliar sangat berdampak bagi pelayanan kesehatan di rumah sakit pelat merah itu.

Akibatnya, petugas RSUD terpaksa melayani pasien di lantai UGD, apabila sedang terjadi penumpukan pasien.

“Sejauh ini, RSUD memiliki keterbatasan sarana prasarana, sedangkan statusnya adalah RS rujukan,” ungkap dia.

Untuk itu, ia mendesak agar Walikota segera melakukan evaluasi terhadap Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai bentuk tanggung jawab Pemkot untuk mencari jawaban atas penyebab dan kendala sehingga terjadinya gagal lelang.

Masih kata dia, lantaran tak adanya kesepakatan untuk menganggarkan kembali pembangunan 300 ruang rawat inap, pemerintah wajib mencari solusi agar masyarakat mendapat keadilan dalam pelayanan kesehatan.

“Tidak boleh sampai ada air mata masyarakat yang jatuh di lantai RSUD. Jangan sampai air mata masyarakat miskin menjadi saksi bukti dzholimnya sebuah kepentingan dan kebijakan yang tidak pro rakyat,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam Sidang Paripurna Kamis (16/11/17) Walikota Bogor Bima Arya  mengatakan bahwa ada hal-hal terkait kepentingan tertentu yang membuat proses lelang semakin kompleks.

Politisi PAN itu mengaku telah meminta dinas terkait untuk melakukan pengawasan agar kegagalan pembangunan yang merugikan kepentingan publik tak lagi terjadi.

“Contoh kasus Masjid Agung, sejak awal sudah saya instruksikan agar pembangunan dapat berjalan baik, dan tidak boleh ada kepentingan apapun yang dapat merugikan umat. Kalau ada indikasi yang tak sesuai prosedur silahkan dikritisi dewan, Inspektorat juga sudah memberikan hasil laporan. Jadi jangan main-main soal masjid,” tegas Bima. (As)

 

 

Editor: Tobing

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *