Polisi Tangkap Pelaku Ilegal Akses Pencurian Data Aplikasi PeduliLindungi

  • Bagikan

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran saat menunjukkan barang bukti dan para pelaku. (Foto/PMJ).

Hukrim, BogorUpdate.com
Direktorat Rsserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polisi Daerah (Polda) Metro Jaya menangkap empat pelaku ilegal akses pencurian data kependudukan untuk akses aplikasi PeduliLindungi. Dari keempat pelaku itu, salah satunya adalah pegawai kelurahan.

Kedua pelaku berinisial FH (23) dan HH (30) ditangkap karena membobol data kependudukan dan memasukkan dalam aplikasi PeduliLindungi untuk mendapatkan sertifikat vaksin yang kemudian diperjualbelikan secara bebas. Sementara dua lainnya, AN dan DI merupakan pembeli sertifikat vaksin palsu.

“Pelaku ditangkap karena memanfaatkan situasi masyarakat yang ingin mendapatkan sertifikat vaksin untuk dipergunakan dalam perjalanan dan kunjungan,” kata Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran dilansir dari PMJNews, Jumat (3/9/21).

“Mereka memiliki akses data ke NIK dan bisa akses TCare karena yang bersangkutan merupakan pegawai pada Kelurahan Kapuk Muara,” lanjutnya.

Fadil membeberkan, kedua pelaku memiliki peran berbeda dalam mendapatkan sertifikat vaksin melalui aplikasi PeduliLindungi.

“Modus operandinya, pertama pelaku memiliki akses ke data kependudukan karena yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai pada kelurahan. Setelah dia dapatkan akses NIK tersebut kemudian dia masuk ke aplikasi PeduliLindungi untuk membuat sertifikat vaksin dengan memanfaatkan password dan username TCare yang juga turut dia ketahui,” terang Fadil.

“Kemudian, satu pelaku lainnya bertugas sebagai marketing yang menjual sertifikat vaksin itu melalui akun Facebook setelah mendapat pesanan,” imbuhnya.

Fadil menjelaskan para pelaku menjual sertifikat vaksin hasil dari membobol data dengan harga ratusan ribu rupiah.

Atas perbuatannya tersebut kedua pelaku dijerat dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 32 UU Nomor 19 Tahun 2016 dengan ancaman penjara 6 tahun dan denda maksimal Rp600 juta.

 

 

 

 

 

(pmj/bu)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.