Pesantren Dituduh jadi Penyebab Rendahnya RLS, Ridwan Muhibi Tak Sepakat dengan Pj Bupati Bogor

Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Ridwan Muhibi buka suara terkait ucapan Pj Bupati Bogor yang menyalahkan pesantren imbas menurunnya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Bumi Tegar Beriman. (Foto; IG Ridwan Muhibi)

Cibinong, BogorUpdate.com – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor buka suara terkait ucapan Penjabat (Pj) Bupati Bogor, yang menyebut sebagai biang kerok rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Bumi Tegar Beriman.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, mengatakan bahwa saat ini pondok pesantren telah memberikan banyak manfaat untuk pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga tidak pantas disalahkan karena menurunnya RLS.

“Pondok pesantren baik yang ada sekolahnya maupun yang tidak ada, sudah sangat membantu Kabupaten Bogor dalam meningkatkan kualitas anak bangsa. Ini jangan disalahkan, malah kita harus bantu mereka,” ujar Ridwan Muhibi, Senin, (3/2/25).

Menurut Ridwan, saat ini banyak pondok pesantren yang tidak memiliki sekolah namun mengizinkan santrinya untuk terus melanjutkan pendidikan formal dalam jenjang sekolah paket maupun sekolah normal pada umumnya.

“Para pimpinan pondok pesantren sudah jauh berpikir soal masa depan santrinya, tentu mereka lebih mengetahui apa yang dibutuhkan santrinya untuk kehidupan mereka yang lebih baik di masa yang akan datang,” ucapnya.

Politisi Partai Golkar itu menyarankan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor seharusnya membantu pondok pesantren dari segi fasilitas dan bantuan lainnya.

“Kita sudah ada Perda Pondok Pesantren, tinggal bagaimana pemerintah membantu secara maksimal apa yang dibutuhkan pondok pesantren,” tuturnya.

“Kurikulum pondok pesantren biarlah para kiyai yang lebih mengetahui kebutuhannya, kita pemerintah bantu di hal lainnya,” sambungnya.

Lebih lanjut, pria yang karib disapa Bibih ini berharap pemerintah tidak hanya terfokus pada pendidikan atau sekolah negeri, akan tetapi harus mulai memikirkan kesejahteraan sekolah swasta, terkhusus yang memiliki pondok pesantren.

“Jangan dibeda-bedakan antara negeri atau swasta, mereka sama-sama membantu kita untuk menjadikan anak bangsa yang memiliki kualitas, apalagi di pondok yang menekankan pendidikan karakter dan akhlak, maka pemerintah harus memikirkan itu semua,” tutupnya. (Erwin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *