Kota Bogor, BogorUpdate.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan mengganti nama BisKita menjadi Bus Trans Metro Pakuan saat program Buy The Service (BTS) kembali mengaspal di ‘Kota Hujan’.
Hal itupun mendapat tanggapan dari Anggota Fraksi Aswaja DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri (Gus M). Ia menyebut bahwa pergantian nama bukanlah solusi atas permasalahan transportasi.
“Sama saja, hanya mengganti baju tapi tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Mau Dishub mengganti nama seribu kalipun, persoalan Biskita bukan di nama. Tapi, di Tata kelola dan tidak ada road map dan rencana induk transportasi,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (13/2/25).
Gus M juga mempertanyakan program penataan transportasi yang saat ini sudah dijalankan oleh pemerintah. Namun, sampai hari ini belum menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang ada.
“Kita berharap, wali kota yang baru kedepan harus lebih inovatif dan kreatif mengejar ketertinggalan dengan daerah lain,” ucapnya.
Hal itu, sambung dia, sejalan dengan Visi wali kota terpilih, yakni Bogor Beres Bogor maju dengan salah satu visinya adalah Bogor Lancar atau menjadikan Kota Bogor sebagai kota yang nyaman, modern dan siap mengoptimalkan fasilitas publik.
Seharusnya, kata Gus M, Dishub mesti melaksanakan rerouting angkot, dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang ada.
“Tetapi sampai saat ini tak ada ekspose dari Dinas mengenai apakah program itu berjalan atau tidak,” ungkapnya.
Sebab, kata dia, dari ekpose dan evaluasi tersebut dapat menilai bersama, apakah program yang telah dilaksanakan oleh Pemkot berhasil atau tidak.
“Jangan sampai, tidak ada evaluasi program tetap digulirkan dan dilanjutkan. Selain itu, keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada sektor transportasi sampai hari ini belum bisa menjawab dan mengatasi permasalahan transportasi publik,” jelasnya.
“Ada satu daerah, layanan transportasi angkutan masih berbentuk UPT tapi bisa kita lihat hasilnya sektor transportasi di sana berjalan dengan lebih baik,” katanya.
Gus M mempertanyakan kinerja BUMD Kota Bogor yaitu Perumda Transportasi Pakuan (PTP).
“Alangkah bijak, bila pemerintah Kota Bogor tidak grasa grusu membuat BUMD di sektor transportasi jika belum memiliki rencana yang tepat. Seharusnya, Pembenahan transportasi bukan hanya tentang membangun infrastruktur tapi terkait armada dan pengemudi yang harus jadi perhatian,” katanya.
Lebih lanjut, Gus M mempertanyakan Program konversi angkot di Kota Bogor yang sampai hari ini belum bisa berjalan baik.
Menurut dia, program konversi angkot terkesan jalan ditempat. Hal ini dikarenakan adanya penolakan dari para sopir angkutan.
Untuk itu, wali kota terpilih diharapkan, membuat kajian dan memperbandingkan penataan transportasi daerah lain yang memiliki tipologi perkotaan yang sama,sebelum mencanangkan program terutama terkait dengan transportasi publik.
“Jangan sampai terulang, hal seperti ini yang ada malah menimbulkan permasalahan baru,” tandasnya. (Sep)
