Pencairan BST-BLT di Pulau Tidung Diduga Langgar Prokes

  • Bagikan

Foto tangkapan layar video yang direkam warga saat pembagian BST-BLT

Jakarta, BogorUpdate.com
Proses pencairan Bantuan Sosial Tunai (BST) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kemensos untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Pulau Tidung, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta diduga tak mematuhi protokol kesehatan (Prokes) karena terjadi kerumunan warga. Hal tersebut pun sempat diabadikan dalam video yang direkam oleh warga setempat, Kamis (29/7/21) malam.

Camat Kepulauan Seribu Selatan, Angga Saputra saat dikonfirmasi membenarkan telah terjadi kerumunan dalam proses penyaluran BLT. Ketika dapat informasi dirinya langsung mengkroscek ke Satgas Covid-19 dan telah sesuai prokes.

“Saya telah menghimbau kepada Satgas Covid-19 untuk mengawal pencairan BLT sesuai prokes. Apalagi dalam situasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 kasus positif Covid-19 masih tinggi, terlebih di DKI Jakarta,” katanya melalui telepon, Jumat (30/7/21).

Menurutnya, mungkin sangking senang nya menerima BLT mereka berduyun-duyun datang ke lokasi pencarian BLT.

“Pandemi ini membuat mata pencaharian masyarakat Pulau Tidung sangat terdampak. Sehingga dengan adanya BLT tersebut warga berduyun-duyun ke lokasi terjadilah kerumunan,” ujar Angga.

Kerumunan dalam proses penyaluran BLT di depan kantor Kelurahan Pulau Tidung juga menjadi perhatian serius oleh sejumlah kalangan. Direktur Pengaduan Masyarakat dan Kominfo (PMK) Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran RI (BPI KPNPA RI) Achmad Fauzi menegaskan, penyaluran BLT tidak boleh mengabaikan prokes ditengah ancaman Covid-19.

“Saat ini pemerintah pusat menekan penyebaran Covid-19. Kita tidak boleh dalam situasi penyebaran Covid-19 masih tinggi kemudian menimbulkan keramaian,” ujarnya yang juga mendapatkan mandat menjabat Ketua Satgas Covid-19 BPI KPNPA RI di Jakarta Sabtu (31/7/21).

Menurutnya, saat ini sedang diterapkan PPKM Level 4 di Kabupaten Kepulauan Seribu, sehingga kegiatan pemberian bantuan BLT untuk masyarakat harus benar-benar menerapkan prokes. Terjadinya kerumunan itu, jelas-jelas telah melanggar aturan sehingga harus ada yang bertanggungjawab.

“Pembagian BLT harus mencegah kerumunan, pembagian nya pun tidak boleh asal-asalan. Contohnya, cuman tersedia satu botol sanitizer, satu kotak masker. Saya rasa Lurah setempat selaku penanggung jawab wilayah setempat harus bertanggung jawab,” kata Fauzi sapaan akrabnya.

 

 

 

 

 

(Refer)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.