Papan proyek Pembangunan Royal Urban Resort di Caringin. (Ist)
Cibinong, BogorUpdate.com – Papan informasi proyek pembangunan Royal Urban Resort untuk bangunan eksisting menjadi sorotan Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) khususnya publik dengan ditemukan dugaan kesalahan dalam penulisan nama wilayah dinas terkait.
Direktur Pengaduan Masyarakat dan Kominfo BPI KPNPA RI, Achmad Fauzi mengatakan kesalahan penulisan itu memicu pertanyaan mengenai transparansi dan ketelitian dalam proses administrasi proyek tersebut. Apalagi diduga pemasangan papan proyek itu terburu-buru, karena sebelumnya tidak ditemukan plang proyek di lokasi tersebut.
“Dalam papan proyek yang dipasang di lokasi pembangunan, tertulis nama dinas yang diduga tidak sesuai dengan nomenklatur resmi instansi pemerintah yang berwenang,” katanya di Kota Bogor pada Kamis (13/3/25).
Menurutnya, hal ini menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat serta pihaknya yang juga sebagai pemerhati pembangunan.
“Penulisannya seharusnya Pemerintah Kabupaten Bogor. Kok ini malah ditulis dan dicetak serta sudah jadi konsumsi publik dengan tulisan ‘Pemerintah Kota Bogor’. Kesalahan seperti ini bisa menimbulkan kesalahpahaman,” sambungnya.
Ia menjelaskan bahwa setiap proyek pembangunan, terutama yang melibatkan instansi pemerintah, seharusnya mencantumkan informasi yang benar dan akurat jangan ada dugaan pencatutan nama instansi.
“Kesalahan dalam penulisan nama dinas bisa berdampak pada kredibilitas proyek dan kepercayaan masyarakat. Dinas yang diduga dicatut namanya pun bisa mengambil tindakan hukum dengan melaporkan ke pihak berwajib,” tegas Fauzi.
BPI KPNPA RI mendesak pemerintah untuk meninjau ulang legalitas proyek tersebut guna memastikan tidak ada pelanggaran hukum maupun dampak lingkungan yang ditimbulkan.
“Apalagi sebelumnya pembangunan resort ini sempat terjadi kecelakaan pada Rabu (6/3/25) diduga karena kelalaian pihak Royal Urban,” katanya.
Lanjutnya, bangunan pondasi awal itu sekitar satu meter kemudian diubah bangunannya lebih tinggi. Karena tidak kuat akhirnya tanah turun menimbun korban yang lagi pasang tembok.
“Beruntung pada saat kejadian naas tersebut sedang ada pekerja yang lainnya dan mereka mengeluarkan korban dengan memakai alat berat,” ucap Fauzi.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor, Irwan Purnawan mengungkapkan bahwa perizinan pembangunan resort tersebut telah melalui beberapa tahapan administrasi yang diperlukan.
“Salah satu telah mengantongi Pertek sertifikat yang menjadi bagian dari proses perizinan,” ujarnya.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor saat diminta keterangan resmi soal penulisan papan tersebut belum menanggapi hingga berita ini diturunkan.
Sebelumnya diberitakan, Pembangunan resort mewah di kawasan pertanian, Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor menjadi sorotan. Pasalnya, proyek tersebut diduga belum mengantongi izin resmi dari pemerintah daerah, namun aktivitas konstruksi proyek terus berjalan.
Sejumlah warga dan pegiat lingkungan mempertanyakan legalitas pembangunan Royal Urban resort dan Sejati Camp. Mereka menyoroti dampak lingkungan yang ditimbulkan serta potensi pelanggaran tata ruang wilayah.
“Kami tidak melihat adanya papan izin mendirikan bangunan (IMB) di lokasi proyek, padahal aktivitas pembangunan sudah berlangsung cukup lama,” ujar pegiat lingkungan, Alvin melalui pesan singkat WhatsApp, pada Selasa (11/3/25).
Ia berharap pemerintah bertindak cepat untuk memastikan proyek pembangunan tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Kami khawatir jika dibiarkan nantinya pembangunan ini dapat merusak lingkungan dan menciptakan masalah sosial di kawasan itu yang selama ini menjadi mata pemencarian bagi petani disana,” kata Alvin.
“Apalagi beberapa waktu lalu kami mendapatkan informasi ada kecelakaan di Royal Urban resort (tertimbun-red) menimpa pekerja yang juga warga disana. Jadi Pemerintah dan pihak terkait diharapkan segera memberikan kejelasan mengenai status proyek ini agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” sambungnya
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Teuku Mulya mengatakan akan mengecek status perizinan pembangunan tersebut.
“Kami akan mengecek verifikasi perizinannya. Jika terbukti tidak sesuai aturan, kami akan mengambil tindakan tegas,” katanya.
Teuku Mulya mengaku mendukung kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang berfokus pada pengembalian tata ruang sesuai peruntukan aslinya.
“Kami sangat mendukung langkah Bapak Gubernur dalam mengembalikan tata ruang agar lebih tertata dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan, menghindari banjir, serta mempertahankan kawasan hijau dan lahan pertanian produktif,” ujarnya. (Rie)
