Ciampea, BogorUpdate.com – Calon Bupati (Bogor) nomor urut 1, Rudy Susmanto memiliki program yang realistis ketika menjabat sebagai orang nomor satu di Bumi Tegar Beriman. Salahsatu program unggulannya adalah membuka 10 ribu lapangan kerja baru pertahun.
Dengan tagline Bogor Istimewa menuju Bogor Gemilang, Rudy Susmanto yang berpasangan dengan Ade Ruhandi atau Jaro Ade itu akan berembawa Kabupaten Bogor lebih maju dan berkembang.
Hal itu ditegaskan Rudy Susmanto saat mengikuti sosialisasi sekaligus olahraga pagi bermasa Perkumpulan Relawan Rudy Susmanto (PERSUS) wilayah Bogor Barat di Lapangan Bola, Desa Bojongrangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Sabtu (2/11/2024).
Bukan hanya bualan atau sebagai bumbu untuk menarik minat masyarakat agar memilih Rudy Susmanto pada Pilkada November 2024 mendatang. Namun, semua program atau yang disebut Visi dan Misi para calon dalam kontestasi itu sudah ditata dan direncanakan dengan matang hingga bisa direalisasikan.
“Kami sudah menyusun konsep-konsep yang akan kami sampaikan yaitu Bogor harus Bangun, Bergerak dan Bangkit. Berarti kita bicara terkait percepatan pembangunan, yang dibangun apa, bukan hanya infrastrukrurnya, tapi sumber daya manusianya,” kata Rudy Susmanto.
Rudy Susmanto menegaskan, dalam ajang Pemilihan Bupati (Pilbup) Bogor kali ini, bukan berbicara ‘Kami Ingin'. Akantetapi setiap calon kepala daerah yang diusung oleh Gerindra itu biacaranya harus ‘Kami Akan'.
“Arti dari ‘Kami Akan', maka semua yang diucapkan harus diwujudkan. Apalagi jika program yang menjadi prioritas utama dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” jelas Rudy Susmanto.
Rudy Susmanto juga, jika terpilih sebagai Bupati Bogor kemudian menetapkan APBD di tahun yang berjalan, dengan APBD tahun 2024 ditetapkan dengan 10 triliun lebih, maka akan membuka berapa puluh ribu lapangan pekerjaan baru atau wirausaha baru.
Karena, tegas Rudy, jika hanya mengandalkan jumlah industri di Kabupaten Bogor, mungkin yang terbesar, menengah dan kecil jumlahnya ada ribuan. Namun di setiap perusahaan pasti sudah memiliki karyawan.
Oleh karena itu, kemungkinan untuk memasukan masyarakat Kabupaten Bogor ke perusahaan tersebut sangat kecil. Maka salahsatu caranya adalah membuka peluang usaha baru.
“Maka kami akan membuka lapangan pekerjaan baru. Karena Pabrik karyawannya sudah ada, tidak bisa kepala daerah yang hari ini dipilih, diberikan mandat oleh masyarakat dan dilantik, bisa memberi atau membuka lapangan pekerjaan baru dimana pabrik sudah ada karyawannya,” tambahnya.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Periode 2019-2024 itu mengaku sudah sering memberikan penawaran kepada Eksekutif untuk mengentaskan persoalan lapangan pekerjaan baru. Namun, kata Rudy Susmanto, penawaran itu tidak akan bisa dieksekusi oleh DPRD, karena memiliki kewenangan yang berbeda.
“Kami menawarkan program penambahan lapangan pekerjaan dari beberapa tahun terakhir dari beberapa diskusi, salahsatunya adalah yang kami rekomendasikan berkali-kali dari DPRD Kabupaten Bogor. Namun sampai saat ini belum dijalankan,” tegas Rudy Susmanto.
“Karena sejak ada Undang-undang MD3, dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota mengacu kepada Undang-undang tersebut, karena kita mengacu kepada PP 12, maka fungsi kewenangan DPRD dengan DPR RI cukup berbeda,” tambahnya.
Istilahnya jelas Rudy Susmanto, jika eksekutif itu pegang senjata AK 47, lalu DPRD juga sama, tapi Eksekutif pakai peluru tajam dan DPRD hanya peluru hampa.
“Kenapa peluru hampa, karena segala kebijakan yang kami buat ujungnya adalah rekomendasi. Kami memberikan cara dan mengusulkan kepada Pemerintah Daerah, eksekutornya siapa? yaitu eksekutif, yang namanya rekomendasi bisa diterima, atau diabaikan,” bebernya.
Oleh karena itu, kata Rudy Susmanto, segala program yang sudah ditawarkan kepada kepala daerah sebelumnya hanya bisa dijalankan saat dia menjadi Bupati Bogor 2024 mendatang. Salahsatu hal yang baik untuk membangun Kabupaten Bogor kedepan adalah integrasi antar program SKPD.
“Kalau bicara teknisnya banyak hal. Tapi kita bicaranya adalah APBD bisa menggerakan roda ekonomi masyarakat,” tuturnya.
Misalnya Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), ada berapa banyak pelatihan dalam waktu 1 tahun APBD berjalan. Tapi selesai pelatihan selesai semuanya dan outputnya tidak ada.
Kenapa harus ada integrasi antar program, contoh hal yang paling sederhana, Dispora melaksanakan program pelatihan Budidaya ikan lele.
Misalnya ada 500 peserta pelatihan, tapi pada saat APBD nya disusun, maka Dinas Perikanan dan Peternakan pun menyusun program yang sama, yakni memberikan hibah kolam, bibit dan pakan ikan lele sebanyak 500 paket. Penerimanya siapa, wajib peserta pelatihan yang sudah dilaksanakan oleh Dispora.
“Selesai pelatihan, produknya diberikan, pembinanya diikuti selama beberapa bulan sampai panen, selesai panen, maka pelaku usaha yang dibutuhkan hanya satu, pemasarannya kemana. Disperindag melakukan penyusunan yang sama, membeli produknya,” jelasnya lagi.
Kalau Disperindag tidak bisa membeli produknya, maka Kabupaten Bogor punya badan usaha milik daerah (BUMD). Maka, setelah produk itu dibeli harus disalurkan kepada sektor yang membutuhkan produk dari hasil pelatihan tersebut, salahsatunya restoran.
“Disperindag atau BUMD tentu punya data, yang membutuhkan lele di Kabupaten Bogor berapa restoran Berapa Mall. Kalau ada perhatian yang lain contoh di Tamansari kita punya potensi industri UMKM sepatu, dengan peraturan yang sama,” jelas Rudy Susmanto.
Jika hal itu bisa dilakukan, ada 10 saja integrasi program dan 1 program itu melibatkan 500 orang, maka sudah membuka 5 ribu lapangan pekerjaan baru. Kalau bicara pelatihan di Kabupaten Bogor jumlahnya tidak kurang dari 100 pelatihan.
“Dengan ada 100 program pelatihan yang terintegrasi dikali 500 peserta, maka ada kurang lebih sekitar 50 ribu lapangan pekerjaan,” kata Rudy Susmanto.
Oleh karena itu, jika dia terpilih menjadi kepala daerah dan APBD 2025 ditetapkan, akan berbicara terkait program integritas tadi untuk membuka 50 ribu wirausaha baru sangat realistis. Namun tidak mau muluk-muluk, dalam visi dan misi Rudy Susmanto hanya menjanjikan membuka peluang usaha sebanyak 10 ribu.
“Fungsinya dari mana, tadi adanya integrasi program, itu realistis. Kalau kita bicara membuka lapangan pekerjaan, tapi karyawannya sudah ada, gak mungkin pejabat baru kepala daerah baru dilantik, tiap tahun mereka bisa membawa 10 sampai 50 ribu lapangan pekerjaan baru,” tukas Rudy Susmanto.
