KPH Bogor Tegaskan Lahan Hutan Tidak Bisa Diperjualbelikan

0
55

Cibinong, BogorUpdate.com
Menanggapi lahan Hutan yang diperjualbelikan oleh oknum di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, yang dibeli oleh PT Panorama Nusa Property (PNP) untuk dijadikan kavling, Komandan Regu (Danru) Polisi Hutan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bogor, Supriadi angkat bicara.

Menurutnya, lahan hutan yang diklaim oleh PT PNP itu sudah dihentikan kegiatannya. Hal itu dilakukan lantaran lahan yang sudah diratakan tersebut masuk kedalam kawasan Hutan.

“Jika pihak PNP masih meneruskan kegiatan, kami perhutani akan melangkah ke proses hukum, yang dilimpahkan ke penyidik kepolisian atau PPNS Gakum kemen LHK, karena saat ini perhutani tidak memiliki PPNS, kita tak punya kewenangan menyidik jadi kita hanya bisa melaporkan,” papar Supriadi kepada Bogorupdate.com, Kamis (17/6/21).

Lebih lanjut, Supriadi berujar, seandainya pihak PNP ada niatan baik memanfaatkan lahan kawasan hutan, seperti pemanfaatan jasa lingkungan membuka wisata, dan melakukan kegiatan penanaman tinggal dilakukan kerjasama dengan Perhutani.

“Kami sudah sarankan, kalo mau kegiatan yang legal harus menempuh izin, pemanfaatan lahan kawasan hutan bisa kerjasama dengan perhutani dan kalau penggunaan lahan kawasan hutan (seperti pertambangan, pembuatan jalan) harus mendapatkan ijin dari kementrian LHK, pihak panorama sudah datang kesini juga, karena mereka tak mau berbenturan dengan hukum,” ujarnya.

Pemanfaatan lahan yang dimaksud Supriadi ialah semacam kegiatan penanaman, pembukaan lokasi wisata alam di wilayah hutan.

“Sekali lagi harus dibedakan pemanfaatan dan penggunaan, pemanfaatan ya seperti kegiatan yang tidak merubah pungsi hutan membuka wisata alam, kalo penggunaan itu seperti giat pertambangan,” lanjutnya.

Supriadi pun dengan tegas menanggapi cuitan nakal tentang baru dilarangnya aktivitas PNP setelah beraktivitas sekitar dua tahun lamanya.

“Kenapa baru sekarang dilarangnya? Karena kami baru mengetahui aktivitas itu sekarang,” pungkasnya.

Perum Perhutani KPH Bogor dengan tegas menyatakan, kawasan hutan negara yang dikelola Perum perhutani dilarang untuk diperjualbelikan atau di oper alihkan garapannya.

terkait informasi adanya lahan hutan yang diperjualbelikan. Menurutnya, kawasan hutan negara yang dikelola oleh perum perhutani dilarang untuk diperjualbelikan atau di oper alihkan garapan.

“Untuk hal ini, Perhutani tidak ada kata lain selain melarang giat illegal didalam kawasan hutan negara, seandainya lahan kawasan hutan negara akan dimanfaatkan oleh siapa saja harus mengikuti prosedur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

 

 

 

 

 

(Jis/Bing)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here