Kemenkes: Tidak Ada Kebocoran Data di Aplikasi PeduliLindungi

  • Bagikan

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes, dr. Siti Nadia Tarmidzi. (Foto/PMJ)

Nasional, BogorUpdate.com
Juru Bicara (Jubir) Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dr. Siti Nadia Tarmizi menyatakan hingga kini tidak ada bukti kebocoran data pribadi di aplikasi PeduliLindungi.

Menurut Nadia, ada pihak tertentu yang memiliki informasi nomor induk kependudukan (NIK) dan tanggal vaksinasi Covid-19 milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan digunakan untuk mengakses vaksinasi milik RI 1 tersebut.

“Jadi ini adalah identitas orang lain untuk mengakses informasi pihak terkait. Jadi tidak ada kebocoran data,” tegas Nadia dilansir dari PMJNews, Minggu (5/9/20).

Nadia mengingatkan agar masyarakat tidak khawatir menggunakan aplikasi PeduliLindungi, karena data pribadi seluruh masyarakat Indonesia dijamin aman sesuai undang-undang yang berlaku.

Selain itu, kata Nadia, aplikasi PeduliLindungi juga telah melewati proses penilaian keamanan TI yang ketat oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sementara terkait dugaan jual sertifikat vaksin ilegal yang terkoneksi dengan sistem PCare dan aplikasi PeduliLindungi, Nadia mengatakan Polda Metro Jaya menetapkan staf tata usaha kantor kelurahan di Jakarta Utara.

Nadia menyebut, pegawai kelurahan itu mengakses ke sistem aplikasi PCare sehingga dapat membuat sertifikat vaksin, yang terkoneksi dengan aplikasi PeduliLindungi. Hal itu dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar dan tanpa perlu melakukan vaksinasi.

“Kami sangat mengapresiasi pihak Polda Metro Jaya yang telah berhasil mengungkap dan menangkap pelaku pembuat dan penjual sertifikat vaksin Covid-19 ilegal yang terkoneksi dengan PeduliLindungi,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Nadia juga mengklarifikasi terkait kesimpangsiuran informasi tentang rencana pemerintah menutup data pejabat publik di aplikasi PeduliLindungi.

Dia menjelaskan yang dimaksud dengan menutup data pejabat publik, bukan berarti pemerintah tidak menjaga keamanan data masyarakat yang ada di aplikasi PeduliLindungi.

“Ini dua hal yang berbeda. Tentunya, pemerintah akan menjamin keamanan data pribadi seluruh masyarakat Indonesia sesuai undang-undang yang berlaku,” tukasnya.

 

 

 

 

 

(pmj/bu)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.