Oleh : Munjin Sulaeman
Opini, BogorUpdate.com – Tulisan ini bertujuan untuk mendalami interaksi antara ideologi politik, strategi, dan taktik dalam organisasi politik di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana ketiga elemen ini saling terkait dalam menghadapi dinamika kekuasaan yang semakin kompleks di dunia politik modern.
Dalam kajian ini, ideologi politik tidak hanya dilihat sebagai dasar filosofis atau norma yang membimbing tindakan organisasi politik, tetapi sebagai kekuatan yang membentuk dan mengarahkan strategi dan taktik dalam mencapai dominasi politik.
Di tengah era disrupsi digital dan globalisasi yang mempengaruhi politik Indonesia secara signifikan, penelitian ini juga menilai bagaimana partai-partai politik di Indonesia menggunakan ideologi mereka untuk beradaptasi dan mengelola perubahan sosial dan politik yang cepat.
1. Ideologi Politik sebagai Dasar Strategi dan Taktik dalam Politik Modern
Ideologi politik berfungsi sebagai peta jalan yang memberikan arah dalam merumuskan kebijakan dan strategi jangka panjang, yang kemudian diterjemahkan ke dalam taktik-taktik praktis dalam perebutan kekuasaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Laclau dan Mouffe (2014) dalam “Hegemony and Socialist Strategy”, ideologi memainkan peran penting dalam membentuk hegemoni dalam masyarakat, di mana organisasi politik tidak hanya berjuang untuk meraih kekuasaan, tetapi juga untuk mengartikulasikan dan merepresentasikan kepentingan-kepentingan sosial tertentu melalui strategi dan taktik yang sesuai. Dalam konteks Indonesia, ideologi politik partai politik menjadi lebih dari sekadar program kebijakan; ia adalah sarana untuk mengelola dan membentuk dinamika sosial dan politik yang ada.
Penelitian oleh Shamsul (2022) dalam jurnal “Political Strategy and Ideology in Southeast Asia” menegaskan bahwa partai-partai politik Indonesia, baik yang berbasis ideologi nasionalis seperti PDI-P maupun yang lebih religius seperti PKS, menggunakan ideologi mereka sebagai alat untuk merancang strategi politik yang resonan dengan kelompok pemilih mereka. Ideologi tidak hanya menentukan tujuan jangka panjang, tetapi juga menetapkan prioritas isu yang kemudian diterjemahkan ke dalam taktik yang digunakan dalam kampanye politik dan mobilisasi massa.
2. Dinamika Kekuasaan dalam Politik Global dan Lokal: Pengaruh Globalisasi dan Disrupsi Digital
Kekuasaan dalam politik modern semakin tidak terpusat dan dipengaruhi oleh kekuatan eksternal, baik dari luar negeri maupun internal. Sebagaimana dikemukakan oleh Keohane dan Nye (2020) dalam “Power and Interdependence: World Politics in Transition”, politik global semakin ditandai oleh interdependensi yang tinggi, di mana perubahan sosial dan teknologi dapat melintasi batas negara dan memengaruhi strategi politik di setiap negara, termasuk Indonesia. Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah menciptakan ruang bagi perubahan kekuasaan yang lebih cepat dan lebih sulit diprediksi, yang menuntut partai-partai politik untuk merumuskan strategi yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan tersebut.
Dalam konteks Indonesia, disrupsi digital dan media sosial telah mengubah cara organisasi politik berkomunikasi dengan pemilih dan membangun dukungan. Tufekci (2020) dalam bukunya “Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest” menjelaskan bagaimana media sosial memungkinkan organisasi politik untuk langsung terhubung dengan pemilih, mempercepat proses mobilisasi massa, namun juga membawa tantangan berupa polarisasi dan manipulasi informasi. Dalam politik Indonesia, dimana media sosial memainkan peran krusial dalam kampanye, organisasi politik harus mempertimbangkan bagaimana mengelola citra mereka secara efektif dan mengatasi informasi yang menyesatkan atau hoaks.
Sebagaimana diungkapkan oleh Suryadi (2021) dalam “Media Sosial dan Kampanye Politik di Era Digital Indonesia”, media sosial di Indonesia kini menjadi medan tempur utama dalam perebutan dukungan politik. Ketika partai-partai politik menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan ideologis mereka, mereka juga harus siap menghadapi tantangan dari lawan politik yang menggunakan platform yang sama untuk mengkritik atau merusak kredibilitas mereka. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang efektif, yang memanfaatkan kekuatan media digital tanpa terjerumus dalam perang informasi yang merusak, menjadi penting bagi setiap organisasi politik.
3. Peran Strategi dan Taktik dalam Mengelola Dinamika Kekuasaan: Perspektif Strategi Perang
Dalam dunia politik yang sangat kompetitif, strategi dan taktik digunakan untuk mengelola dinamika kekuasaan dan memaksimalkan posisi organisasi politik. Konsep-konsep dalam strategi perang sering digunakan untuk memahami bagaimana organisasi politik bertindak di dalam arena politik yang penuh ketidakpastian. Clausewitz (2012) dalam “On War” menekankan bahwa dalam perang, kemenangan tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi pada pengelolaan sumber daya yang efektif, taktik yang adaptif, dan kontrol terhadap informasi dan persepsi. Dalam politik modern, ini dapat diterjemahkan ke dalam pengelolaan sumber daya politik, kampanye media, dan pengendalian narasi publik.
Schmitt (2021) dalam “The Concept of the Political” juga menunjukkan bahwa dalam politik, keputusan-keputusan strategis sering kali berfokus pada pembentukan “musuh” yang jelas, yang memungkinkan organisasi politik untuk membangun solidaritas internal yang lebih kuat. Di Indonesia, hal ini dapat terlihat dalam bagaimana partai-partai politik mengkonstruksi musuh politik mereka dalam kampanye, baik itu pemerintah yang sedang berkuasa, partai-partai oposisi, atau kelompok masyarakat tertentu. Taktik politik semacam ini sering kali berfokus pada penyederhanaan masalah kompleks dan menciptakan pembagian yang jelas antara yang “baik” dan yang “buruk”, yang pada gilirannya mempengaruhi strategi pemilu dan mobilisasi massa.
Lebih lanjut, dalam konteks strategi perang, Mao Zedong (2015) dalam “On Guerrilla Warfare” mengemukakan pentingnya “perang gerilya” dalam mengatur strategi yang adaptif dan mengelola ketidakpastian. Dalam politik, ini dapat diterjemahkan ke dalam penggunaan strategi yang fleksibel dan adaptif, seperti menggerakkan massa secara cepat, menggunakan isu-isu tertentu untuk membangkitkan semangat publik, dan menyesuaikan diri dengan perubahan situasi politik yang cepat. Dalam kasus Indonesia, taktik politik ini bisa dilihat pada cara partai-partai politik merespons perubahan opini publik dan pergeseran dalam dukungan politik selama masa kampanye atau krisis sosial.
4. Tantangan Demokrasi dan Masa Depan Politik Indonesia
Tantangan terbesar yang dihadapi oleh demokrasi Indonesia saat ini adalah bagaimana menjaga integritas sistem politik dalam menghadapi krisis legitimasi yang muncul akibat polarisasi sosial, penyalahgunaan media sosial, dan ketidaksetaraan ekonomi. Diamond (2020) dalam “The Democracy Index” menyatakan bahwa demokrasi di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, sedang menghadapi ancaman dari dalam, yaitu polarisasi politik yang tajam dan ketidakpuasan publik terhadap sistem politik yang ada. Oleh karena itu, penting bagi partai-partai politik untuk menggunakan ideologi mereka sebagai alat untuk memperkuat kohesi sosial dan menjaga inklusivitas dalam politik, sekaligus menghindari perpecahan yang dapat merusak stabilitas politik.
Samsudin (2023) dalam jurnal “Masyarakat Sipil dan Partisipasi Politik dalam Demokrasi Indonesia” menyoroti peran masyarakat sipil dalam mengimbangi kekuatan politik yang dominan dan menjaga kualitas demokrasi. Dalam hal ini, organisasi politik tidak hanya berfungsi untuk merebut kekuasaan, tetapi juga untuk memperjuangkan agenda perubahan sosial yang lebih inklusif dan demokratis. Oleh karena itu, strategi politik yang dikembangkan oleh partai-partai politik di Indonesia harus mencerminkan kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan demokrasi, serta memperkuat integrasi sosial di tengah perbedaan yang ada.
Kesimpulan
Tulisan ini menunjukkan bahwa hubungan antara ideologi politik, strategi, dan taktik organisasi politik di Indonesia sangatlah kompleks, dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan yang cepat berubah, baik karena faktor internal maupun eksternal. Meskipun ideologi memberikan kerangka dasar bagi perumusan strategi dan taktik, organisasi politik di Indonesia harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan-perubahan dalam dunia digital dan global. Dalam menghadapi tantangan demokrasi dan integrasi sosial, partai-partai politik di Indonesia perlu mengembangkan strategi yang bukan hanya berfokus pada perebutan kekuasaan, tetapi juga pada penguatan kualitas demokrasi dan perbaikan sosial. (**)