Hadiri Kegiatan Kemendes PDT Bareng Kejaksaan, DPC Apdesi Kabuapten Bogor Teken MoU Penggunaan dan Pengawasan Dana Desa

Ketua DPC Apdesi Kabupaten Bogor, Abdul Azis Anwar (kiri) bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Yandri Susanto (kanan). Ist

Cibinong, BogorUpdate.com – DPC Apdesi Kabupaten Bogor lagi-lagi menunjukan etos kerja yang luar biasa. Bagaimana tidak, organisasi Kepala Desa yang di nahkodai oleh H itu selalu mendapat tempat di kalangan elit di Pemerintahan Pusat.

Kali ini Ketua Apdesi Kabupaten Bogor, Abdul Azis Anwar ini diikutsertakan dalam penandatanganan kesepakatan bersama Kementrian Desa dan PDT dengan Kejaksaan RI dalam pengawasan dan penggunaan dana desa.

MoU tersebut dilakukan saat Azis Anwar menghadiri kegiatan Temu Konsultasi Publik dalam rangka Sinergi Program Kementrian Desa dan PDT Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes-PDT) dengan Kejaksaan RI dalam Pengawasan dan Pengawalan Penggunaan di Hotel Harris, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Rabu (18/12/24).

“Hari ini kami melakukan kesepakatan bahwa Kemendes bekerjasama dengan Kades bahwa aliran dana harus tepat sasaran dan jangan sampai kades tersangkut hukum. Sehingga Kemendes menggandeng Kejaksaan RI yang diwakili oleh Jaksa Muda,” kata Azis Anwar.

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Menteri Desa dan PDT, itu dihadiri oleh 39 Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) dan Pengurus Apdesi, 30 Sekdes, 30 Ketua BPD dan Pendamping Desa Se-Kabupaten Bogor itu bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan para Kades di seluruh Indonesia, agar bisa menggunakan anggaran atau dana desa dengan tepat dan sesuai aturan.

“Inilah perlunya kita jaga desa dan program yang ada di desa di Kabupaten Bogor harus berjalan dengan baik, sehingga dana desa benar-benar tepat sasaran didalam penggunaannya,” jelas Azis Anwar.

Pria yang juga menjabat sebagai Kades Cimanggis, Kecamatan Bojonggede itu mengaku diberikan himbauan oleh Menteri Desa agar memaksimalkan program ketahanan pangan (Ketapang) untuk membantu program makanan bergizi besutan Presiden Prabowo Subianto.

“Mendes menghimbau para kades terkait program Ketapang. Karena program makan bergizi Presiden Prabowo Subaianto, jangan sampai para kades hanya jadi penontong,” bebernya.

Retribusi sayur mayur dan pangannya itu nanti akan dikelola oleh Bumdes dan bekerjasama dengan Dapur yang ditunjuk untuk mendistribusikan makanan bergizi.

“Dengan begitu, perputaran uang di desa itu bisa berjalan. Bahkan program Ketapang ini bisa menjadi salahsatu pemasukan desa yang potensial untuk membangun desa,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *