Gugatan PT FS Tahun 2014 Kalah di PN Cibinong, Pemkab Bogor Malah Sahkan Revisi Site Plan Tahun 2016

  • Bagikan

Gunung Putri, BogorUpdate.com
Pernah menjadi tergugat II dalam laporan gugatan yang dilayangkan oleh PT Ferry Sonneville (FS) atas tuduhan penyerobotan lahan seluas 21.522 meter yang terletak di Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri pada Tahun 2014 lalu di Pengadilan Negeri (PN) Cibinong, kini Acang Suryana bakal laporkan balik PT FS atas tuduhan pencemaran nama baik serta penggunaan alat bukti palsu.

Hal itu dilakukan, berdasar putusan PN Cibinong dengan nomor 220/PDT.G/2014/PN CBI yang menyatakan penolakan atas gugatan PT FS tersebut. Artinya, dalam hal ini Acang Suryana tidak terbukti melakukan perbuatan penyerobotan lahan yang dituduhkan oleh PT FS.

“Pada putusan PN Cibinong tahun 2014 lalu, saya tidak terbukti menyerobot lahan. Terlebih, gugatan yang dilayangkan oleh PT FS di tolak oleh PN karena menggunakan bukti yang tidak sesuai dan diduga palsu,” kata Acang Suryana kepada Bogorupdate.com, Kamis (26/8/21).

Acang sapaan akrabnya itu mengatakan, bukti yang diberikan kepada PN Cibinong itu berupa surat PPJB dengan nomor 82 tanggal 7 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh notaris Rosniawati dengan leter leter C 1746 persil no 27 S IV seluas 2830 meter.

“Sedangkan dengan nomor letter C yang sama sudah terbit sertipikat atas nama Sanan Amad yang dikeluarkan pada tanggal 19 Februari 1986. Kok bisa tanah yang sudah punya orang lain dan sudah bersertipikat digunakan untuk menggugat saya dengan di klaim tanah tersebut milik PT FS,” paparnya,

Pria kelahiran Desa Tlajung Udik itu menjelaskan, dalam PPJB tahun 2008 milik PT FS tersebut diduga adanya pemalsuan berkas. Hal itu terbukti lantaran leter C dan persil yang digunakan sudah bersertipikat milik perorangan dan belum pernah dilakukan akad jual beli oleh pemilik sertipikat.

“PT FS mengklaim tanah tersebut dengan PPJB tahun 2008 antara pihak pertama Pudjianto, pihak kedua Cynthia G Sonneville atas objek tanah leter C Desa dengan nomor yang sama Sertipikat milik Sanan Amad dan di ajukan sebagai alat bukti di persidangan,” bebenya.

Dia menambahkan, atas dasar jual beli yang dilakukan oleh PT FS dan Sanan Amad diterbitkan sertifikat pada tahun 1975. Sedangkan Sanan Amad baru memiliki sertipikat pada tahun 1986.

“Dari bukti yang diberikan PT FS atas sertipikat 1975 itu sudah salah. Artinya memang PT FS diduga memalsukan surat kepemilikan tanah yang diajukan ke PN Cibinong dan dijadikan sebagai alat bukti,” tegasnya.

Anehnya, lanjut Acang pihak Pemerintah Kabupaten Bogor, mengesahkan revisi Site Plan yang dilakukan oleh PT FS pada tahun 2016 dengan surat bukti kepemilikan tanah yang sudah dinyatakan tidak sah oleh PN Cibinong dalam gugatan yang diajukan kepadanya pada tahun 2014 lalu.

“Jadi alat bukti surat kepemilikan tanah yang sudah ditolak PN Cibinong itu dimasukan kembali pada revisi Site Plan 2016 oleh PT FS. Tapi kok Pemda Kabupaten Bogor malah menerimanya dan mengesahkan dengan hanya dasar surat PPJB saja,” herannya.

Terbaru, pada tahun 2021 ini pihak PT FS kembali menggunakan PPJB tahun 2008 tersebut untuk melakukan transaksi jual beli lahan dengan Tumpal Sitorus. Namun Tumpal Sitorus mengetahui bahwa PPJB tersebut sudah bersertipikat atas nama orang lain.

“Namun kali ini calon pembeli tanah dengan nama Tumpal Sitorus itu melaporkan pihak PT FS ke Polda Jawa Barat atas tuduhan pemalsuan,” pungkasnya.

Atas laporan yang dilakukan PT FS kepada Acang sebagai tergugat tersebut, dia akan melaporkan kembali PT FS ke Polres Bogor karena tidak terbukti bersalah dalam putusan PN Cibinong dan tuduhan penggunaan alat bukti palsu.

“Saya akan laporkan balik PT FS karena sudah mencemarkan nama saya, apalagi saya sebagai tergugat II. Tuntutan saya adalah permohonan maaf di media online dan cetak selama 1 minggu berturut turut dan ganti rugi berupa materi sebesar 3 miliar,” tandasnya.

 

 

 

 

 

(Jis/Bing)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.