Cibinong, BogorUpdate.com – Kasatpol PP Kabupaten Bogor, Cecep Imam Nagarasid mengaku sudah memerintahkan anggotanya untuk menelusuri perizinan yang dimiliki oleh Perumahan Manalis Bliss Residence yang terletak di Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.
“Kami sudah perintahkan anggota untuk menelusuri perizinan milik Perumahan Manalis Bliss Residence,” kata Cecep Iman kepada Bogorupdate.com, Kamis (20/2/25).
Cecep Imam juga menegaskan, bahwa penelusuran dilakukan kepada intansi terkait untuk mengetahui sejauh mana perizinan yang dimiliki oleh perumahan yang dikelola oleh PT Dwi Jaya Putra Sejahtera.
“Jadi kami itu menelusuri ke dinas terkait yang mengeluarkan perizinan. Disana kami mengecek sejauh mana izin yang dimiliki perumahan tersebut,” tegasnya.
Cecep Imam mengaku akan melakukan tindakan tegas jika ternyata ditemukan bahwa perumahan Manalis Bliss Residence tidak memiliki izin namun sudah melakuan pembangunan.
“Jika sesuai hasil penelusuran mereka tidak memiliki izin dan sudah melakukan pembangunan, maka kami akan melakukan tindakan tegas sesuai dengan peraturan daerah,” tegasnya lagi.
Namun begitu, jelas Cecep Imam, untuk persoalan bagaimana izin bisa terbit meski menggunakan sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), itu bukan merupakan wewenangnya.
“Terkait adanya sertifikat PTSL yang dijadikan syarat pembuatan siteplan itu bukan wewenang kami, silahkan ditanya ke dinas terkait atau DPUPR Kabupaten Bogor,” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Muhamad Irvan Maulana merekomendasikan Satpol PP Kabupaten Bogor untuk menyegel Perumahan Manalis Bliss Residence di Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri.
“Saya sudah rekomendasikan Satpol PP Kabupaten Bogor untuk melakukan penyegelan perumahan Manalis Bliss Residence itu,” tegas Muhammad Irvan Maulana kepada Wartawan, Kamis (30/1/25).
Pria yang karib disapa Ipeck itu menuturkan bahwa, dasar untuk Penegak Perda lakukan penyegelan perumahan yang dikelola oleh PT Dwi Jaya Putra Sejahtera itu sudah sangat jelas.
Selain belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pengembang Manalis Bliss Residence itu juga menyertakan Sertifikat PTSL untuk menempuh perizinan.
“Bahwa legalitas tanah atau sertifikatnya itu produk PTSL Tahun 2022. Sertifikat PTSL itu tidak dibolehkan untuk perumahan, karena itu program sertifikat gratis yang digulirkan pemerintah untuk masyarakat yang kurang mampu atau bukan untuk kegiatan komersial,” tutur Ipeck.
Politisi Partai Gerindra itu juga menambahkan, pihak terkait agar lebih selektif dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
“Kami ingin aturan ditegakkan setegak-setegaknya. Kalau memang tidak sesuai ketentuan, dinas terkait mestinya tidak lakukan proses perizinan,” kata Ipeck.
Lebih lanjut ia memaparkan, pihaknya tidak menghalangi para investor untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah Bumi Tegar Beriman.
Maka jika pengembang sudah memiliki semua izin sesuai dengan peraturan, Satpol PP pun akan membuka segel tersebut.
“Sekali lagi, Komisi I ingin peraturan yang berlaku ditegakkan. Kalau perumahan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, silahkan lakukan pembangunan dan Satpol PP harus mencabut segelnya,” tandasnya.
