Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jabar, Bedi Budiman. (Dok Humas)
Politik, BogorUpdate.com – Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengajak masyarakat menolak praktek “money politic” atau politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan berlangsung 2024 mendatang.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jabar, Bedi Budiman, ia menegaskan bahwa politik uang harus dilawan, serta harus terus disosialisasikan kepada masyarakat bahwa politik uang berbahaya.
“Dan sosialisasi ini merupakan tugas kita bersama untuk mensosialisasikannya,” ujar Bedi Budiman, Jumat (20/10/23).
“Termasuk mengajak tokoh masyarakat, pemuka agama, publik figur dan semua pihak menyerukan sekaligus mensosialisasikan tolak politik uang,” sambungnya.
Menurut Bedi, politik uang sangat berbahaya karena akhirnya hanya akan melahirkan pemimpin atau wakil rakyat yang hanya peduli terhadap kelompok atau golongannya, pemimpin atau wakil rakyat yang disetir oleh segelintir pemodal dan memunculkan pemimpin atau wakil rakyat yang tidak punya kapasitas mumpuni sebagai pemimpin atau wakil rakyat.
“Politik uang juga merusak Pemilu dan demokrasi. Politik uang hanya akan menyuburkan korupsi, keputusan-keputusan yang hanya menguntungkan kelompok atau golongan. Politik uang politik yang berbiaya mahal,” kata Bedi.
“Dengan politik uang, menarik suara atau simpati masyarakat dengan sogokan bukan karena kepercayaan atau program. Hasilnya, tentu saja pimpinan atau wakil rakyat yang jauh dari kapasitas,” imbuhnya.
Menurut Bedi, politik uang harus dilawan bersama-sama. Dan kampanye anti politik uang harus dimasifkan kembali. Instrumen pengawasan harus lebih ketat dalam mengawasi politik uang.
“Kita ketahui, Jabar menempati posisi ketiga provinsi paling tinggi tingkat kerawanan politik uang,” pungkasnya.
