Bima Arya-Dedie Rachim Bersama 5 Kepala Daerah Gugat UU Pilkada ke MK

- bersama 5 Kepala Daerah gugat ke MK. (Ist)

Jakarta, BogorUpdate.com (MK) melakukan persidangan tujuh kepala daerah yang mengajukan gugatan terkait Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada.

Adapun tujuh kepala daerah tersebut yakni, Gubernur Maluku Murad Ismail, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Wali Kota Bogor Bima Arya, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Wali Kota Gorontalo Marten A Taha, Wali Kota Padang Hendri Septa, Wali Kota Tarakan Khairul.

Dalam persidangan yang digelar Rabu (15/11/23) itu, para penggugat memohon Hakim MK menguji Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Wali kota Bogor Bima Arya mengungkapkan, tujuh Kepala Daerah merasa dirugikan dengan Pasal 201 ayat 5 UU Pilkada tersebut, karena pasal tersebut mengatur masa jabatan hasil Pilkada tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023.

Dalam angkatan periodenya menjalani pemilihan 2018 kemudian dilantik pada 2019, sehingga terdapat masa jabatan yang terpotong mulai dari 2 bulan hingga 6 bulan. Pihaknya memastikan ada kekosongan norma dalam pasal tersebut artinya mengatur waktu pemilihan bukan masa jabatan.

“Dengan tidak ada pemotongan masa jabatan yang akan berakhir di 2023, maka kami beranggapan tidak mengurangi keserentakan Pilkada karena diperkirakan semua kepala daerah akan habis masa jabatannya di bulan Juni 2024. Artinya kalau pun pilkada-nya dimajukan bulan September 2024 tidak akan mengganggu keserentakan pilkada,” beber Bima Arya.

Kemudian, kata Bima Arya, untuk penjabat (Pj) wali kota atau bupati, hanya langkah politik bersifat kedaruratan saat terjadi kekosongan karena keserentakan Pilkada itu.

Pihaknya beranggapan dengan tidak mengganggu keserentakan pilkada, maka pejabat definitif lebih berhak menuntaskan untuk misalkan sisa janji politik hingga akhir masa jabatan, karena banyak program yang harus tuntas hingga berakhir masa jabatan tersebut.

“Jika kepala daerah masih pejabat definitif, maka bisa menjaga kesinambungan program janji politik di tahun politik, yang bisa saja tidak sesuai saat dipegang oleh penjabat kepala daerah,” ungkapnya.

Selanjutnya MK akan melakukan sidang lanjutan dalam kasus permohonan peninjauan pasal 201 undang-undang Pilkada tentang masa jabatan kepala daerah dan keberadaan penjabat kepala daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *