Babakan Madang, BogorUpdate.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia Tahun 2023, di Sentul International Convention Centre (SICC) Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Selasa (17/1/23).
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua pihak, baik pusat maupun daerah, sehingga pandemi COVID-19 di tanah air dapat dikendalikan dan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga.
“Alhamdulillah, pandemi berhasil kita kelola dan kita kendalikan dengan baik, dan stabilitas ekonomi juga bisa kita manage, kita pertahankan sehingga berada pada posisi yang sangat baik. Ini berkat kerja keras kita semuanya,” ujar Jokowi.
Jokowi mencontohkan, tingkat vaksinasi COVID-19 di Indonesia mencapai 448 juta dosis suntikan. Jokowi mengakui, penyuntikan 448 juta dosis vaksin tersebut bukan pekerjaan yang mudah, namun hal tersebut dapat dilakukan berkat dukungan berbagai elemen bangsa.
“Ini jumlah, bayangkan menyuntik 448 juta suntikan bukan barang yang gampang, tapi ada TNI juga ikut, Polri juga ikut, seluruh gubernur, bupati, wali kota, sampai ke tingkat RT/RW semunya ikut. Itu yang menyebabkan kita bisa menyelesaikan COVID-19 dengan baik,” ujarnya.
Di tengah pandemi dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara, kata Jokowi, Indonesia juga mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Pada kuartal III-2022 ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,72 persen dan di kuartal IV-2022 diperkirakan tumbuh 5,2 hingga 5,3 persen.
“Ini sebuah prestasi yang sangat baik sekali, karena di kuartal III kita bisa tumbuh 5,72. Bandingkan dengan negara-negara lain,” ujarnya.
Lebih lanjut Jokowi menyampaikan, meskipun mampu melalui tahun turbulensi ekonomi di 2022 dengan baik, Indonesia harus tetap hati-hati dan waspada karena tahun 2023 masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi global.
“Semuanya harus hati-hati, harus bekerja keras semuanya mendeteksi informasi-informasi dan data-data yang ada di lapangan sehingga jangan sampai kita keliru membuat kebijakan. Sekecil apapun kebijakan itu harus berbasis pada data dan fakta-fakta di lapangan,” tegasnya.
