Usmar: Perwali No 16 dan 17 Wajib Dibatalkan

0
166

Usmar Hariman, Mantan Wakil Wali Kota Bogor (Net)

Kota Bogor, BogorUpdate.com
Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 16 dan 17 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemda Kota Bogor yang mengancam nasib ratusan ASN terus menjadi polemik dan mengundang perhatian banyak pihak.

Mantan Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman salah satunya, dia menegaskan bahwa Perwali tersebut wajib dibatalkan. Sebab kata Usmar, munculnya (Tambahan Penghasilan Pegawai) TPP itu merupakan konsekwensi dari ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) OPD dengan segala tugas dan fungsinya.

Menurutnya, posisi seseorang pada jabatannya bukan ditentukan oleh secarik sertifikat, akan tetapi ditentukan oleh hasil evaluasi jabatan dan kinerja.

“Analisa jabatan dan Analisa beban kerja ini merupakan dua pilar sesuai dengan UU ASN yang menjadi tolak ukur seseorang menduduki jabatan di struktur
pemerintahan,” kata Usmar, Senin (15/6/20).

Jadi lanjut pria yang kini menjadi Politisi Gerindra itu, selain pada jabatannya akan dilakukan uji kapasitas dan kapabilitas baik itu dengan menilai hal-hal tersebut diatas. Juga pada jenjang lebih tinggi pada jabatanya kedudukan itu melalui instrumen OB atau Open Bidding.

“Selain juga kenaikan otomatis sesuai lamanya mengabdi yang di cirikan dengan tingkatan golongan dan dalam kontek jabatan struktural yang dinamakan jabatan eselon atau fungsional,” ungkapnya.

Masih kata dia, kaitan TPP itu adalah amanat yang dibunyikan saat ‘sumpah dan janji’ memikul jabatan yang diamanahkan. “Mereka akan mendapatkan, misal gaji pokok dan tunjangan-tunjangan lainnya yang didanai APBD itu azas tertinggi dalam peraturan. Dan masih banyak hal-hal kalau terkait perwali yang” diskriminatif” ini kalau kita kupas tuntas,” tegas Usmar.

Dia menegaskan, sekali lagi tidak ada kaitan sertifikasi PBJ dengan kewajiban negara memberikan TPP kepada ASN. “Ingat sumpah janji adalah peraturan diatas undang-undang,” ucapnya.

Diakuinya, kaitan esensi sertifikat PBJ ada pada posisi tugas tambahan dan kaitan dengan PA dan PPK adalah para eselon dua atau kepala SKPD lalinnya seperti camat dan lain-lain.

Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah tugas tambahan bukan pokok dan sebenarnya itu adalah pilihan boleh diambil boleh tidak. Pada jabatan-jabatan eselon 3A rata-rata memang harus memiliki sertifikat.

“Tapi boleh juga tidak pada struktur-struktur yang gak ada atau pengadaan barang dan jasanya mimimal bisa ditransfer dari dinas lain,” tambahnya.

Dia memaparkan, kabid dan kasie tidak perlu sertifikat tersebut, kecuali tugas-tugas fungsional seperti ULP. “Itu wajib, kalau yang lain tidak harus,” cetusnya.

Bahkan Usmar menilai itu perlu disomasi. “Silahkan ASN wajib berani melakukan tindakan jika ada ketidak adilan dan kesewenang-wenangaan. Sekarang kita uji, para kepala dinas siapa yang belum memiliki sertifikat PBJ, karena ini wajib, karena mereka sebagai PA atas lelang-lelang di SKPDnya,” tandasnya.

Seperti diketahui, bahwa di dalam regulasi itu terdapat poin yang menyebutkan batasan dan tunjangan bagi para pejabat administrator dan pengawas yang tidak lolos Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) paling lambat pada 30 Juni 2020.

Pada pasal 3 ayat (2) Perwali Nomor 16 dinyatakan bahwa pejabat administrator yang telah menduduki jabatan sebelum berlakunya Perwali ini.

Artinya mereka wajib lulus sertifikasi paling lambat tanggal 30 Juni 2020. Kemudian ayat (3) menyebutkan Apabila pejabat administrator tidak lulus sertifikasi setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tidak akan diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama enam bulan. (BU)

 

 

 

 

Editor : Endi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here