Terdakwa Residivis Produsen Tabung Gas 3Kg Tak Sesuai SNI Cuma Divonis 6 Bulan, Jaksa Banding!

0
63

Foto: Darius Naftali, Wakil ketua PN Cibinong Kelas IA.

Cibinong, BogorUpdate.com
Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Cibinong Kelas IA Kabupaten Bogor, memvonis 6 bulan terdakwa utama produsen tabung gas 3 kilogram yang tak sesuai Standarisasi Nasional Indonesia (SNI), dalam agenda sidang putusan yang digelar di ruang sidang Asikin PN setempat, pada Senin (21/6/21).

Perkara yang dibacakan langsung oleh ketua Majelis Hakim PN Cibinong kelas IA, Zulkarnaen menyebutkan, bahwa terdakwa Sugiman Tindjau terbukti bersalah karena telah ikut serta dan pernah dihukum sebelumya dengan kasus yang sama (residivis), dengan memutus terdakwa hukuman penjara 6 bulan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) selama 1 setengah tahun atau 18 bulan.

“Dengan dipotong masa tahanan yang telah dijalani terdakwa sejak dilakukan penahanan oleh Kejaksaan hingga PN Cibinong,” kata Zulkarnaen saat membacakan amar putusan.

Sementara, saat berbincang dengan awak media, menurut pria yang akrap disapa Zul itu, bahwa putusan yang telah dibacakan terhadap terdakwa terbilang sangat tinggi dari pada kedua terdakwa lainnya yang telah di vonis selama 3 bulan penjara (Vonis, red), dari tuntutan jaksa selama 5 bulan kurungan.

“Putusan itu sudah sangat tinggi bagi kami, dan sudah hasil dari pertimbangan oleh majelis hakim anggota lainnya, karena bila melihat dari kedua terdakwa lainnya yang sudah diputus selama 3 bulan kurungan penjara. Maka untuk terdakwa Sugiman ini sudah sangat sesuai,” akunya.

Masih ditempat sama, Penasehat Hukum (PH) dari terdakwa Sugiman Tindjau, Yefta Kaligis mengaku, pihaknya akan pikir-pikir mengingat dari JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor akan melakukan banding hasil putusan sidang tersebut.

“Kalau kami kan sebagai PH dari terdakwa pasti akan pikir-pikir karena kita akan berunding dulu dengan keluarga terdakwa hasil dari putusan oleh majelis hakim. Apalagi, dari putusan majelis hakim sendiri tidak ada perintah penahanan terhadap client kami ini karena dari putusan 6 bulan tersebut,” ungkap Yefta.

Sementara itu, Wakil Ketua PN Cibinong Kelas IA, Darius Naftali mengungkapkan, pada dasarnya putusan itu sepenuhnya adalah kewenangan dari majelis hakim, dan dari tuntutan itu tidak bisa dijadikan patokan.

“Dari tuntutannya sekian, kok putusnya cuma sekian. Itu tidak bisa, yang penting di dalam pasalnya tersebut ancamannya masuk tidak, misalnya ancamannya maksimal sekian melebihi atau tidak, sepanjang tidak melebihi berarti putusan hakim itu masih dalam koridor tuntutan dari jaksa penuntut umum,” ungkapnya.

Menurutnya, apabila dari satu perkara yang menonjolkan dari sisi residivis terhadap terdakwa juga tak bisa dijadikan patokan. Lantaran, adanya syarat-syarat pelaku residivis baik mengenai waktu maupun dari jenis pidananya.

“Tidak selamanya residivis itu selalu bisa diterapkan. Dan itu dikembalikan kepada majelis hakim yang memeriksa, kalau saya pribadi enggak bisa sampai kesitu untuk menjelaskannya. Pasti majelis hakim mempertimbangkannya, apakah residivisnya itu perlu dipertimbangkan sebagai pemberatan atau tidak kembali kepada majelis hakim diliat dari waktu dilihat dari jenisnya secara umum begitu,” jelasnya.

Disisi lain, Kasie Intel Kejari Kabupaten Bogor, Juanda menambakan, sikap putusan dari majelis hakim PN Cibinong, jaksa dari kejaksaan negeri kabupaten Bogor menyatakan banding.

“Kita menyatakan sikap atas putusan majelis, yang dimana kita banding yang disampaikan oleh jaksa kedua yakni Jaksa Jesfrey. Biasanya kalau sudah dinyatakan banding oleh jaksanya itu kita tinggal tandatangan memori banding untuk diserahkan ke PN Cibinong selanjutnya diserahkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Kota Bandung,” bebernya.

“Jadi nanti kita hanya melampirkan memori banding saja dari putusan itu. Karena kalau berkas yang mengirim pengadilan negeri Cibinong untuk dilanjutkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat, dan insya Allah memonya akan rampung dalam kurun waktu 14 hari kedepan,” tuturnya.

Dimana, batas waktu penyerahan memori banding sampai dengan perkara belum diperiksa ditingkat banding.

“Batas waktu penyerahan memori banding sampai dengan perkara belum diperiksa dtingkat banding kang,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Sidang perkara peredaran tabung gas LPG tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) telah bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Cibinong Kelas IA, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Persidangan digelar secara virtual untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang dihelat diruang sidang Asikin PN setempat, Senin (10/5/21).

Sidang perkara bernomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi yang membelit PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri (PT.SKTM) yang beralamat di Jalan Raya Cikaret No. 53, Kelurahan Harapan Jaya, Cibinong, Bogor, dengan terdakwa Sugiman Tindjau (Residivis) spesialis pembuat tabung gas tak berstandar SNI tersebut dipimpin oleh majelis hakim Ketua PN Cibinong, Zulkarnaen, SH.

Perkara ini bergulir ke meja hijau berawal dari penyelidikan Aparat Penegak Hukum (APH) setempat pada sekitar awal tahun 2021 soal temuan ratusan tabung gas LPG 3 kg tak sesuai SNI yang akan dikirim ke wilayah Bumi Tegar Beriman.

Kemudian, kasus ini dinaikkan ke penyidikan hingga dilimpahkan ke pengadilan negeri Cibinong kelas IA pada Selasa 23 Maret 2021 lalu.

 

 

 

 

(Rul/Bing)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here