Tanggapi Salah Hitung BHPRD Desa Bantarjati, Camat Klapanunggal: Ini Sangat Fatal

Camat Klapanunggal,

Klapanunggal, BogorUpdate.com – Camat Klapanunggal, Ahmad Kosasih menyayangkan adanya kesalahan perhitungan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah () oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor, di .

Menurut Ahmad Kosasih, adanya salah perhitungan tersebut berdampak kepada penyelanggaraan Pemerintah Desa Bantarjati, lantaran sudah dibuatkan program untuk pencairan tahap ke dua dan tiga sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) sebelumnya.

“Kita sangat menyayangkan, karena mungkin ada kesalahan dalam penghitungan sampai akhirnya setelah keluarnya Perbup baru mungkin pihak Desa yang ketiban masalah,” tegasnya kepada BogorUpdate.com, Kamis (22/9/22).

Padahal, sambung mantan Camat Tanjungsari itu, program yang sudah dibuat oleh Kepala Desa (Kades) Bantarjati tersebut, diantaranya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

“Karena dengan adanya Perbup yang 59 itu desa sudh melakukan langkah. Sudah melakukan perubahan RKPDes perubahan APBDes, sudah sosialisasi tapi mudah-mudahan bisa disosialisasikan kembali dengan Perbup yang baru,” harapnya.

Ia menuturkan, pada Perbup awal, Pemdes Bantarjati mendapaatkan BHPRD sebesar Rp 1,3 Miliar. Namun setelah turun tahap pertama dan keluar Perbup baru terdapat kelebihan.

“Karena itu kan tahap pertama sudah cair dengan penghitungan Perbup 59, jadi begitu keluar Perbup yang sekarang udah kelebihan. Jadi tahun depan kalau turun lagi ya berkurang, tapi mudah-mudahan ada solusinya kita upayakan agar tidak ada masalah,” katanya.

Saat ini, pihak Kecamatan sudah bersurat ke Intansi terkait untuk menjelaskan kepada Pemerintah Desa terkait salah perhitungan BHPRD tersebut, agar semuanya jelas dan terang benderang.

“Kedepan mudah-mudahan tidak ada lagi kesalahan dalam penghitungan karena ini menjadi fatal untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa,” tandasnya.

Sebelumnya, Akibat adanya perbedaan Surat Keputusan (SK) Bupati dengan Plt Bupati Bogor soal Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (BHPRD) tahun 2022 dan salah hitung dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor, Kepala Desa (Kades) Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, Supena Jaya Atmaja mengaku tekor.

Hal itu terjadi lantaran dari awal BHPRD yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, sesuai dengan SK Bupati Ade Yasin Rp 1.171.121.535, namun dirubah pada tahap ke-2 yakni SK Iwan Setiawan turun drastis menjadi Rp 446.314.797.

“Jadi pada awalnya untuk Desa Bantarjati mendapatkan BHPRD tahun 2022 sekitar Rp 1,1 Miliar. Sudah cair tahap pertama sebesar Rp 468.614.000, namun untuk tahap ke 2 dan 3 tiba-tiba ada perubahan dan tidak cair lagi lantaran adanya salah perhitungan,” keluh Supena kepada BogorUpdate.com, Kamis (22/9/22).

Saat dipertanyakan, sambung Supena, pihak hanya memberikan keterangan adanya salah perhitungan saja.

“Saya sudah komplain, waktu saya minta penjelasan Bappenda, menurut mereka ternyata itu ada kesalahan dalam penghitungan pajak. Yang saya sesalkan kenapa bisa begini, karena saya sangat dirugikan,” kesalnya.

Walaupun kenyataannya pagu anggaran BHPRD dari dulu minim, beber Supena, Desanya hanya mendapatkan Rp 400 Juta. Namun di Tahun 2022 pagu anggaran melonjak tinggi mencapai Rp 1,2 Miliar. Disayangkan, peningkatan ini malah menjadi petaka.

“Saat pertama pencairan kita realisasikan anggaran tersebut, namun yang kedua malapetaka buat kami. Menurut Bappenda salah perhitungan, itu yang sangat saya sesalkan karena sangat terpuruk anggaran balik ke awal menjadi Rp 446 Juta,” bebernya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.