Syahrudin Kritisi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Tak Sesuai Arahan

  • Bagikan

Foto ilustrasi pengerjaan turap

Ciseeng, BogorUpdate.com
Seorang aktivis dari Kecamatan Ciseeng, Syahrudin, mengkritisi pelaksanaan program bantuan keuangan (Bankeu) pembangunan infrastruktur desa yang saat ini sedang dikerjakan oleh beberapa pemerintah desa (Pemdes) di kecamatan tersebut.

Syahrudin mengungkapkan, dari hasil kroscek langsung olehnya ke lapangan, ternyata masih banyak tim pelaksana kegiatan (TPK) dan Kepala Desa (Kades) melakukan pelaksanaan kegiatan program tersebut yang dilaksanakan tidak sesuai sumbang saran dan arahan dari Pemkab Bogor.

“Contohnya, pembelanjaan bahan material beton dari batching plant yang ada di Tangerang Selatan atau diluar Kabupaten Bogor. Ini jelas mengurangi hasil pajak dari Pemkab Bogor,” ungkap Syahrudin, Jum’at (30/7/21).

Ia menjelaskan, program bankeu pembangunan infrastruktur desa, sejatinya adalah untuk pemulihan ekonomi dari dampak covid-19. Sehingga diharapkan masyarakat Kabupaten Bogor dapat merasakan perputaran uang dan ekonomi dari program yang terkenal dengan sebutan samisade ini.

“Salah satu desa yang saya punya bukti belanja bahan material beton ke wilayah Tangerang adalah Desa Karihkil. Lalu saya temukan di Desa Parigi Mekar, pembangunan turap yang kurang bagus, mungkin karena tidak melibatkan ahli. Jadi semua ini perlu diawasi,” tegasnya.

Syahrudin mengklaim, semua fakta tersebut adalah fakta valid dari hasil penelusurannya di lokasi. Bahkan, lanjutnya, semua hasil temuan itu sudah dia sampaikan kepada pihak Pemerintah Kecamatan Ciseeng.

Dikonfirmasi hal ini, Lukman, Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan (Kasi Ekbang) Kecamatan Ciseeng, menjelaskan, dalam pelaksanaan program ini, pemerintah kecamatan memang memiliki kewenangan monitoring pelaksanaan kegiatan. Namun, tidak bisa memaksa untuk menunjuk pihak ketiga yang harus dijadikan mitra penyedia barang.

“Yang terpenting pelaksanaan program bankeu infrastruktur desa ini berjalan sesuai Perbup 83 dan tidak menyalahi aturan juklak dan juknis. Hal ini sudah kami tekankan sejak awal, mulai dari saat ketika sosialisasi, launching (peluncuran), hingga pelaksanaan kegiatan pembangunan,” tutur Lukman.

Ia menambahkan, secara umum hingga saat ini, belum ditemukan hal substantif terkait pelanggaran juklak juknis dan Perbup 83 tentang bantuan keuangan untuk desa. Ia juga menegaskan, semua kegiatan program terus diawasi secara ketat.

“Kalau soal pajak, sebenarnya bisa dimasukan ke pajak Kabupaten Bogor. Jadi tinggal beli barang, tapi pajaknya tetap untuk Kabupaten Bogor. Sekali lagi, pihak ketiga tidak bisa dipaksakan oleh kita. Karena dalam Perbup dan Juklak Juknis tidak ada aturan khusus kewajiban tersebut,” tukas Lukman.

Sementara Kepala Desa (Kades) Parigi Mekar, Ade Syaripudin yang dikritisi pelaksanaan pembangunan turap (tembok penahan tanah) yang dilakukan dalam program samisade menjelaskan, saat ini giat tersebut baru dalam tahap 40 persen.

“Itu kan turap pendukung dan penahan aspal. Pekerjaannya baru 40 persen. Aneh saja, kalau belum selesai sudah dipersoalkan. Kalau sudah 100 persen selesai, wajar saja di kritisi,” jawab Ade Syaripudin. (bu)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.