Soal Perwali, Tidak Ada Relevansi Sertifikat PBJ dan Kenaikan Jabatan

0
24

Yusfitriadi, Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP)

Kota Bogor, BogorUpdate.com
Polemik revisi Peraturan Walikota (Perwali) yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengantungi sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) terus bergulir.

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Yusfitriadi mempertanyakan sertifikat pengadaan barang dan jasa yang harus dimiliki para ASN. Dia juga berpendapat, tidak tepat jika salah satu pasal dalam regulasi itu menentukan sanksi turun jabatan atau kehilangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bila tidak memiliki sertifikat PBJ.

Menurutnya para ASN yang harus mempunyai sertifikat PBJ itu adalah yang bidangnya melakukan pengadaan. “Sertifikat PBJ itu kepentingannya untuk apa,” tanya dia saat dikonfirmasi, Senin (6/7/20).

Pengamat Politik dan Kebijakan Publik itu juga mempertanyakan relevansi ASN harus mempunyai sertifikat PBJ. “Hubungannya dimana sertifikat PBJ dengan aparatur sipil dan negara,” ucapnya.

“Tidak ada relevansinya antara kewajiban memiliki sertifikat PBJ dengan kenaikan dan pernurunan jabatan serta penghapusan TPP sampai ASN tersebut mengantungi PBJ,” tegas dia.

Diakuinya, yang dia pahami adalah, perusahaan yang mengikuti lelang atau pengaju berbagai kebutuhan pemerintah, baik barang maupun jasa harus memiliki sertifikat (PBJ) dari lembaga yang berkompeten seperti lembaga pengembangan SDM dan sebagainya. “Bukan seluruh ASN di struktural harus memiliki sertifikat tersebut,” tegasnya.

Sehingga lanjut dia, jelas tidak ada hubungannya kewajiban memiliki sertifikat PBJ dengan kenaikan dan penurunan jabatan serta tunjangan penambahan penghasilan. Kecuali pejabat atau ASN yang memang bersentuhan dengan proses pengadaan barang dan jasa.

Yus menilai, Pemkot Bogor sah-sah saja membuat aturan tersebut, asal tepat sasaran. Misalnya, kebijakan itu diberlakukan khusus pejabat atau ASN yang memang bersentuhan langsung dengan proses pengadaan barang dan jasa.

“Jadi lebih kepada kapasitas pengetahuan tentang proses dan hal-hal yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa, bukan hanya sebatas administratif saja,” ungkapnya.

Sebelumnya, Pengamat Hukum Dwi Arsywendo menegaskan, draf perundangan ketika sudah disahkan maka menjadi hak publik, makanya harus dipublish supaya bisa dipahami oleh semua kalangan masyarakat.

“Masa Bapemperda kesulitan minta draf peraturan tersebut, jangan-jangan revisi Perwali itu belum ditanda tangani oleh Wali Kota,” tegas Dwi, Kamis (2/7/20).

Menurut pria yang juga
Pengurus Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah Majelis Daerah KAHMI Bogor itu, dalam merancang suatu produk hukum itu harus melalui kajian hukum yang komperhensif sehingga tidak berujung polemik.

“Ya, harus mempertimbangkan segala aturan-aturan yang lehih tinggi, jangan sampai asal-asalan dalam menentukan aturan atau kebijakan, apalagi langsung dituangkan dalam pasal-pasal,” paparnya.

Karena lanjut Dwi, suatu aturan itu pada setiap pasalnya saling terkait, begitu pula dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak boleh melampaui nya, mengenai pasal karet yang ada dalam perwali 16 dan 17 itu jika memang itu saling berbenturan satu sama lain lebih baik di hilangkan.

“Bila memang aturan itu merugikan dan saling berbenturan satu dengan yang lainnya, lebih baik d cabut saja,” cetus dia

Sementara Anggota DPRD Fraksi PPP Ahmad Saeful Bakhri yang menyikapi Surat Edaran (SE) Sekda mengungkapkan, apabila dicermati isi Surat Edaran No027/2111-BKPSDM Tanggal 22 Juni 2020 sebagai tindak lanjut perubahan Perwal tersebut terdapat inkonsistensi substansi.

Pada angka 2 huruf a berbunyi : PNS yang akan diangkat dalam jabatan pengawas setara eselon 4a wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pengadaan barang /jasa.

“Sedangkan pada angka 2 huruf h berbunyi, salah satu persyaratan untuk menduduki jabatan pengawas setara dengan jabatan struktural Eselon 4a tidak diwajibkan memiliki sertifikat PBJ, ini kan ambigu,” ujar dia.

Tetapi kata dia, hal tersebut dapat dimengerti karena diberikan kesempatan 1 tahun untuk lulus sertifikat PBJ angka 2 huruf b surat edaran, tetapi tidak memberikan kepastian bagi yang lulus sertifikasi PBJ untuk duduk dalam jabatan ini merupakan pasal karet.

“Ini menandakan ketidakmatangan kajian dasar perwal maupun perubahannya. Maka tidak salah jika mayarakat khusunya ASN menilai bahwa perwali tersebut hanya untuk mengakomodir kepntingan saja, sebab kalau benar kenapa tidak dipublis saja,” tandas dia. (As)

 

 

 

 

Editor : End

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here