Soal Gugatan Interchange, PN Kota Bogor Gelar Sidang Pemeriksaan di TKP

0
116

Kota Bogor, BogorUpdate.com
Pengadilan Negeri (PN) Bogor gelar sidang mediasi ke empat dalam perkara gugatan tentang penutupan dan hilangnya akses ke lahan milik warga akibat adanya proyek pintu exit Tol Jagorawi KM 42,5 Interchange digelar di lokasi yang disengketakan yakni di Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Selasa (15/12/20).

Kuasa hukum pemilik lahan Dwi Arsywendo mengatakan, agenda sidang mediasi pemeriksaan lokasi bertujuan untuk memastikan apakah betul akses yang dibangun oleh pihak PT.GSA telah sesuai dengan opsi yang diberikan yakni membangun akses jalan untuk para pemilik lahan. “Dari pemeriksaan tadi, memang akses jalan yang dibuatkan oleh PT.GSA sudah sesuai dengan yang dia janjikan,” kata Dwi.

Tetapi lanjut dia, walaupun PT.GSA sudah membuatkan akses jalan, pihak penggugat belum bisa menyepakati untuk proses perdamaian. Karena pihaknya masih menunggu izin penggunaan lahan dari Kementrian PUPR.

“Kami tetap menunggu dulu izin penggunaan lahan dari Kementerian PUPR yang sampai saat ini belum ada persetujuan untuk mengenai penggunaan lahan nya, kami tidak ingin ada permasalahan dikemudian hari,” jelasnya.

Diakui Dwi, kalau nanti sudah sepakat dan dibuatkan akta perdamaian, maka untuk dilakukan penandatanganan akan di kaji terlebih dahulu, sampai semuanya benar-benar clear. Artinya tidak menimbulkan masalah di akhir.

Diakui Dwi, sebelum itu kliennya menginginkan adanya kajian teknis dari pihak terkait, dalam hal ini pihak jasa marga. Dan pihaknya tetap menunggu proses perizinan penggunaan lahan yang masih diproses oleh Dirjen di kementerian PUPR.

“Disini kita tegaskan, bahwa semua harus sesuai aturan dan kajian teknis dari Jasa Marga, masa belum ada nya perijinan penggunaan lahan dari kementrian PUPR dan kajian teknis dari Jasa Marga tapi pembangunan jalan sudah dikerjakan, kita disini tidak ingin terlibat masalah yang akan terjadi di kemudian hari,” pungkasnya.

Sebelumnya, salah satu warga yang merupakan ahli waris pemilik lahan Yahya Maulana menolak opsi yang ditawarkan PT.GSA yakni spesifikasi lebar jalan 2 meter dan panjang jalan kurang lebih 80 meter. “Kami tidak sepakat atas opsi itu,” kata Yahya.

Menurut Yahya, penolakan itu bukan tanpa alasan, tetapi karena lebar tanah yang ditawarkan tidak mungkin untuk dilalui oleh dua kendaraan. “Bayangkan aja kalau misalkan ada kendaraan dari dua arah di jalan tersebut pasti akan sulit untuk melewatinya,” ucap dia.

Masih kata Yahya, jika mengacu pada aturan perundang-undangan harusnya lebar Jalan itu 6,5 meter. Terlebih lanjut dia, ini juga belum jelas mengenai ijin dari kementrian PUPR mengenai tanah tersebut. Padahal opsi dari PT.GSA itu katanya membangunkan jalan di lahan milik kementrian PUPR. “Kita ga mau ada masalah di kemudian hari,” tandasnya.

 

 

 

 

 

 

(As/Bing)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here