Sikap BK DPRD Kota Bogor Dipertanyakan

0
48

Foto ilustrasi gedung DPRD Kota Bogor (Net)

Kota Bogor, BogorUpdate.com
Dalam menyikapi pengaduan warga terkait salah satu anggota dewan berinisial G yang dinilai melanggar etik karena berada di lokasi pengeroyokan warga dan ikut mengintrogasi korban, sikap Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bogor dinilai aneh.

Saat dikonfirmasi Ketua BK DPRD Kota Bogor H.M Dody Hikmawan mengaku belum ada rencana untuk memanggil pelapor. Anehnya dia mengaku bahwa pihaknya tidak dalam kapasitas menentukan G salah atau benar. “Kami merasa tidak dalam kapasitas bisa menentukan terlapor apakah benar atau salah dalam kasus pengeroyokan warga kepada korban,” kata Dody, Minggu (22/11/20).

Dia mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang sedang dilakukan pelapor dan terlapor di kepolisian. Dan BK secara normatif sudah mengingatkan kepada G dan juga anggota secara keseluruhan untuk menjaga sikap, tingkah laku, pembicaraan di dalam setiap situasi dan kondisi.

Menurutnya bagi pejabat publik harus siap dengan respon dari masyarakat. Tetapi anehnya lagi Dody mengatakan bahwa apapun bisa disalahkan oleh masyarakat. “Jangankan yang salah, perkara yang benar saja bisa disalahkan oleh masyarakat,” ucapnya.

Sementara pelapor sekaligus kuasa hukum korban Dwi Arsywendo mengaku
kaget atas pernyataan BK. “Seakan-akan masyarakat itu dengan sembarang menjustifikasi segala hal. Padahal dalam hal ini sudah jelas kita meminta kepada BK untuk menindak atas sikap seorang anggota dewan, yang dimana terlihat dalam rekaman video tersebut melakukan suatu tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang publik figur,” kata Dwi.

Selain itu lanjut Dwi, tindakan dewan tersebut tidak sesuai dengan pernyataan dia dalam media sebelum nya. Dia menegaskan, bahwa seharusnya laporan itu disikapi berimbang ketika memanggil terlapor maka pelapor juga dipanggil, supaya tidak sepihak.

“Kalau di kepolisian itu, kita laporkan perkara hukum nya, kalau ke BK kita melaporkan perkara sikap dan prilaku anggota dewan nya. saya jadi bertanya-tanya, ada apa dengan BK demi menjaga marwah organisasi DPRD yang notabene nya wakil rakyat. Seharusnya rakyat yang melaporkan di panggil untuk di dengarkan oleh BK,” tandas Dwi.

Di tempat berbeda, Direktur Democracy Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Yusfitriadi mengatakan prinsipnya, siapapun yang melakukan kegiatan melawan hukum harus ditindak termasuk wakil rakyat.

Masih kata dia, terkait indikasi keterlibatan salah satu anggota legislatif yang melakukan tindakan melawan hukum yang diduga melakukan hakim sendiri dan mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan harus segera diproses secara hukum. Terlebih dia merupakan wakil rakyat yang seharusnya berada di pihak warga untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada ditengah masyarakat.

“Sudah betul yang bersangkutan dilaporkan ke pihak kepolisian dan BK DPRD Kota Bogor. Saya meminta pihak kepolisian segera memproses dan mengambil keputusan sesuai peraturan dengan tidak tebang pilih dalam menegakan supremasi hukum.

Selain itu lanjut dia. Polisi juga harus memastikan korban memang sedang mengalami gangguan jiwa atau depresi, sehingga pemeriksaanya bisa konprehensif dan keputusan hukumnya bisa adil untuk semuanya.

Menyikapi sikap dewan dalam memproses perkara tersebut, dia berpendapat seharusnya konstruksi berpikirnya BK harusnya tidak begitu. Karena dia melihat kasus tersebut dilihatnya harus dua sisi.

“Dia sebagai masyarakat yang diduga melakukan tindak pidana dan dia sebagai wakil rakyat yang diduga melakukan tindakan yang tidak beretika. Ketika urusan dugaan pidana ya kepolisian lembaga penegak hukumnya dan masalah dugaan melanggar etik, ini jelas ranahnya BK,” tandasnya.

Seperti diketahui, bahwa Anggota DPRD Kota Bogor G berada dilokasi pengeroyokan yang menimpa Dadang (44) di Kampung Dekeng, Nyarokot, Kelurahan Dekeng, Kecamatan Bogor Selatan, Rabu (7/10/20). Dirinya kini menunggu giliran dipanggil polisi. Selain itu dia juga dilaporkan ke BK DPRD.

Sebelumnya Sebelumnya, Paur Subbag Humas Polresta Bogor Kota, Ipda Rachmat Gumilar mengatakan, saat ini unit Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) sedang melakukan penyelidikan sesuai laporan.

“Dalam penanganan setiap kasus, untuk mencari bukti-bukti maka penyidik pasti akan melakukan pemanggilan para saksi . Dan kami akan secara profesional melakukan pemeriksaan,” kata Rahmat.

Menurutnya dalam kasus pidana penyerangan atau secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang diatur dalam pasal 170 KUHP. “Sejauh ini kami belum menetapkan tersangka karena masih dalam pemeriksaan mencari bukti-bukti, karena itu banyakan, maka prosesnya harus benar benar selektif dan faktual. Jadi mereka diperiksa sebagai saksi,” ujarnya.

Dia menegaskan, bahwa penyidik akan memanggil semua saksi yang muncul dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). “Penanganannya masih bertahap belum bisa langsung memutuskan tersangka,” tandasnya.

 

 

 

 

 

(As/Bing)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here