Setu Gunung Putri Dikuasai Perusahaan, Kades Minta Pusat Sinergi Kembalikan Aset Negara

0
66

Gunung Putri, BogorUpdate.com
Kepala Desa (Kades) Gunung Putri, Daman Huri pertanyakan kepemilikan surat Lahan Setu alami yang diakui oleh PT Fantasi Gunung Puteri sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri (PN) Cibinong, Kabupaten Bogor tersebut.

Menurut Kades, terkait dengan adanya putusan PN yang mana pemerintah kalah dalam memperebutkan kepemilikan aset Setu, dia merasa heran lantaran pemerintah bisa kalah untuk mempertahankan aset Negara itu. Anehnya, di zaman kades sebelumnya mengeluarkan letter C desa yang menguatkan sehingga keluarnya sertipikat lahan Setu yang ada di Desanya tersebut dan akan di eksekusi pada Tanggal 16 Juni 2021 besok.

“Masalah Setu Gunung Putri yang akan dieksekusi besok ini saya merasa sangat prihatin atas putusan dari PN Cibinong. Saya rasa ada permasalahan yang harus diselesaikan dari dokumen yang ada di desa. Saya selaku Kades sedang mencari penyebab dari munculnya surat tanah yang bahkan kabarnya sudah ada yang menjadi sertipikat,” paparnya kepada Bogorupdate.com, Selasa (15/6/21).

Daman Huri mengatakan, terbitnya surat yang menguatkan aset Negara berupa setu tersebut berawal dari kepemimpinan di zaman sebelumnya sehingga aset yang seharusnya tidak bisa diklaim oleh perorangan atau swasta itu menjadi sah dimata hukum.

“Ini memang warisan dari pemerintahan lama yang sudah puluhan tahun dan baru sekarang ada putusan dari PN Cibinong untuk eksekusi. Dan masyarakat Desa Gunung Putri sangat dirugikan dengan adanya kejadian ini mengingat dimana aset dari pemerintah, seharusnya dari awal pemerintah berkordinasi dengan desa. Saya baru menjabat 1,5 tahun kaget begitu mendapatkan surat eksekusi dari pengadilan terhadap aset milik negara ini,” ungkapnya.

Dia berharap, ada usaha lain untuk meninjau kembali keputusan pengadilan dengan dokumen atau novum yang ada yang bisa diajukan untuk naik kembali agar ditinjau kembali terhadap kepada putusan ini. Dengan begitu, pihaknya bisa menemui titik terang agar aset milik Negara tersebut bisa direbut kembali.

“Saya menghimbau barangkali ada peran serta pihak pusat, karena setu ini yang bertanggungjawab adalah pemerintah pusat dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) juga dari Provinsi Jawa Barat untuk turut serta duduk bareng dengan pemdes Gunung Putri untuk menyelidiki permasalahan ini. Sehingga nanti aset negara yang saat ini dalam penguasaan bisa kembali kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan aset milik negara ini untuk kesejahteraan,” pintanya.

 

 

 

 

 

(Jis/Bing)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here