Setelah Terbit PBT, Lahan Milik Komariah Cs Seluas 3,8 Hektar Dipagar

0
50

Gunung Putri, BogorUpdate.com
Para pemilik lahan seluas 3,8 hektar di Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, melakukan pemagaran setelah diterbitkannya Peta Bidang Tanah (PBT) oleh Kantor Perwakilan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Cileungsi.

Pemagaran yang dilakukan pemilik lahan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia dengan segala prosedur yang dipenuhi oleh pemilik lahan.

“Saya sebagai warga yang taat Hukum pasti menempuh segala proses yang ada di BPN. Makannya sebelum dilakukan pemagaran, kita penuhi dulu persyaratan kepemilikan lahan. Setelah keluar PBT dari BPN, kita lakukan pemasangan arcon sebagai tanda penegasan Fisik lahan kami,” kata salah satu pemilik Lahan, Komariah S kepada Bogorupdate.com, Kamis (27/5/21).

Komariah S menegaskan, pihaknya melakukan pemagaran sesuai dengan luasan yang ada di PBT. Disela pemagaran, lahan yang sempat diklain oleh PT Ferry Sonneville (FS) itu dilakukan juga pemerataan dengan alat berat agar terlihat lebih rapih.

“Kita pasang arcon juga sesuai dengan PBT. Gak mau ambil hak orang lain, liat aja bentuk pagarnya juga belok – belok gak rata,” pungkasnya.

Sebelumnya, Persoalan lahan warga seluas 38.000 meter yang diklaim oleh PT Ferry Sonneville. Di Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, kini resmi dimenangkan oleh ke tiga pemilik sesuai surat keputusan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, yang berlokasi di Kecamatan Cileungsi pada 27 April 2021 lalu.

Berdasarkan surat keputusan dengan nomor 61/SD.32.01.IP.02.02/IV/2021 prihal pemberitahuan atau keberatan milik Setiadi Noto Subagyo selaku Direktur PT FS. Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, menyatakan bahwa surat keberatan yang dilayangkan PT FS tertanggal 15 April 2021 dengan nomor 12/FS-KTGP/BPN/IV/2021, atas pendaftaran tanah pertamakali pengakuan/pengesahan hak yang terletak di Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunungputri, oleh tiga nama pemilik itu dinyatakan gugur dengan sendirinya.

Hal itu terjadi setelah Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, mengadakan mediasi tertanggal 16 April 2021 lalu di kantornya. Namun, pihak PT FS tidak dapat menunjukan bukti asli perolehan tanah yang di klaim oleh PT FS itu sendiri. Selanjutnya, PT FS diminta untuk memastikan batas-batas bidang tanah yang dimilikinya. Selanjutnya, diminta agar segera didaftar permohonan pendaftaran pertamakali pada Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dengan melmpirkan asli bukti-bukti perolehan tanah dan persyaratan lainnya yang diawali dengan permohonan sebagaimana mestinya.

Diakhir surat keputusan tersebut, Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor mengatakan jika dalam waktu 14 hari surat pemberitahuan yang diterima oleh PT FS namun tidak mendaftarkan permohonan dengan bukti yang tercantum. Maka permohonan pertamakali oleh tiga pemilik yakni atasnama Drs H. Achmad Sufyan dengan nomor Berkas 218868/2020, 218959/2020, 218961/2020, 218963/202 dan 218964/2020. Abdul Rojat dengan nomor berkas 218870/2020, 218352/2020 dan atasnama Komariah S dengan nomor berkas 218954/2020, 220893/2020 dan 221757/2020 akan diproses lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Hj Komariah S, salah satu pemohon mengatakan saat batas waktu yanh ditentukan oleh Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, namun pihak PT FS tidak bisa membuktikan keabsahan kepemilikan tanah miliknya yang dikalim oleh PT FS. “Artinya kalau PT FS tidak bisa memberikan bukti kepemilikan tanah dengan waktu yang ditentukan, maka berkas permohonan saya dinyatakan sah oleh Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor,” katanya kepada BogorUpdate.com, Kamis (13/5/21).

Saat ini, lanjut Hj Komariah S, sudah diterbitkan Peta Bidang Tanah (PBT) yang dimohonnya. karena pihak PT FS tidak mengajukan permohonan dengan bukti yang dimiliki. “Terbitnya PBT milik saya didasari surat dari BPN prihal pembuktian keabsahan bukti PT FS yang diberikan waktu oleh BPN selama 14 hari kerja untuk dapat mengajukan permohonan ke kantor BPN. Namun hingga akhir batas waktu tertanggal 11 Mei 2021, PT FS tidak mengajukan permohonan tersebut berarti PT FS tidak memiliki bukti yang diminta oleh BPN,” pungkasnya.

 

 

 

 

 

(Jis/Bing)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here