Sekolah Borcess Bangun Wahana Water Park di Lahan LP2B, Irman Dewan Murka!

0
162

Irman Nurcahyan, Anggota komisi I DPRD Kabupaten Bogor fraksi partai Demokrat

Hukum & Kriminal, BogorUpdate.com
Kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan Yayasan Muztahidin Al-Ayubi atau lebih dikenal dengan Yayasan sekolah Bogor Center School (Borcess), kini berbuntut panjang hingga membuat anggota parlemen daerah geram.

Pasalnya, yayasan itu diketahui dengan sengaja menempati lahan dan membangun beberapa bangunan gedung serta sebuah tempat wahana water park (Kolam renang, red) di lokasi yang peruntukkannya sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Menyikapi itu, anggota komisi I DPRD Kabupaten Bogor fraksi partai Demokrat, Irman Nurcahyan menegaskan, mulai dari persoalan ijin yang semestinya diketahui sejak awal oleh pihak yayasan bahwa nantinya tidak akan memperoleh perijinan meski di tempuh, namun hal demikian seakan dipaksakan untuk membangun suatu sarana penunjang pendidikan bagi yayasannya tersebut.

“Dari awal saya tegaskan, yayasan itu bermasalah. Kenapa begitu, mereka itu tetap membangun sedangkan ijin belum dikantongi lebih dulu,” ucap Irman kepada Bogorudate.com, Jumat (10/7/2020).

Ia melanjutkan, bagi setiap pengusaha manapun yang hendak menanam investasi di daerah pastinya akan terlebih dulu mengecek status lahan yang akan dijadikan lokasi untuk pembangunan usahanya tersebut.

Misalnya, dari pengecekan flotting lahan ke instansi terkait, agar tidak terjadinya permasalahan dikemudian hari saat usahanya mulai di jalankan.

“Sebenarnya pihak yayasan pasti mengetahui bahwa dilokasi lahan yang kurang lebih seluas 4 hektare tersebut di wilayah Kecamatan Ranca Bungur terdapat flottingan PT. BBS dan peruntukkannya adalah untuk pertanian. Tapi mengapa mereka masih ngotot banguna sarana penunjang bagi yayasannya itu dilokasi tersebut,” tanya Irman.

Sebab, kata dia, bagi pihak yayasan manapun yang hendak membangunan suatu sarana pendidikan berskala universitas.

Dimana, saat ijinnya belum ditempuh serta mengetahui lahan lokasinya yang akan dijadikan pusat perguruan tinggi itu terdapat suatu flottingan PT, tapi mengapa masih tetap bersikukuh membangun.

“Enggak bisa alasan yang disampaikan oleh wakil ketua Yayasan yakni Marulloh saat klarifikasi kepada insan pers sewaktu Satpol PP melakukan penindakan berupa penyegelan, bagi saya hal tersebut tidak dapat diterima,” tegasnya.

“Kan dia pasti sudah tahu, sebelum membangun pastinya terlebih dulu telah melakukan pengecekan peruntukkan lahan lokasinya, betul nggak?. Satu peruntukkan, kedua mereka juga pasti harus menempuh perijinan sebelum membangun, dan sekarang mereka sudah membangun saat di tindak dia punya dalih seperti itu, ini tidak bisa saya terima memangnya pemerintahan ini moyangnya dia yang punya,” kesalnya.

Irman juga memastikan, setiap lahan LP2B yang berada di wilayah Bumi Tegar Beriman, di pastikan tidak bisa dijadikan untuk lokasi apapun.

“Yang jelas, kalau suatu lahan lokasi itu peruntukkannya LP2B tentu tidak bisa digunakan. Karena saya sebagai Daerah Pemilihan (Dapil) di wilayah tersebut, kedua leading sektor saya di perijinan, dan ketiga saya juga di Pansus LP2B. Jadi tidak ada itu ruislag me-ruislag yang diucapkan wakil ketua yayasan tersebut, karena yang jelas jika lahan itu LP2B intinya tidak bisa digunakan selain pertanian kecuali adanya perubahan tata ruang maupun RTRW nya,” imbuhnya.

Menurut Irman, setiap pihak swasta manapun yang memiliki lahan berstatus LP2B akan susah dalam mengubah status peruntukkan lahan tersebut.

“Karena sudah bicara LP2B itu sudah berbicara Undang-Undang, bukan lagi bicara Peraturan Daerah (Perda),” kata dia.

Selain itu, sambungnya, pelanggaran yang jelas-jelas telah dilakukan pihak yayasan tersebut yang merencanakan ingin membangun suatu perguruan tinggi tanpa adanya ijin yang ditempuh sejak awal itu sudah diduga tidak menggubris imbauan pemerintah daerah setempat.

“Yang semestinya mengurus ijin-ijinnya dulu tapi ini malah sebaliknya, membangun baru mengurus ijinnya. Lantas sekarang juga, dilokasi yang semulanya ingin jadikan pusat pendidikan universitas, terdapat pula dilokasi itu ada wahana bermain air atau yang lebih dikenal water park, jadi sudah banyak yayasan itu menyalahi aturannya,” tegasnya.

Lebih lanjut ia memaparkan, atas dasar itu permasalahan yang telah dilakukan pihak yayasan itu Komisi I DPRD segera akan memanggil semua instan iyang terkait dalam persoalan tersebut.

“Kita akan panggil semua instansi yang berkaitan, yang kurang lebih ada 9 dinas. Dalam pemanggilan nanti, kami di Komisi I akan bertanya kenapa bangunan itu bisa berdiri dilokasi LP2B,” pungkasnya.

 

 

 

 

(Rul/Bing)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here