Cibinong, BogorUpdate.com
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin ikuti Arah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil secara virtual dalam kegiatan Rakor Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar di Pendopo Bogor, Selasa (6/7/21). Dalam kegiatan itu juga hadir secara virtual Pangdam III Siliwangi, Kapolda Jabar, Gubernur Jabar, Para Kepala Daerah Kota/Kabupaten se-Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menjelaskan, saat ini kondisi Jawa Barat dalam kondisi PPKM Darurat bukan lagi PPKM Mikro, untuk itu butuh keseragaman, semangat dari seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota/Kabupaten di Jawa Barat. “Kita harus jadi provisni terbaik, paling tangguh, kompak, satu arah, serepak, satu komando oleh 27 Kota/Kabupaten dalam mengoptimalkan penerapan PPKM Darurat,” tegasnya.
Ridwan Kamil menambahkan, berkaitan dengan penerapan PPKM Darurat ada tiga urusan kedaruratan yang harus didahulukan oleh seluruh Kota/Kabupaten di Jawa Barat sesuai dengan proporsinya. Pertama urusan oksigen, dirinya memerintahkan kota/kabupaten untuk membuat gudang penyimpanan oksigen, Pemprov Jabar sudah membuat gudang penyimpanan oksigen untuk didistribusikan ke seluruh daerah di Jawa Barat sesuai kebutuhan. Kedua BOR Rumah Sakit masih di angka 90-an, ia meminta semua daerah melakukan dua hal yakni jangan izinkan masuk RS bagi masyarakat yang bergejala ringan.
“Pendidikan langsung kepada masyarakat oleh RT/RW melalui surat edaran berkaitan dengan definisi gejala ringan sehingga tidak semua orang berada di RS. Manfaatkan sekitar lima pusat pusat mandiri yang tersebar di Jabar. Manfaatkan juga pusat pemulihan, kami sudah menyiapkan dana subsidi bagi daerah yang ingin menyediakan pemulihan khusus untuk masyarakat yang mau sembuh sehingga tidak berlama-lama di RS. Kita pindahkan mereka ke pusat pemulihan baik itu hotel dan apatemen. Tolong juga teliti apakah ada institusi nasional yang punya pendidikan, rata-rata banyak di Jawa Barat, teliti apakah dari kementerian/lembaga pendidikan yang bisa kita pakai seperti yang sudah dilakukan di Depok,” tegasnya.
Lebih lanjut Gubernur Jabar menjelaskan, untuk mengantisipasi adanya masyarakat meninggal dunia saat menjalani Isolasi Mandiri (Isoman) dirinya meminta kepada seluruh Kepala Daerah/Kabupaten untuk memerintahkan para RT dan RW agar lebih cekatan dan aktif mendata warga masyarakatnya yang sedang menjalani Isoman. Jangan sampai ada warga yang sedang Isoman tidak terkoordinasi dan terdeteksi akhirnya meninggal dunia. “Kita harus memperbaiki agar RT dan RW turun lebih aktif,” jelasnya.
Kata Ridwan Kamil, konsepnya juga berkaitan dengan tenaga kesehatan hubungi sekolah tinggi kesehatan tipe I untuk menambah Tenaga Kesehatan (Nakes). Juga rekrutmen relawan Covid-19 yang bisa kita pertimbangkan untuk mengurus kesehatan, walaupun pendidikannya bukan kesehatan, sehingga ketika gedung-gedung kesehatan ditambah, tenaga kesehatannya sudah ada, bisa disuplai dan sesuai permintaan kota/kabupaten.
“Dari hasil evaluasi mobilitas masyarakat di Jabar turun 17%, sementara varian delta ini harus hanya pergerakan masyarakat 50%. Oleh karena itu saya ingin melihat dilapangan kegiatan penyekatan penutupan termasuk titrasi segera dan viralkan. Lakukan razia WFH bagi sektor non esensial, jika masih ada yang tidak menerapkan WFH 100% tidak tegas dan tutup. PPKM Darurat ini semua hal tidak bisa ditoleransi untuk memastikan sektor industri punya Satgas Covid perusahaan. Ketiga, vaksinasi, masih jadi tugas besar, kami melaksanakan vaksinasi secara massal untuk mencapai target yang telah ditentukan,” imbuhnya.
Selanjutnya Pangdam III Siliwangi, Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto menambahkan, PPKM Darurat adalah mobilitas masyarakat untuk memutus Covid-19 di Jawa Barat khususnya, 50% mobilitas masyarakat harus dikurangi untuk memutus mata rantai Covid-19 varian delta, sedangkan varian alfa harus mengurangi sekitar 30% pergerakan pergerakan masyarakat, penurunan pergerakan masyarakat di Jawa Barat baru turun sebesar 17%. Oleh karena itu perlu kerja keras oleh para Dandim koordinasi ketat dengan Kapolres dan Satpol PP untuk melaksanakan PPKM Darurat dengan maksimal, karena dengan adanya PPKM Darurat ini dapat menurunkan laju pertumbuhan Covid-19 di Jawa Barat.
“Saat ini kita tahu bahwa sebelum lebaran penambahannya kasus Covid-19 di Jawa Barat berada di bawah seribu kini naik menjadi 6 ribu. Sedangkan secara nasional penambahan kasus konfirmasi positif Covid-19 berada di angka 4 ribu saat ini menjadi 29 ribu naiknya 500%. Kita harus kerjasama antar instansi, para tokoh agama, masyarakat, pemuda dan lainnya, serta menindak tegas para pelaku usaha yang masih melanggar aturan PPKM Darurat, sehingga kita dapat meningkatkan laju peningkatan Covid 19 di Jawa Barat,” tambahnya. (bu/*)
