Satpol PP Diklaim Tak Bernyali Bongkar Bangunan Milik Sekolahan Borcess!

0
191

Hukum & Kriminal, BogorUpdate.com
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor, terkesan tak bernyali. Pasalnya, semula dari adanya rencana pembongkaran terkait sejumlah bangunan tak berijin yang tak lain milik dari Yayasan Muztahidin Al-Ayubi yang lebih dikenal sebagai Sekolah Bogor Center School (Borcess) yang dilakukan pada Kamis (09/7/20) pagi ini, satuan penegak peraturan daerah itu malah hanya menyegel usaha komersil berupa water park (Kolam renang, red).

Hal itu seperti disampaikan, ketua umum Komite Pemantau Pembangunan (KPP) Bogor Raya, H. Dudung Al-Karimi.

“Bagaimana bisa, rencana awal yang katanya mau melakukan pembongkaran milik gedung yayasan muztahidin al-ayubi atau lebih dikenal sekolahan borcess, pas dilokasi Satpol PP hanya melakukan penyegelan dan memasang garis Pol PP line saja,” tegas H. Dudung kepada Bogorupdate.com.

Menurutnya, tak dilakukannya eksekusi pembongkaran itu di sinyalir penegak perda tak punya nyali.

“Enggak bernyali itu Pol PP, atau memang ada permainan yang lain dengan pihak yayasan tersebut,” paparnya.

Dudung juga berpendapat, jika ada suatu bangunan yang jelas-jelas tak mengantongi perijinan dari dinas terkait, lambat laun segel itu akan dibuka sendirinya oleh pemilik bangunan seperti yang telah dilakukan oleh Satpol PP kabupaten Bogor terhadap beberapa bangunan milik sekolah Bogor Center School pada 18 Juni 2020 lalu.

“Kalau hanya menyegel nanti juga bakal di buka lagi itu segel, kan sebelumnya juga sudah ada penyegelan disana pada sekitar 18 Juni 2020 seperti yang beredar di dalam video youtube. Dan hal ini saya anggap juga hanya sekedar formalitas saja yang dilakukan Satpol PP Bumi Tegar Beriman,” jelasnya.

Selain itu, sambungnya, pelanggaran yang dilakukan pihak yayasan itu diduga melakukan kesengajaan dalam pembangunan water park. Dimana, yayasan Asoka dibawah naungan yayasan Muztahidin Al-Ayubi yang mana rencana awalnya menempuh perijinan berupa pembangunan universitas atau perguruan tinggi, namun kini dibangun usaha komersil jenis kolam renang yang jelas-jelas belum ada ijinnya.

“Dari situ saja pihak yayasan sudah diduga dengan sengaja melakukan pembohongan dalam proses perijinan. Karena kalau tidak, kenapa ijin yang ditempuh mereka untuk universitas atau perguruan tinggi kini malah dibangun Boash Water Park,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala Bidang Penegakkan Perundang-undangan pada Satpol PP Kabupaten Bogor, Temsi menjelaskan, tindakan penertiban yang dilakukan jajarannya itu sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2015 tentang ketertiban umum dan perda nomor 8 tentang tahun 2006 tentang bangunan gedung.

“Karena yang kita lihat sekarang kan berupa kolam renang, tapi ijin yang ditempuh oleh pihak yayasan asoka berupa ijin mendirikan bangunan universitas atau perguruan tinggi. Maka bangunan yang berada disatu lokasi water park ini jelas belum mengantongi perijinannya,” tuturnya.

Menurut Temsi, sebelum adanya eksekusi penertiban berupa penyegelan dan pemasangan Pol PP line itu, pada pekan lalu pihaknya telah melakukan pengecekan perijinan gedung-gedung yang berada di lokasi yayasan tersebut. Dimana, untuk perijinan gedung itu menurutnya belum semuanya mengantongi ijin mendirikan bangunan (IMB) gedung dari Dinas Perijinan Kabupaten Bogor setempat.

“Keterangan pihak yayasan bahwa kolam renang ini merupakan penunjang fasilitas sekolah, dan minggu lalu kita juga sudah ngecek kesini. Ternyata perijinannya untuk bangunan belum ada, bukannya bodong ya hanya belum ada ijinnya,” akunya.

Ia melanjutkan, belum di tempuhnya sejumlah perijinan yang semestinya dilakukan pihak yayasan, lantaran status lahan yang berada dilokasi tempat sarana pendidikan itu masuk dalam lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

“Karena ini tidak ber-IMB, makanya kita mengambil tindakan penertiban sesuai dengan aturan yang ada. Dan karena mereka telah melanggar aturan yang berlaku kita kenakan denda sebesar Rp50 juta atau kurungan penjara selama 3 bulan lamanya,” ucapnya.

Lebih lanjut ia memaparkan, usai dilakukannya pemasangan garis Pol PP line atau penyegelan terhadap bangunan dan wahana water park itu, selanjutnya jajarannya akan melimpahkan perihal ini ke Pengadilan Negeri Kelas IA Cibinong Kabupaten Bogor untuk dilakukan sidang tindak pidana ringan (Tipiring).

“Sidang tipiringnya insya allah akan dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2020 mendatang,” pungkasnya.

 

 

 

 

(Rul/Bing)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here