Satgas Mafia Tanah Diminta Tangkap Oknum Pejabat ATR/BPN Kabupaten Bogor yang Keluarkan Sertifikat Ganda

Cibinong, BogorUpdate.com – Satuan Tugas (Satgas) diminta untuk menangkap seluruh oknum mafia tanah di .

Pasalnya, ada dugaan sertifikat ganda yang terbit di dalam satu hamparan atau lokasi tanah yang berlokasi di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

Menurut sumber, Pegy Cindy Cipta Wahyu mengatakan, berawal dirinya dimintai tolong oleh atasannya ditempat ia bekerja untuk mengurus Balik Nama (BN) dua (2) sertifikat atas nama H. Alfian Yusuf yang terletak di Desa Bojong Koneng Koneng, Kabupaten Bogor. Dimana, dari kedua bidang yang luasnya sekitar kurang lebih 16939 meter persegi itu diajukan balik nama pada 5 Oktober 2022 lalu.

Saat itu, dirinya bersama rekan dari pimpinannya tersebut mencoba koordinasi terlebih dulu kepada Kepala Seksi (Kasie) Survei dan Pemetaan (Pengukuran) pada Kantor ATR/ yakni .

“Awalnya saya mengajukan sekitar diawal bulan Oktober 2022 lalu, ketika mengajukan balik nama saya disarankan oleh pihak staf dibagian pendaftaran yang ada di kantor BPN untuk terlebih dulu di validasi. Akan tetapi tidak dapat diproses karena di lokasi kedua sertipikat yang saya ajukan itu terdapat sertipikat lain yang dinamakan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Tbk,” kata perempuan yang akrab disapa Pegy kepada wartawan, Senin (28/11/2022).

Ia menjelaskan, atas dasar tidak dapat diprosesnya kedua sertipikat untuk balik nama itu, lantas dirinya mencoba konsultasi dengan Kasie Survei dan Pemetaan yaitu Faus Tinus Handi Feryandi pejabat di kantor pertanahan tersebut.

Ia menerangkan, hasil koordinasinya itu dirinya disarankan agar dapat mengikuti rapat klarifikasi antara pihaknya dengan jajaran tim legal PT Tbk.

Namun, kata dia, dari pertemuan klarifikasi yang difasilitasi Kasie Pemetaan dan Survei pada Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor selama 2 kali tidak menghasilkan apapun. Lantaran, pihak PT Sentul City Tbk tetap mempertahankan atas Sertipikat HGB diatas tanah milik H. Alfian Yusuf tersebut.

“Percuma pertemuan klarifikasi yang digelar sebanyak 2 kali oleh kasie pengukuran BPN yakni bapak Faus Tinus Handi. Karena tidak ada jalan keluarnya. Padahal, kedua sertipikat yang saya hendak mohonkan untuk balik nama atas nama H. Alfian Yusuf ini terbit di tahun 2009, sementara SHGB atas nama PT. Sentul City terbit pada tahun 2013,” ujarnya.

Lebih lanjut ia memaparkan, kepada Aparat Penegak Hukum (APH) terkait diharapkan dapat menangkap dan memproses seluruh oknum mafia tanah yang diduga berada di lingkup Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor tersebut.

“Saya harapkan APH terkait maupun dapat menangkap seluruh oknum mafia tanah yang diduga berada di tubuh Kantor BPN Kabupaten Bogor, karena dapat menerbitkan 2 sertipikat didalam satu lokasi tanah. Seperti yang dialami pemohon saya ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor, menjelaskan, pihak dikantor yang ia pimpin tidak akan dapat memproses sertipikat apabila masih adanya tumpang tindih.

“Kalau tumpang tindih harus di selesaikan terlebih dahulu, hatur nuhun,” singkat pria yang kerap disapa bapak Dyas itu.

Sementara itu, klarifikasi pihak PT Sentul City, Tbk melalui surat resmi yang dikeluarkan pada 10 November 2022 lalu dengan nomor 843/SC-DIR/XII/2022 perihal tanggapan atas undangan klarifikasi dan permohonan pembatalan SHM No. 586/Desa Bojong Koneng dan SHM No. 587/Desa Bojong Koneng atas nama H. Alfian Yusuf berisikan sebagai berikut.

Dengan Hormat,

Salam sejahtera disampaikan kepada bapak kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, semoga bapak beserta segenap jajaran yang bapak pimpin selalu dalam keadaan sehat wal afi’at tanpa kurang suatu apapun, terutama di saat-saat sedang menjalankan tugas negara.

Bahwa PT. Sentul City Tbk merupakan perusahaan terbatas yang bergerak dibidang property / pengembang yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Jl. M.H. Thamrin Kav. 8, Sentul City, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, 16810, dalam hal ini diwakili oleh Tjetje Muljanto dalam kedudukannya selaku presiden direktur.

Bahwa sehubungan dengan undangan klarifikasi ke – II No. 351/Und-IP.01.02/XI/2022 terkait permasalahan tumpang tindih antara sertipikat HGB atas nama PT. Sentul City Tbk/Desa Bojong Koneng dengan SHM No. 586 dan 587/Desa Bojong Koneng atas nama H. Alfian Yusuf, maka perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya kepemilikan PT. Sentul City Tbk., terhadap bidang tanah yang tumpang tindih dengan SHM No.586/587 Desa Bojong Koneng atas nama H. Alfian Yusuf adalah berdasarkan alas hak yang sah yaitu HGB milik PT. Sentul City, Tbk.

2. Bahwa HGB atas nama PT. Sentul City Tbk, yang terbit pada tahun 2013 tersebut merupakan pemisahan dari SHGB No. 2 Bojong Koneng/PT. Fajar Marga Permai Tbk, (Sekarang PT. Sentul City) yang diterbitkan pada tanggal 19-1-1994, yang perolehan ya dari tanah negara bekas Hak Guna Usaha PT. Perkebunan XI berdasarkan pelepasan pada tahun 1990, yang artinya kepemilikan PT. Sentul City Tbk,. terhadap bidang tanah yang tumpang tindih dengan SHM atas nama H. Alfian Yusuf tersebut sudah berumur lebih dari 28 (dua puluh delapan tahun) sejak diterbitkannya SHGB No. 2/Desa Bojong Koneng pada tahun 1994.

3. Bahwa eksistensi HGB PT. Sentul City Tbk, Bojong Koneng, secara yuridis merupakan salah satu dari hak-hak atas tanah sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf C Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang berbunyi :

“Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah : hak guna bangunan”.

4. Bahwa secara yuridis HGB PT. Sentul City Tbk/Desa Bojong Koneng merupakan surat tanda bukti sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (2) huruf C UUPA dan pasal 32 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997, yang berbunyi :

-Pasal 19 ayat (2) huruf C UUPA :
“Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi : C. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”.

“Pasal 32 ayat (1) PP Nom 4 24 tahun 1997 :
“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”.

5. Bahwa SHM 586/587/Bojong Koneng atas nama H. Alfian Yusuf berdasarkan lokasi Bidang tanahnya berada di atas tanah PT. Sentul City Tbk., yang perolehannya dari tanah Negara bekas Hak Guna Usaha PT. Perkebunan XI.

6. Bahwa SHM No. 586/587 Bojong Koneng tersebut penerbitan sertipikatnya pada tahun 2009, yang artinya diterbitkan di atas HGB atas nama PT. Sentul City Tbk, oleh karena itu penerbitan SHM No. 586/587 Desa Bojong Koneng atas nama H. Alfian Yusuf mengandung cacat administrasi dan/atau cacat yuridis karena diterbitkan di atas bidang tanah yang sudah bersertipikat, sehingga sesuai ketentuan pasal 29 jo. Pasal pasal 35 Peraturan Menteria Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020 Tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan, kami mengajukan permohonan pembatalan SHM No.586/587 Bojong Koneng atas nama H. Alfian Yusuf.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan untuk dapat menerimanya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami
PT. Sentul City TBK

Tjetje Muljanto selaku presiden direktur.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *